16 September 2019

Kabinet Jokowi Dinilai Aneh oleh Edhie Baskoro Yudhoyono

JAKARTA- Joko Widodo adalah Presiden RI ke-7, yang terpilih pada Pilpres 9 Juli 2014 dan diambil sumpahnya oleh MPR pada 20 Oktober 2014.

Hanya saja, dalam menyusun kabinet dan beberapa perubahan pada kementerian yang ada, ada keanehan. Itu yang dirasakan oleh Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

Ibas menyoroti banyak hal. Mulai dari pembentukan kabinet yang dia anggap justru tidak lahir dari hak prerogatif presiden. Namun ada peran Megawati Soekarnoputri yang juga Ketum PDI Perjuangan, partai Presiden Jokowi bernaung.

Putra bungsu mantan Presiden SBY ini kepada  inilah.com juga mengatakan, banyak kejanggalan dalam memecah kementerian maupun menggabungnya.

Entah menyamakan sebagai presiden ke-7 atau memang hanya tujuh, Ibas mencatat keanehan itu. Apa saja?

Kabinet Ditentukan oleh Megawati?

Ibas menyimak, akhir-akhir penyusunan menteri kabinet, banyak aktivitas juga dilakukan di kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia mempertanyakan, apakah nama-nama menteri ini bukan prerogatif Presiden Jokowi.

"Siapa saja yang mengambil keputusan dan menetapkan meneteri untuk duduk dalam kabinet Jokowi? Mengapa hari-hari sekarang ini kegiatan terpusat di rumah pribadi Megawati? Kalau yang menentukan anggota kabinet adalah Megawati, ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi kita UUD 1945. Presiden Jokowi bisa dinyatakan sebagai melanggar konstitusi atau tindakannya bersifat inkonstitusional. Presiden Jokowi harus berterus terang dan jangan membohongi rakyat," kata Ibas.

Dana Ubah Kementerian dari APBN, Rawan Korup

Mengubah kementerian, tentu berimplikasi pada penggunaan dana. Pemerintah Jokowi-JK sudah harus berpikir pada APBN Perubahan. Karena postur APBN turut berubah.

Ibas mempertanyakan kesiapannya. Dia khawatir, kalau tergesa-gesa dan dipaksakan, cara ini bisa menimbulkan penyimpangan penggunaan dana alias rawan terjadi tindak pidana korupsi.

"Restrukturisaasi secara mendasar kabinet Jokowi memiliki implikasi yang besar terhadap APBN-P 2014 dan APBN 2015. Sudahkan dipikirkan dan dipersiapkan semua itu? Sudahkah diketahui bahwa perubahan APBN-P 2014 dan APBN 2015 perlu dibahas dan mendapatkan persetujuan DPR RI? Perencanaan dan penggunaan dana APBN yang cerobih bisa melahirkan berbagai penyimpangan dan tindak pidana korupsi. Sudahkan Presiden Jokowi mengetahui dan menyadari hal ini?," katanya.

Dana Kemendikbud 20 Persen Bagaimana?

"Dengan dibaginya kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian dan digabungkannya kementerrian Ristek ke kemeneterian Pendidikan Tinggi dan Ristek, bagaimana pengaturan anggaran pendidikan yang harus mematuhi ketentuan dalam UUD 1945? Bagaimana pula sinkronisasi dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh kementerian agama? Dapatkah direalisasi dalam APBN-P 2014 dan APBN 2015?," kata Ibas.

Aneh, Gabung Kementerian LH dan Kehutanan

Ibas menilai, tidak masuk logika kalau Presiden Joko Widodo menggabungkan dua kementerian yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

"Kementerian Kehutanan digabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Apa logika dan alasannya? Ketika secara internasional tantangan perubahan iklim menjadi prioritas dan agenda global untuk mengatasinya mengapa justru di Indonesia seakan peran dan lingkup kementerian Lingkungan Hidup ini dikecilkan? Apa visi presiden Jokowi menyangkut lingkungan hidup, serta upaya mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim?," katanya.

ESDM dan Perhubungan di Bawah Menko Maritim?

"Menurut informasi, Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan akan diletakkan di wilayah koordinasi Menko Bidang Maritim. Bagaimana logikanya? Bagaimana Presiden Jokowi bisa menjelaskan semuanya ini?," kata Ibas.

Jokowi Hanya Sibuk Urusan Kementerian

Perubahan kementerian, apakah digabung atau dipisah, bagi Ibas punya implikasi yang besar. Bahkan, memakan waktu lama.

Menurut dia, ini yang tidak dilihat oleh Presiden Jokowi. Bisa saja, presiden hanya akan berkutat pada urusan internal yakni kementerian yang dipecah dan digabung tadi, selama lima tahun kepemimpinannya.

"Melakukan restrukturisasi secara mendasar terhadap susunan kabinet saat ini, berlaku sejak kabinet diumumkan oleh presiden, tanpa persiapan transisi, termasuk pemisahan dan penggabungan kementerian, apakah sudah dipikirkan implikasinya terhadap pekerjaan kementerian yang digabung dan dipisahkan tersebut? Bagaimana kalau sepanjang tahun semua waktu, energi dan pembiayaan terkuras utk melakukan penyesuaian (adjustment) dengan struktur yang baru ini," jelas Ibas.

Staf Presiden, Kursi Jatah tak Kebagian Menteri?

Ibas menilai, banyak yang tumpang tindih dalam kabinet Jokowi. Diantaranya adalah adanya staf Presiden, yang terdiri dari Kepala Staff dan beberapa anggotanya.

Sementara, sudah ada juga Mensesneg maupun Seskab. Fungsi ini kata Ibas, bisa tumpang tindih kalau tidak ada pembagian yang jelas.

"Menurut informasi pula, di Lembaga Kepresidenan akan ada tiga pejabat utama yaitu Kepala Staff Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekreatris Kabinet. Bagaimana pembagian tugasnya? Tidakkah hal ini akan menimbulkan konflik dan tumpang tindih fungsi dan tugas pokok? Apa yang ada di benak Presiden Jokowi? Benarkah struktur ini hanya untuk menempatkan seseorang yang tidak punya tempat? Apakah struktur kabinet harus menyesuaikan dengan orang? Atau orang harus menyesuaikan organisasi?," jelas Ibas. [gus]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...