22 August 2019

KPU Lakukan Pelanggaran Berat, Buka kotak Suara tanpa Izin MK., Diduga Merusak Bukti Kecurangan Pilpres 2014

KONFRONTASI-Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan kejahatan demokrasi.

"Kejahatan demokrasi telah dilakukan oleh KPU karena telah membuka kotak suara tanpa prosedural,"ujar Pangi kepada INILAHCOM, Sabtu (2/8/2014).

Tindakan KPU tersebut bisa dikenakan pidana, karena terkait rahasia negara. "Dan ini (KPU) bisa dipidana karena semua yang ada di kotak suara adalah rahasia atau dokumen negara,"imbuhnya.

Pangi menjelaskan ada 2 kemungkinan KPU melakukan pembukaan kotak suara, pertama, ada indikasi KPU untuk menghilangkan barang bukti. Kedua, KPU membuka kotak suara hanya sekadar mengumpulkan bahan untuk persiapan sidang di Mahkamah Konstitusi.

Pangi meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap tegas atas tindakan KPU, "DKPP dan bawaslu harus objektif," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, anggota Tim Prabowo-Hatta Didi Supriyanto telah melaporkan KPU ke DKPP karena dinilai telah melanggar undang-undang (UU) pemilihan presiden (pilpres).

"Ini adalah bentuk pelanggaran. Pelanggarannya PKPU Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan PKPU Nomor 21 tahun 2014 dan UU Pilpres," katanya.

Surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pembukaan kotak suara menuai kontroversi. Tindakan itu dinilai untuk merusak bukti dugaan kecurangan Pilpres 2014.

Tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Eggi Sudjana, berpendapat perintah KPU itu disinyalir guna merusak bukti atas gugatan tim kuasa hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bukti sudah dirusak oleh KPU dengan adanya surat edaran nomor 1446 yang memerintahkan buka kotak suara," kata Eggi kepada INILAHCOM, Jakarta, Sabtu (2/8/2014).

Sebab, kata Eggi, sejak tanggal 22 Juli 2014, ketika Ketua KPU Husni Kamil Manik membacakan hasil rekapitulasi dan mengumumkan hasil Pilpres 2014, maka tugas KPU telah selesai.

Menurutnya, sesuai dengan undang-undang, KPU tidak punya kewenangan untuk memerintahkan pembukaan kotak suara setelah hasil rekapitulasi nasional diputuskan.

"KPU tidak lagi bisa memerintahkan untuk menghitung ulang, membuka ulang atau pemilihan ulang diberbagai TPS. Karena rekapitulasi nasional sudah selesai," tegas Eggi.[rk]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...