22 August 2019

Jokowi Omdo Soal Janji Kampanye, Ini Siaran Pers PPI Belanda Terkait Kriminalisasi KPK

KONFRONTASI - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Leiden mengatakan  KPK terancam lumpuh akibat upaya kriminalisasi dan meminta Presiden Jokowi melaksanakan janjinya selama kampanye pilpres. 

"Pada saat ini KPK sebagai salah satu institusi terdepan dalam pemberantasan KKN sedang mendapatkan tekanan luar biasa dalam konteks hukum dan politik," demikian Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Leiden melalui pernyataan tertulis, Sabtu (7 Februari 2015). 

Menurut PPI Leiden, intervensi terhadap KPK tersebut sangat erat hubungannya dengan penunjukan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan transaksi keuangan tidak wajar. 

PPI Leiden menyatakan bahwa seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak sepantasnya dilantik menjadi Kapolri, pimpinan tertinggi dari Kepolisian Republik Indonesia, yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. 

"Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan segera mencari calon Kapolri baru yang bersih serta bebas dari permasalahan hukum," demikian PPI Leiden. 

Selengkapnya pernyataan PPI Leiden yang diteken oleh Ketua Herman Yosef Paryono:

  1. Kami sebagai mahasiswa pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya memahami bahwa pemberantasan KKN merupakan hal paling fundamental dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Institusi KPK adalah sebuah lembaga independen yang didirikan dengan tujuan untuk memberantas KKN di Indonesia. Eksistensi dan keberlangsungan KPK merupakan wujud komitmen bersama dalam mendukung upaya tersebut. Oleh sebab itu, kami meminta Bapak Presiden memastikan bahwa komitmen tersebut terlaksana, sesuai dengan janji pada saat kampanye Pemilihan Presiden tahun lalu.
  2. Kami memahami bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK yang dilaporkan dengan dugaan tindakan pelanggaran hukum. Kami menyimpulkan dari hasil observasi yang kami lakukan bahwa laporan-laporan tersebut terkesan direkayasa, janggal secara prosedural hukum, dan sarat dengan muatan politik, yang akan berujung pada lumpuhnya institusi KPK. Hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat lembaga tersebut mempunyai peran sangat penting dalam pemberantasan KKN di Indonesia. Oleh karena itu, kami menolak segala bentuk intervensi politik maupun hukum yang dapat melemahkan dan mengganggu kinerja KPK dalam melakukan upaya pemberantasan KKN di Indonesia.
  3. Tidak dapat dipungkiri bahwa bentuk intervensi politik tersebut sangat erat hubungannya dengan penunjukan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh Bapak Presiden yang akhirnya berujung pada penetapan status tersangka oleh KPK atas dugaan transaksi keuangan tidak wajar. Kami memahami bahwa keputusan penunjukan calon Kapolri adalah hak Bapak Presiden sebagai Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam hal ini, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak sepantasnya dilantik menjadi Kapolri secara moral. Hal ini menjadi penting karena Kapolri merupakan pimpinan tertinggi dari Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, kami meminta kepada Bapak Presiden untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan segera mencari calon Kapolri baru yang bersih serta bebas dari permasalahan hukum.
  4. Perlu dicermati bahwa keberlangsungan KPK dan Polri menjadi tolok ukur penegakan supremasi hukum dan menjadi acuan bagi keberlangsungan pemberantasan KKN di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, kami mendukung sepenuhnya Bapak Presiden yang telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik dan intervensi politik yang meresahkan masyarakat Indonesia, seperti pembentukan Tim Sembilan. Oleh karena itu, melalui surat ini kami meminta kepada Bapak Presiden untuk terus mengawasi kinerja Tim Sembilan, melakukan transparansi informasi kepada publik sekiranya telah ditemukan adanya fakta dan atau informasi baru, serta menindaklanjuti rekomendasi kinerja Tim Sembilan.
  5. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami meminta kepada Bapak Presiden untuk mempertimbangkan setiap pernyataan yang telah kami buat dalam surat ini. Bapak Presiden adalah Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tugas Bapak adalah memastikan keberlangsungan kedua lembaga penegak hukum di Indonesia, KPK dan Polri, untuk terus bergerak dan terbebas dari KKN. Bapak menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia untuk bisa bertindak tegas dan mampu menyelesaikan permasalahan ini. Oleh sebab itu, kami menyatakan dukungan penuh agar Bapak beserta pemerintah mampu mengemban tugas untuk menjaga kedaulatan dan supremasi hukum.

Ditegaskan bahwa pernyataan ini dibuat dalam rangka mendukung upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia dengan kesadaran intelektual, tanpa ada paksaan dan intervensi kepentingan politik dari pihak mana pun.[dtk/ian]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...