9 December 2019

Korban Harus Ajukan PK, Kembalikan Harta Milik Jemaah First Travel

KONFRONTASI -   Direktur Eksekutif Government Watch (Gowa) Andi Saputra mengatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan aset First Travel dirampas negara jelas merugikan calon jamaah haji yang menjadi nasabahnya. Seharusnya secara hukum sesuai dengan Pasal 67 UU TPPU jo Pasal 46 KUHAP aset hasil tindak pidana dikembalikan kepada yang berhak, yakni para korban biro travel tersebut.

Sementara langkah Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan jaksa secara hukum tidak bisa lagi karena adanya putusan MK yang melarang Jaksa melakukan PK untuk semua kasus. Tapi jika melihat beberapa kasus korupsi seperti kasus Syarifuddin Temenggung yang dilakukan KPK untuk melakukan PK adalah langkah untuk mencari keadilan patut dilakukan sehingga para korban Firts Travel juga mendapatkan hak-haknya.

"Saya pikir upaya PK harus dicoba karena putusan MA tersebut mencederai rasa keadilan. Ajukan saja lewat salah satu jamaah sehingga aset tersebut dapat dikembalikan kepada jamaah dan dibagikan secara proporsional," tandasnya. 

Andi mengemukakan putusan pengadilan bahwa aset First Travel dirampas negara bisa dibilang putusan yang berpijak pada asas keadilan karena menjatuhkan hukuman penjara bagi kedua suami istri maka secara hukum perbuatan penipuan  Pasal 372 KUHP dan penggelapan Pasal 378 KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan terbukti.

"Perbuatan suami - istri itu juga dinyatakan sebagai kejahatan berlanjut karena dilakukan terus menerus," ujar Andi Saputra kepada Harian Terbit, Rabu (20/11/2019).

Sikap MUI

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta negara teliti dan berhati-hati dalam menjalankan keputusan mengenai kasus First Travel.

Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas mengingatkan aparat penegak hukum untuk memastikan betul sumber dari aset yang bakal dirampas negara. Jangan-jangan kata dia, dari sejumlah aset First Travel itu juga terdapat hak milik jamaah.

"Jadi harus dijelaskan dulu, harta yang dirampas itu harta siapa. Apakah milik First Travel ataukah itu [ada] harta milik jemaah yang sudah disetor ke First Travel," jelas Anwar di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (19/11), seperti dilansir CNN Indonesia.

"Kalau itu milik jemaah yang dikelola oleh First Travel, enggak boleh negara mengambilnya," sambung dia lagi.
 
Anwar pun menegaskan, negara harus mengembalikan seluruh harta para jamaah yang sebelumnya terbukti sudah menyetor ke First Travel.

Ia mengingatkan soal macam-macam hak kepemilikan dalam ajaran Islam yakni hak milik pribadi, hak milik masyarakat dan, hak milik negara. Dan dari masing-masing hak itu terdapat pula batasan.

"Negara tidak boleh merampas hak milik masyarakat, negara tidak boleh merampas hak milik pribadi. Pribadi, tidak boleh merampas hak milik masyarakat. Pribadi, tidak boleh merampas hak milik negara," ia menjelaskan. 

"Masyarakat tidak boleh merampas hak milik pribadi dan juga hak milik negara. Masing-masing harus saling menghormati," kata Anwar lagi.

Pada Mei 2018 lalu, Pengadilan Tinggi Bandung memperkuat vonis Pengadilan Negeri (PN) Depok pada pasangan bos First Travel, Andika-Anniesa Hasibuan. Tak hanya dihukum penjara, Andika dan Anniesa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp10 miliar.

Lantas di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) menguatkan putusan PN Depok dan Pengadilan tinggi Bandung. Selain itu, MA memutuskan seluruh aset First Travel bakal dirampas oleh negara.(Jft/Hanter)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...