24 August 2019

Jokowi Terancam Cabut Mandat dari Rakyat, jadi Tersangka Melanggar Konstitusi karena membiarkan KKN dan Neoliberalisme !

KONFRONTASI- Jokowi terancam cabut mandat dari rakyat dan terancam pemakzulan pula karena membiarkan korupsi dan Neoliberalisme meluas di negeri ini. Jokowi terancam menjadi tersangka akibat membiarkan kejahatan KKN dan Neoliberalisme meluap di negeri kita. Para analis menilai Jokowi secara intelektual jelas bodoh dan tidak ideologis serta tak punya karakter moral-etis, sehingga memperparah memburuknya ekonomi dan sosial. Indonesia pun dibiarkannya membusuk karena kekuasaannya yang lembek dan korup.

Dia bisa saja ditetapkan jadi tersangka bila terbukti melakukan pembiaran secara sistematik terhadap tindak kejahatan yang ia ketahui. Apalagi kalau nanti terbukti dia ikut membantu pelaku kejahatan.

Rasa malu dan bersalah sekarang ini seperti barang langka, apalagi bila dikaitkan dengan vonis praperadilan antara pemilik rekening gendut Komjen Budi Gunawan. KPK yang selama ini dielukan masayarakat sebagai pahlawan pemberantas korupsi ternyata keluar sebagai pecundang. Memang mengejutkan karena sejak gugatan Budi Gunawan diterima, sudah tampak kejanggalan.

Sebagaimana diungkapkan oleh mantan Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Ramelan, “penetapan tersangka bukanlah objek praperadilan.” Dari sini sudah sangat jelas bahwa sidang praperadilan Budi Gunawan mengandung unsur sandiwara yang sangat besar.

Maka bila kegaduhan sosial berlanjut, itu tentu wajar. Maklum, sudah cukup lama presiden Jokowi melakukan pembiaran terhadap kasus KPK versus polisi, sementara masyarakat sudah ikut tersiksa menyaksikan penganiayaan terhadap KPK.  Apalagi kekalahan KPK bisa menodorong para tersangka lain untuk ikut menggungat ke praperadilan sehingga bisa membuat para koruptor terbebas dari bui.

Masyarakat tentu bakal makin resah. Apalagi kalau nanti para hakim praperadilan mengikuti jejak hakim Sarpin, yang menganggap kasus seperti Budi Gunawan versus KPK sama sekali tidak menganggu stabilitas. Padahal sudah sangat gamblang bahwa kasus tersebut telah memancing kehebohan di segenap penjuru Indonesia, dan mengarah pada pertarungan antar lembaga dimana di belakang Polri berdiri sebagian Parpol – kecuali Partai Demokrat - pendukung pemerintah dan oposisi.  

Tapi hakim Sarpin seolah menutup mata terhadap semua itu. Tak jelas, apakah sikap ini karena ada janji yang diberikan kepada dirinya. Atau mungkin hakim Sarpin hanya mau membuktikan apakah konflik-konflik terkait perkara yang ia tangani bisa menjelma menjadi pertarungan fisik.

Motivasi di balik keputusan yang memenangkan Budi Gunawan memang masih harus dipelajari. Yang pasti, bila keresahaan sosial terus meluas, akhirnya presiden juga yang bakal  kehilangan (mungkin sudah) kepercayaan masyarakat. Dia bahkan bisa dicap sebagai pengkhianat amanat rakyat.  

Dalam kontes lebih lebar, semua itu bisa menggerus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, penegak hukum, politisi, dan birokrasi. Pada titik paling ekstrim, hal ini bisa berujung pada sikap bodoh atau malah amuk di jalanan. Pada titik ekstrim yang lain, bahkan bisa membuka pekuang bagi lahirnya perintah otoriter seperti telah terjadi di Thailand.   

Dalam konteks seperti ini, agar masrakat tak kehilangan kepercayaan kepada negaranya sendiri, KPK tentu harus melanjutkan perjuangannya memberantas korupsi. Termasuk dalam hal ini adalah mengusut tuntas rekening gendut milik jenderal polisi, dan orang-orang besar lainnya. Sumber uang haram yang membuat mereka kaya juga harus dituntaskan tentunya.   

Bila memang diperlukan, KPK bisa saja menetapkan Jokowi sebagai tersangka. Dalam hal ini, KPK harus punya bukti sangat kuat dan meyakinkan. Misalnya bila KPK ingin menyeret Jokowi ke pengadilan karena melakukan pembiaran terhadap sebuah tindak kejahatan, atau bahkan malah membantu pelakunya. Atau bila KPK ingin mengambil alih kasus korupsi bus karatan TransJakarta dari tangan Kejaksaan Agung. (Indonesian review/berbagai sumber)

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...