11 December 2019

Kelompok Statusquo Bermaksud Menggagalkan Kembalinya Orde Proklamasi

Oleh:  Hendrajit

 

 

Salah satu faktor kenapa isu presiden tiga periode digulirkan, bukan diarahkan mendukung petahana. Tapi ketakutan adanya spirit untuk kembali ke UUD 1945 asli. Meskipun waktu Pravowo dan Paloh bertemu, pakai istilah amandemen UUD 1945 secara menyeluruh.

Gagasannya, gara gara UUD 1945 hasil 4 kali amandemen jadi payung sistem kenegaraan kita sejak 1999, produk perundang undangan turunan dari uud 1945 ini, maupun kebijakan publik, kalau nggak pro korporasi asing, pro konglomerasi lokal. Tegasnya. Bangsa kita tidak jadi tuan di rumahnya sendiri.

Nah karena para pihak statusquo tahu bahayanya kalau kembali ke UUD 1945 Asli, maka dilancarkanlah propaganda hitam sebagai kontra aksi terhadap gagasan kembali ke UUD 1945.

Caranya gimana? Kaitkan setiap wacana kembali ke UUD 1945 dengan wavana masa jabatan presiden tiga periode. Bahwa Jokowi pengen jadi presiden lagi.

Kesan yang mau dibangun ke publik, gagasan kembali ke UUD 1945 itu beraroma ORBA. Buktinya, belum belum sudah bicara masa jabatan presiden.

Padahal, kembali ke UUD 1945, pasal pasal yang krusial itu pasal 33, dan pasal2 terkait kedaulatan rakyat dan badan yang mewadahinya, dan pasal terkait pertahanan keamanan,  maupun hak hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi dan berbicara. Serta kebudayaan nasional sebagai puncak2 kebudayaan nasional.

Jadi ruh dan spiritnya adalah kocok ulang melalui rekonstruksi nasional. Jadi bukan sebatas restorasi seperti konsepsinya Surya Paloh.

Menyadari ini, kelompok status quo yang terbuai dalam zona nyaman reformasi, saat ini sedang membusukkan gagasan itu sebagai ingin kembali ke zaman orba.

Padahal spirit kembali ke UUD 1945 berarti ingin kembali ke Orde Proklamasi.

 

Hendrajit, Wartawan Senior.(jft/Kanigoro)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...