21 July 2019

Kilas Balik: Malpraktek IMF, Bank Dunia dan Politik Amerika atas Indonesia

Sekian tahun lalu, Kunjungan Presiden AS George W Bush ke Indonesia ,  sudah menimbulkan riak-riak politik berupa bom Kramat  Jati  Jakarta dan demonstrasi KAMMI, HMI, IMM, PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan kekuatan massa lainnya yang menolak kehadiran pemimpin Amerika itu.  Berbagai kelompok mahasiswa, aktivis dan organisasi kemasyarakatan lainnya juga mendemo dan memprotes Bush sebagai ekspresi resistensi  atas kebijakan luar negeri AS yang  melanggengkan dehumanisasi.

Bush sesungguhnya ingin  memainkan ‘’kartu Islam’’ dengan menunjukkan kepada dunia  internasional dan rakyat AS bahwa ia bersahabat dekat dengan para pemimpin Islam Indonesia, bahwa langkahnya memerangi terorisme mendapat dukungan dan legitimasi Islam di Indonesia, negeri demokratis Muslim terbesar di dunia.
Di sisi lain, di mata umat Islam, justru kedatangan Bush dilihat dengan prasangka buruk. Prasangka buruk itu misalnya, kehadiran Bush di Jakarta dinilai umat Islam selain menelan biaya amat besar untuk pengamanan kepentingan ekonomi-politik AS,  Bush yang ngotot memerangi terorisme ternyata justru berperan sebagai  ‘’boss’’ terorisme negara AS terhadap negara-negara Muslim seperti  Palestina, Irak dan Afghanistan. Sedangkan di bidang ekonomi, kehadiran Exxon, Caltex, Freeport, Halliburton,Newmont dan korporasi AS lainnya di Indonesia  dinilai telah menjarah kekayaan alam negeri ini dengan social and environmental cost yang amat tinggi. 
Karena itu, HTI dan PKS, misalnya, malah menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak kehadiran Bush. Mungkinkah  SBY menolak kunjungan Bush tersebut? Jawabannya ‘tidak’’. Menolak kunjungan Bush sungguh tindakan ngawur dan tak masuk akal. Dalam hal ini,  Wapres Jusuf Kalla justru tepat menyatakan bahwa sesuai ‘’ajaran Islam’’,  kehadiran Bush harus dihormati dan diterima sebagai tamu negara.
 
