11 December 2018

Krisis: Indonesia Butuh Presiden Baru yang Mampu Atasi Krisis Ekonomi

KONFRONTASI- Ekonomi Neoliberal Menkeu Sri Mulyani sudah memasuki krisis ekonomi, dimana terbentang bahaya ekonomi RI  di ambang keruntuhan akibat utang, korupsi dan salah urus keuangan. Dollar AS bakal menembus Rp15.000 karena kelemahan fundamental ekonomi domestik dan faktor  eksternal  lainnya sebagai suatu kompleksitas ekonomi. .Masyarakat dihimbau agar mencari presiden (pemimpin) baru yang kredibel, profesional dan berkomitmen pada kepentingan rakyat. ''Pemimpin baru  itu sudah pasti bukan Jokowi, dan bukan dari militer sebab kompleksitas ekonomi  atau krisis ekonomi itu menuntut bangsa ini mencari teknokrat  tangguh  yang kredibel, perduli rakyat, visioner, berintegritas  dan pasti mampu mengatasi krisis ekonomi, dan sosok itu adalah Rizal Ramli,'' kata Dr Herdi Sahrasad, akademisi Universitas Paramadina dan Dr Jerry Massie, peneliti Indonesian Public Institute (IPI).

Debt to Service Ratio (DSR)  Indonesia yang merupakan rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor suatu negara, kini sudah mencapai lebih dari 34 %, melampaui batas (limit) 25%.. Pertumbuhan ekonomi alami stagnasi 5% dan itu membuat ekonomi terus merosot,  sehingga daya beli makin terpuruk dan dunia usaha sangat kecewa pada Jokowi-JK dan kabinetnya.

Debt Service Ratio RI  tahun 2013 19%, tahun 2014 sebesar 23,9%, tahun 2015 sebesar 25,3%, tahun 2016 32,5%, dan tahun 2017 sebesar  lebih dari 34,2 %.

Kedua peneliti itu mengingatkan, sejak awal April  Ekonom senior Rizal Ramli sudah  memberi warning dini bahwa pemerintahan Jokowi-JK bahwa jumlah ULN Indonesia itu sudah 'lampu kuning'. "Sudah gali lubang tutup jurang," tegas Rizal Ramli (RR), mantan Menko Kemaritiman dan Menko Ekuin, sebagaimana mereka kutip.

RR mengakui utang luar negeri Indonesia masih menjadi topik menarik untuk dibicarakan. Terlebih setelah ada pengumuman Bank Indonesia bahwa ULN Indonesia tahun 2017, mencapai lebih Rp 4.700 triliun. "Masih ada saja yang tanya soal utang," ungkap Rizal Ramli awal April lepada tribunnews.com, Jumat (6/4/2018).

Indikatornya, lanjut Rizal, keseimbangan primer (primary balance) negatif yang berarti sebagian bunga utang dibayar tidak dari pendapatan melainkan utang baru.

Debt Service Ratio (DSR) terhadap kinerja ekspor juga turut berkontribusi pada kurang produktifnya ULN Indonesia. DSR Indonesia kini sudah menyentuh 39 persen. Kemudian tax ratio baru sebesar 10,4 persen, lebih rendah dari sejumlah negara di ASEAN. "Tax ratio hanya 10 persen-an karena pengelolaan fiskal tidak prudent alias ugal-ugalan," jelas Rizal.

Indikator lainnya yaitu trade account, service account, dan current account semuanya negatif. Di samping faktor US Fed Rate. "Itulah salah alasan utama kenapa kurs Rupiah terus anjlok," urai Rizal Ramli.

 Klaim Istana telah mengelola makro ekonomi dengan hati-hati, menurut Rizal patut dipertanyakan. Pernyataan tersebut sama sekali jauh dari fakta di lapangan. "Kok bisa ngaku-ngaku kelola makro ekonomi hati2 (prudent)?? Bokis (bohong) amat," mantan menteri koordinator bidang perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini menegaskan kembali. (KF)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...