12 November 2019

Kita Boleh kembali ke UUD '45 Asli Dengan Addendum, kata Sejarawan LIPI

JAKARTA-"Intinya, saya menolak kita kembali ke UUD '45 asli tanpa addendum. Karena itu tidak demokratis dan akan menimbulkan pemerintah yang otoriter kalau presiden itu bisa berkuasaa selamanya, dan adendum itu perlu," tandas Sejarawan dan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam

Wacana untuk kembali melakukan amademen kelima terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan kembali kepada naskah asli masih menuai pro kontra.

‎Sejarawan dan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan bahwa amademen yang terpenting itu adalah soal pembatasan masa jabatan presiden, dalam perubahan konstitusi yang pertama.

‎‎"Saya melihat amademen yang sangat penting (sesungguhnya) amademen pertama, ketika disitu ditetapkan bahwa presiden dibatasi dua kali menjabat, itu yang sangat penting. Dan amademen (soal) itu harus ada," ucap dia menjawab pertanyaan A‎ktual.co, di Jakarta, Rabu (2/10).‎

‎"Nah, amademen yang lain itu masih bisa diperdebatkan menurut hemat saya," tambahnya.‎

‎Pun demikian, sambung Asvi, jika para legislator di Senayan itu mau mengembalikan ketentuan konstitusi kepada naskah asli. Maka, pengaturan tentang ketentuan pembatasan jabatan presiden hanya boleh menjabat sebanyak dua kali tetap diberlakukan. Atau, kata dia, amademen dilakukan dengan memasukan penambahan atau pengkoreksian di luar dari ketentuan pokoknya alias addendum.‎

‎"Pada intinya, saya menolak kita kembali ke UUD '45 asli tanpa addendum. Karena itu tidak demokratis dan akan menimbulkan pemerintah yang otoriter kalau presiden itu bisa berkuasaa selamanya, dan adendum itu perlu," tandasnya.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...