26 June 2019

Jokowi Musti Pro-Rakyat dan Tak Usah Takut Berpisah dengan Megawati PDIP

JAKARTA- Jokowi tak usah takut dengan PDIP dan Nasdem jika  Jokowi komit pada  rakyat dan pro-rakyat. Justru Jokowi bakal mati suri secara politik jika terus disandera KIH (PDIP,Nasdem)  dan mengkhianati Nawa Cita dan Trisakti Soekarno yang jelas pro rakyat itu.

Berlarutnya polemik antara KPK-Polri merambah kepada pola hubungan Presiden Jokowi dengan partai pengusung utama PDI Perjuangan yang tidak harmonis.

Menurut Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, situasi tersebut akan mulus apabila polemik KPK-Polri terus berlarut dan lambat dituntaskan.

"Ada gerakan sistematis yang ingin memisahkan Jokowi dari basis partai pendukungnya, terutama PDI Perjuangan yang jalan beriringan dengan polemik tersebut. Dengan kata lain, makin berlarut polemik antara KPK-Polri, maka makin mulus langkah memisahkan Jokowi dari PDI Perjuangan," ujar Muradi di Jakarta, Kamis (11/2).

Hal ini harus disadari oleh Presiden Jokowi agar upaya tersebut tidak terjadi. Sebab harus diingat bahwa mantan gubernur DKI Jakarta tersebut butuh sokongan politik yang berbasis partai politik dengan warna nasionalisme kewargaan yang kental untuk menopang program dan kebijakan politiknya.

Muradi menilai inisiatif membangun komunikasi politik harus dilakukan oleh Presiden Jokowi agar jalinan komunikasi dengan partai politik yang mengusungnya sejak menjadi walikota di Solo hingga menjadi presiden kembali membaik.

Lebih jauh, dia menyatakan langkah Presiden Jokowi untuk membangun dan memperbaiki komunikasi politik dengan partainya ini akan menegaskan tiga hal.

Pertama, jiwa kenegarawanan yang berbasis pada karakter ideologi partai pengusung utama dalam bentuk Nawacita dan Trisakti dapat dipraktikkan dalam membangun komunikasi politik yang baik.

"Langkah jemput bola ini juga memperkuat pola hubungan yang selama ini tersumbat dan cenderung dimanfaatkan untuk memisahkan presiden Jokowi dari partai politiknya," kata Muradi.

Kedua, Jokowi harus berani menghentikan langkah sejumlah pihak yang ingin memisahkan dirinya dari partai politiknya. Hal ini penting dilakukan agar konsentrasi pemerintahan tidak terganggu oleh pola hubungan antara presiden dengan partai yang dimanfaatkan sejumlah pihak.

Dan yang ketiga, selain membangun komunikasi politik yang intensif, Jokowi diharapkan membuat upaya untuk segera menyelesaikan polemik KPK-Polri. Kuncinya, Presiden harus tetap berbasis pada konstitusi yang mengatur proses yang tengah berlangsung ini.

"Sebab jika tidak maka posisi presiden juga dianggap tidak taat asas dan loyalitasnya pada negara dan juga partai akan dipertanyakan," ujar Muradi. - (k)

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Selasa, 25 Jun 2019 - 19:24
Selasa, 25 Jun 2019 - 19:20
Selasa, 25 Jun 2019 - 19:16
Selasa, 25 Jun 2019 - 19:11
Selasa, 25 Jun 2019 - 19:07
Selasa, 25 Jun 2019 - 18:33
Selasa, 25 Jun 2019 - 18:28
Selasa, 25 Jun 2019 - 18:25
Selasa, 25 Jun 2019 - 18:20
Selasa, 25 Jun 2019 - 17:02
Selasa, 25 Jun 2019 - 16:57
Selasa, 25 Jun 2019 - 15:56