13 November 2019

Kalau Sungguh-Sungguh, KPK Bisa Tuntaskan Skandal BLBI, tegas Rizal Ramli

KONFRONTASI-Penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terus didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto optimis penyelidikan terhadap obligor Sjamsul Nursalim tersebut akan membuahkan hasil.

"Prosesnya sedang jalan semua. Anggoro saja lima tahun akhirnya itu dapat (ditangkap) juga. Jadi harus terus optimis," kata Bambang Widjojanto, di Jakarta, Rabu (24/12).

Meski demikian, Bambang belum bisa memastikan kapan akan menghadirkan Sjamsul ke KPK untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Sejauh ini, KPK baru menghadirkan beberapa saksi diantaranya adalah mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi dan mantan Menko Rizal Ramli.

 Penyelidikan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap sejumlah obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terindikasi korupsi terus dipertajam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Guna melakukan penajaman, tim dari KPK kembali memanggil mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli, Senin (22/12).
Rizal sendiri saat ini sudah berada di dalam ruangan penyelidik guna dikorek keterangannya. Sebelum masuk tadi, tak banyak yang diutarakan oleh Rizal Ramli.
"Katanya KPK serius mau menyelesaikan kasus ini dan lain-lain sudah dipanggil. Kalau KPK serius, kasus BLBI bisa diselesaikan," terang Rizal.
Dia menegaskan akan menjelaskan semua yang diketahui soal masalah ini setelah menjelaskan ke penyelidik KPK.
"Nanti saya jawab, saya jelasin dulu kepada KPK," tandasnya.
Dalam penyelidikan kasus SKL ini, KPK juga telah memanggil mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Sukardi, kemarin. Dia mengaku dicecar mengenai pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap sejumlah obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 
Dalam menyelidiki kasus ini, KPK JUGA sudah pernah memeriksa mantan Menteri Perekonomian Kwik Kian Gie dan MANYAN Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjarajakti. SKL BLBI dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berdasarkan Inpres Nomor 8/2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. 
Dalam kasus BLBI, surat keterangan lunas tersebut menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/ SP3) terhadap sejumlah pengutang. Salah satunya adalah pengusaha Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, yang dihentikan penyidikannya pada Juli 2004. 
Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas lainnya, seperti The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus "release and discharge" dari pemerintah
Dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, sebanyak Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Sedangkan dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 42 bank penerima BLBI menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun. 
Sebanyak Rp 53,4 triliun merupakan penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.
KPK sendiri melakukan penelusuran dalam kasus BLBI ini sejak masih di bawah pimpinan Antasari Azhar. Rupanya KPK terus melakukan penelusuran hingga saat ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kwik Kian Gie dan menduga adanya tindak pidana korupsi dalam pengeluaran SKL BLBI tersebut

"Untuk menuntaskan kasus ini kalau memeriksa kasus dia (Sjamsul) ya harus dipanggil hanya sejauh ini beluma ada permohonan itu," jelas Bambang.

Diketahui Sjamsul Nursalim merupakan tersangka BLBI yang perkaranya telah dihentikan (SP3) oleh Kejaksaan Agung. Sjamsul merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia yang menerima BLBI pada tahun 1998 melalui Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan diketahui tinggal di Singapura yang tidak memiliki perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Indonesia.

Bambang juga mengatakan, selain Sjamsul yang dibidik, ada kemungkinan terbuka peluang untuk mendalami obligor yang lain.

"Penyelidikan mengenai SKL jadi masih terbuka peluang yang lain, tetapi kita fokus dengan apa yang sedang dikaji dan memang itu enggak boleh terlalu dibuka," tandas dia. (k)

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...