21 August 2019

KPK Dilumpuhkan, Jokowi Plonga-Plongo karena Bermental Punokawan. Maukah Istana Bela KPK?

JAKARTA- KPK terus mendapat tekanan dari segala penjuru, seakan KPK mau dimusnahkan. Apalagi para petinggi KPK kini diincar polisi karena sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri hanya karena ''dugaan kesalahan'' yang terkesan dicari-cari. Apa boleh buat. karena petinggi KPK adalah sosok-sosok bermoral yang bisa saja khilaf, maka polisi bernafsu membasminya pula. Padahal tak ada sosok KPK yang sempurna dan semua orang tentu punya khilaf, kelemahan. Lalu dimana Jokowi berperan? Jokowi plonga-longo saja sampai KPK habis semua dan lumpuh total.

Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengungkap sosok inisial D1 dan D2 yang diduga sebagai tim sukses Ketua KPK Abraham Samad. Sebab, Abraham diduga bermain politik praktis pada Pemilu presiden 2014 lalu.

"Komite etik harus bisa mengungkap siapa D1 dan D2 yang disebut Hasto sebagai tim suksesnya Abraham Samad," kata Direktur Eksekutif POINT Indonesia Karel Susetyo kepada INILAHCOM, Sabtu (31/1/2015).

Ia mengatakan, komite etik KPK harus mengungkap tuduhan-tuduhan yang diutarakan kepada Abraham belakangan ini, yakni melakukan pertemuan dengan elite PDI Perjuangan ketika masa-masa Pemilu presiden 2014 silam di sebuah apartemen kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Menurut dia, kalau memang Abraham terbukti bertemu elite partai untuk membicarakan soal menjadi pendamping (calon wakil presiden) Joko Widodo (Jokowi) saat itu, maka harus ada sanksi tegas untuk Abraham yang kini menjabat sebagai Ketua KPK.

"Apa benar Samad punya timses? Kalau semuanya terbukti, maka ganjaran yang harus diterima Samad adalah pemecatan sebagai pimpinan KPK. Karena jelas haram bagi KPK untuk berpolitik," ujarnya.

Karel menjelaskan, KPK itu merupakan lembaga penegak hukum sehingga jangan sampai digunakan sebagai kendaraan berpolitik praktis. Kemudian, komite etik juga harus mengikutsertakan komponen pemerintah dan parlemen.

"Sehingga menjamin bahwa proses penyidikannya berlangsung secara tranparan dan independen. Jangan jeruk makan jeruk," jelas dia.

Sebelumnya, Kabareskrim telah memeriksa Supriansyah pemilik apartemen Capital Residence, Sudirman, Jakarta yang diduga sebagai tempat pertemuan pimpinan KPK Abraham Samad dengan petinggi PDIP. Supriansah mengakui adanya pertemuan tersebut.

Abraham Samad dilaporkan ke Mabes Polri dengan tudingan menjanjikan pengurusan politikus PDIP, Emir Moeis, yang terkena kasus gratifikasi dan diperiksa di KPK. Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK melarang pimpinan KPK bertemu orang apalagi yang berperkara.

Supriansyah alias Ancak mengaku bahwa pertemuan antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dengan sejumlah tim sukses Joko Widodo sebelum pemilu presiden lalu adalah inisiatif Abraham sendiri.

Ancak mengatakan, suatu waktu, Abraham datang ke unit apartemennya di The Capital Residence, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jakarta Selatan. Ancak mengaku telah kenal dengan Abraham sejak tahun 2000-an, saat keduanya sama-sama terlibat sebagai aktivis antikorupsi di Makassar, Sulawesi Tenggara.

"Dengan sopan, beliau (Abraham) sampaikan kepada saya, 'Apakah keberatan jika saya bertemu teman-teman di sini?' Saya bilang, tak ada masalah. Saya berniat baik. Lagi pula saya tidak punya hubungan kerja dengan beliau," ujar Ancak di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Tidak lama kemudian, Abraham mengatakan kepada Ancak bahwa teman-temannya telah datang di apartemen. Ancak diminta untuk menjemput. Ancak baru mengetahui bahwa teman-teman yang dimaksud Abraham adalah Hasto Kristiyanto, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Secara khusus, Ancak mengaku tidak mengenal Hasto. Dia hanya tahu Hasto dari sejumlah pemberitaan media televisi. Ancak mengaku tidak mengikuti pertemuan tersebut. Sebab, ia memang tidak memiliki agenda apa-apa dengan Abraham.

Ancak hanya mengetahui bahwa pertemuan tersebut berlangsung dua kali. Masing-masing pertemuan itu berlangsung selama 30 hingga 45 menit.

"Saya lupa kapan saja pertemuan itu. Maret-kah? April-kah?" lanjut dia.

Ancak adalah saksi kasus dugaan pelanggaran Pasal 36 junctoPasal 65 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan Abraham. Kasus itu dilaporkan oleh Direktur Eksekutif KPK Watch M Yusuf Sahide ke Bareskrim Mabes Polri Senin (26/1/2015) lalu.

Pelapor menduga pertemuan Abraham dengan petinggi partai poltik itu salah satunya membahas kesepakatan mengenai proses hukum yang melibatkan politisi PDI-P Emir Moeis. Kesepakatan itu terkait keinginan Samad menjadi calon wakil presiden bagi Jokowi dan keringanan hukum bagi Emir Moeis.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan vonis tiga tahun penjara terhadap Emir Moeis, yang dijerat dalam kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, tahun 2004. (Baca: Emir Moeis Divonis 3 Tahun Penjara

Sementara itu, barang bukti yang digunakan adalah satu bundelprint dokumen dari situs Kompasiana dengan judul "Rumah Kaca Abraham Samad" tanggal 17 Januari 2015.

Hasto sudah mengungkap adanya lobi politik Abraham kepada dirinya untuk dapat mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. Pelapor menjadikan Hasto sebagai saksi di dalam kasus tersebut. (Baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan keterangan Hasto Kristiyanto soal rumah kaca Abraham Samad tidak mewakili partainya. Sebab pernyataan itu hanya mewakili sikap pribadi.

Politikus PDIP, Arteria Dahlan mengatakan hingga saat ini partainya masih menyelidiki kebenaran atas pernyataan Hasto soal adanya pertemuan Abraham Samad dengan elite partai saat penjaringan bursa calon Wakil Presiden (Cawapres).

"Keterangan mas Harto itu keterangan pribadi, dan saya diminta DPP Partai untuk meneliti kembali apakah benar yang disampaikan mas Hasto terkait rumah kaca Abraham Samad," kata Alteria dalam diskusi di Bakoel Coffe, Jakarta Pusat, Minggu (1/2/2015).

Sebelumnya, Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui tentang adanya pertemuan antara Abraham Samad dengan partainya soal bursa cawapres. Bahkan dalam proses itu Abraham menggunakan perantaran yang disebutkan oleh Hasto berinisial D1 dan D2.

Hasto menyebut jika penetapan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri disebabkan karena dendam politik Abraham karena gagal menjadi cawapres Jokowi.

Kegagalan itu tidak lepas dari peranan Budi Gunawan yang memiliki lobi kuat di PDI Perjuangan. [mes] - 

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...