Malpraktek IMF dan Bank Dunia
 
Bush harus menyadari bahwa  krisis Indonesia yang berkepanjangan yang dimulai dengan krisis Asia tahun 1997,  disebabkan oleh  apa yang disebut akademisi National University of Singapore (NUS) Prof Chang Heng Che sebagai ‘’malpraktek IMF’’ (Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia di Asia.  Bagaimanakah malpraktek itu terjadi?
Gejala-gejala krisis ekonomi Asia sudah diramalkan oleh Paul Krugman tiga tahun sebelumnya, 1994, dengan menghujat ekonomi negara-negara Asia sebagai mitos. Tetapi dunia bisnis, IMF dan Bank Dunia justru menggambarkan model ekonomi Asia --yang ditandai oleh dominasi perusahaan-perusahaan multinasional ini-- sebagai ‘’kisah sukses’’ . Fantastis !
Pada permulaan krisis di Thailand Bulan Mei 1997, walaupun hutang luar negeri RI cukup tinggi ---Juli 1997 : US$ 54 milyar-- namun IMF, Bank Dunia dan pemerintah RI yakin, bahwa data fundamental Indonesia adalah sehat. Awal Oktober 1997 barulah pemerintah meminta bantuan IMF dan sejak saat itu Indonesia  masuk ke dalam program penyesuaian struktural (Structural Adjustment Program) dan pengawasan dari IMF. Pokok-pokok penting dari program IMF yang dituang kedalam Letter of Intent (LOI).  Dan LoI itu antara lain restrukturisasi lembaga-lembaga keuangan dan otonomi BI --untuk mengembalikan kepercayaan pasar uang-- disertai dengan penghematan anggaran belanja dan swastanisasi BUMN --untuk membiayainya-- dan kebijaksanaan kurs mengambang serta uang ketat --untuk mengembalikan kepercayaan kepada rupiah. Termasuk juga liberalisasi perdagangan dan PMA, deregulasi, penghapusan monopoli, kartel dan KKN untuk melancarkan perdagangan.
Akhir Oktober 1997 IMF sudah mengumpulkan kesediaan bantuan dari lembaga-lembaga international dan negara-negara lain berupa dana siap panggil (SDR) maupun suntikan dana untuk BI yang seluruhnya mencapai US$ 23 milyar. Paket ini akhir 1997 naik menjadi US$ 42,3 milyar, diantaranya suntikan IMF sebesar US$ 11,2 milyar.6
Tetapi karena pencairan dana ini (kecuali suntikan IMF) sangat lambat, manfaatnya jauh dari cukup untuk menghadapi spekulasi dan hutang-hutang swasta, karena cadangan devisa Indonesia waktu itu (1997) hanya US$ 20 milyar. Hutang swasta jangka pendek sudah berkisar antara US$ 65 milyar hingga US$ 80 milyar, dan sebagian diantarnya --US$ 34 milyar-- sudah harus lunas akhir 1997, sisanya jatuh tempo pada tahun berikutnya.
         Akibatnya rupiah tetap turun dari Rp.2.440 untuk US$ 1 pada Mei 1997 menjadi Rp.4.650 untuk US$ 1 pada Desember 1997) sampai Rp.14.900 untuk US$ 1 pada Juni 1998. Namun BI dan IMF tetap bertahan dalam orthodoksi politik uang ketat, dan dengan panik menaikan suku bunga SBI dari 20% pada Januari 1998) sampai 70,8% pada Juli 1998), tanpa menyadari, bahwa bank-bank hancur lebur dan sistem keuangan domestik sampai akhirnya mati suri dengan menyeret sektor-sektor lain sehingga banyak orang di-PHK. Hancurnya Rupiah memangkas pendapatan per kapita Indonesia dari US$ 1100 menjadi US$ 600. Artinya secara ekonomis Indonesia mundur 15 tahun. Sungguh Tragis.
Dengan demikian usaha-usaha IMF untuk stabilisasi sistem keuangan Indonesia berakibat kontraproduktif. Inilah malpraktek IMF, yang oleh Prof Chang Heng Che, Gurubesar National University of Singapore dan kini Dubes Singapura untuk Amerika Serikat,  disebut sebagai ‘’malpraktek terbesar IMF’’ di Asia yang menjontrongkan  Indonesia dan negara-negara ASEAN ke dalam krisis berkepanjangan, serta mendorong China yang lebih kooperatif, responsif dan helpful masuk ke Asia Tenggara dengan mengulurkan bantuan ekonomi kepada ASEAN. Akibatnya, ASEAN nampak lebih dekat ke China dan AS kesulitan mencari akses masuk ke ASEAN kecuali melalui program perang terhadap terorisme yang bersifat standar ganda dan ambivalen.
 
        Kehadiran Bush membuka momentum historis bagi SBY untuk meminta penghapusan utang luar negeri kita melalui peran AS.  Bukankah AS yang mengendalikan Bank Dunia, CGI (Consultative Group on Indonesia ), ADB (Asian Development Bank),  dan badan dunia lainnya? Dengan demikian bukan hanya Bush yang memainkan ‘’Kartu Islam’’ untuk kepentingannya, melainkan Indonesia pun semestinya mendayagunakan ‘’Kartu Islam’’ itu untuk kepentingan nasional kita. Di saat ini Bush butuh ‘’strategic partner’’ dari  Islam Indonesia , dan kesempatan ini semestinya dimanfaatkan untuk ‘’meminta konsesi’’  Bush agar memfasilitasi dan memenuhi penghapusan utang luar negeri Indonesia . Sudah terlalu banyak kekayaan kita yang ‘’diambil’’ Amerika/Barat,  kini waktunya bagi SBY untuk bernegosiasi meminta penghapusan utang dan keadilan bagi Indonesia yang masih memiliki 40 juta warga di bawah garis kemiskinan dan lebih 100 juta jiwa hidup miskin sesuai data Bank Dunia.
            Waktu itu, jelas keputusan moral Bush untuk membela Indonesia menghapuskan utang luar negeri akan ‘’memangkas’’ prasangka ‘’buruk’’ umat Islam terhadap Bush dan Amerika yang  hegemonis dan imperialis. Jika  Bush abai dan tak perduli atas beban utang luar negeri kita itu dan menolak menghapuskannya, sesungguhnya kunjungannya ke Jakarta bagi bangsa kita bakal ‘’hampa makna’’ dan niscaya menuai ‘’disilusi’’ atau bahkan ‘’badai Islam’’ atas kebijakan luar negeri Amerika.  (K)
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...