20 May 2019

Kasus Reklamasi: KPK Dalami Aguan, Sunny, dan Ahok, Lewat Sadapan

Konfrontasi - Aguan, Sunny, dan Ahok, Didalami Lewat Sadapan Dugaan keterlibatan Chairman PT Agung Sedayu Grup (ASG) Sugianto Kusuma alias Agun, Basuki T. Purnama (Ahok), dan Sunny Tanuwidjaja, dalam kasus dugaan suap pembahasan dua Raperda reklamasi terus didalami oleh KPK.

Penyidik KPK menduga ketiganya ikut berperan dalam dugaan suap tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK memiliki bukti sadapan telepon antara Sunny dan Aguan. Di akhir pembicaraan muncul nama Ahok.

Sadapan telepon itu diduga kuat membicarakan mengenai proyek pembangunan reklamasi telum Jakarta yang berujung pada penyuapan. KPK pun tengah mendalami sadapan tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo tidak membantah pihaknya memiliki bukti sadapan tersebut. Bahkan dia pun tidak menepis bahwa sadapan itu tengan divalidasi ke Institut Teknologi Bandung.

"Kamu kok tahu?," kata Agus saat dikonfirmasi sadapan Aguan, Sunny dan Ahok di kantornya, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Dipertegas apakah dalam sadapan tersebut terdengar suara Ahok, Agus menolak menjawabnya. "Saya belum tahu," ujar dia.

Sebelumnya Sunny dengan sekuat tenaga menepis terkait beredarnya kabar ada sadapan dirinya dengan Aguan yang membicarakan reklamasi Jakarta. "Engga ada," ujar Sunny usai diperiksa KPK.

KPK sebelumnya mengamini pihaknya tengah mengembangkan kasus ini. Termasuk pengembangan ke arah pemberian izin dan pungutan kontribusi tambahan oleh Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

KPK juga tengah membuka penyelidikan baru. Salah satu penyelidikan itu adalag terkait adanya penerimaan uang 'Teman Ahok' Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi teluk Jakarta. Uang itu diduga kuat untuk membiyai Ahok yang maju pilkada melalui jalur indepenfent. Ahok sendiri menepis kabar tersebut.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketiganya yakni Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja, dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.

Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari PT APL terkait dengan pembahasan Raperda RWZP3K dan Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta oleh DPRD DKI. Di mana kedua raperda itu sudah tiga kali ditunda pembahasannya di tingkat rapat paripurna.

Sanusi dijerat yang diduga sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sementara Ariesman dan Trinanda yang diduga pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. [rok]

Dugaan keterlibatan Chairman PT Agung Sedayu Grup (ASG) Sugianto Kusuma alias Agun, Basuki T. Purnama (Ahok), dan Sunny Tanuwidjaja, dalam kasus dugaan suap pembahasan dua Raperda reklamasi terus didalami oleh KPK.

Penyidik KPK menduga ketiganya ikut berperan dalam dugaan suap tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK memiliki bukti sadapan telepon antara Sunny dan Aguan. Di akhir pembicaraan muncul nama Ahok.

Sadapan telepon itu diduga kuat membicarakan mengenai proyek pembangunan reklamasi telum Jakarta yang berujung pada penyuapan. KPK pun tengah mendalami sadapan tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo tidak membantah pihaknya memiliki bukti sadapan tersebut. Bahkan dia pun tidak menepis bahwa sadapan itu tengan divalidasi ke Institut Teknologi Bandung.

"Kamu kok tahu?," kata Agus saat dikonfirmasi sadapan Aguan, Sunny dan Ahok di kantornya, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Dipertegas apakah dalam sadapan tersebut terdengar suara Ahok, Agus menolak menjawabnya. "Saya belum tahu," ujar dia.

 

Sebelumnya Sunny dengan sekuat tenaga menepis terkait beredarnya kabar ada sadapan dirinya dengan Aguan yang membicarakan reklamasi Jakarta. "Engga ada," ujar Sunny usai diperiksa KPK.

KPK sebelumnya mengamini pihaknya tengah mengembangkan kasus ini. Termasuk pengembangan ke arah pemberian izin dan pungutan kontribusi tambahan oleh Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

KPK juga tengah membuka penyelidikan baru. Salah satu penyelidikan itu adalag terkait adanya penerimaan uang 'Teman Ahok' Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi teluk Jakarta. Uang itu diduga kuat untuk membiyai Ahok yang maju pilkada melalui jalur indepenfent. Ahok sendiri menepis kabar tersebut.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketiganya yakni Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja, dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.

Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari PT APL terkait dengan pembahasan Raperda RWZP3K dan Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta oleh DPRD DKI. Di mana kedua raperda itu sudah tiga kali ditunda pembahasannya di tingkat rapat paripurna.

Sanusi dijerat yang diduga sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sementara Ariesman dan Trinanda yang diduga pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. [rok]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Minggu, 19 May 2019 - 20:59
Minggu, 19 May 2019 - 20:58
Minggu, 19 May 2019 - 20:55
Minggu, 19 May 2019 - 20:51
Minggu, 19 May 2019 - 20:42
Minggu, 19 May 2019 - 20:35
Minggu, 19 May 2019 - 20:28
Minggu, 19 May 2019 - 20:24
Minggu, 19 May 2019 - 20:21
Minggu, 19 May 2019 - 20:12
Minggu, 19 May 2019 - 20:05
Minggu, 19 May 2019 - 19:54