24 August 2019

Jokowi-JK Sudah Cukup Blusukan dan Hiburan, Rupiah Bagaimana?

KONFRONTASI-  Presiden Jokowi menilai, pelemahan rupiah saat ini bukan karena fundamental ekonomi Indonesia yang memburuk. Argumentasinya, dua bulan terakhir terjadi deflasi, cadangan devisa Indonesia naik, sementara arus investasi juga masuk Indonesia.

Sampai berapa lama sikap tenang itu akan dipertontonkan? Yang jelas, saat ini, para pengusaha paling merasakan dampak melemahnya. Akibatnya, bukan tak mungkin, investor menunda rencana ekspansi karena biayanya mahal. Industri berbahan baku impor bakal terpukul akibat biaya impor yang tinggi.

Tak hanya itu. secara umum, daya beli masyarakat bisa turun. Maklum, ketergantungan Indonesia terhadap produk impor masih tinggi. Dan, yang paling mengkhawatirkan, beban utang valas korporasi semakin membengkak. Apalagi diketahui, sekitar 80% utang valas korporasi tidak di-hedging. Bayangkan 80% utang luar negeri itu setara dengan US$ 294,5 miliar. Jika jumlah itu membengkak 10% saja, berarti utang luar negeri swasta akan bertambah US$ 16,1 miliar. Sementara beban utang pemerintah akan membengkak US$ 13,3 miliar.

Per Desember 2014 jumlah utang luar negeri swasta sebesar US$ 162,8 miliar dan pemerintah mencapai US$ 129,7 miliar.

Betul,  pelemahan nilai tukar rupiah akan meningkatkan kegiatan eksportir. Tapi, ekspor apa yang akan kita andalkan? Sementara kebanyakan dagangan kita berupa komoditas mentah, yang kini harganya sedang jatuh.

Sampai saat ini tidak ada kekhawatiran pemerintahan Jokowi-JK mengenai melemahnya rupiah di mata publik dan investor. Alasannya, untuk sebagian karena publik dan para investor juga melihat adanya perbaikan fundamental makro ekonomi Indonesia. Benarkah demikian?

Baru baru ini, bahkan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan, pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak akan membuat para investor memundurkan langkahnya untuk berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, investasi untuk waktu jangka panjang.

Namun tercatat, mata uang Garuda ini kembali terlempar ke level Rp13.000-an per dolar AS (USD). Beban utang swasta dan negara yang mencapai lebih dari Rp3.000 triliun jelas menekan rupiah ke perosok paling pojok.

Bagaimanapun, rupiah yang terus melemah menjadi kecemasan publik, bahkan hal itu mencerminkan merosotnya kepercayaan publik dan pasar kepada kepemimpinan Jokowi-JK. Inilah risiko transisi demokrasi yang berkepanjangan.

Seperti diungkapkan mantan Menteri Perumahan Rakyat Siswono Yudo Husodo, merujuk akademisi Guillermo ODonnel, ciri utama masa transisi adalah munculnya banyak ketidakpastian, baik secara struktural maupun kultural.

Pertama, transisi dari sistem politik dan pemerintahan yang otokratik menuju sistem yang demokratis. Dalam konteks ini, reformasi politik telah melahirkan lembaga-lembaga ad hoc untuk berbagai aspek kehidupan bernegara, terutama di bidang HAM dan penegakan hukum untuk mempercepat upaya negara mencapai tujuannya.

Satu dari 13 komisi negara independen itu adalah KPK yang spesifik menangani pemberantasan korupsi untuk melengkapi alat negara, Kepolisian dan Kejaksaan.

Kedua, transisi dari sistem ekonomi bersifat kapitalisme perkoncoan dan patron-klien (patron-client and crony capitalist) serta over regulated menuju sistem ekonomi pasar berdasarkan aturan permainan yang jelas (rules-based market economy).

Ketiga, sistem budaya masyarakat yang sedang menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan sosial-ekonomi. Dalam masa pancaroba ini, kita menyaksikan masyarakat Indonesia kian menjadi homo economicus, menempatkan pertimbangan ekonomi sebagai pertimbangan utama dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kondisi masyarakat yang demikian berkontribusi pada kegiatan politik yang tak sehat diwarnai politik uang dan politik transaksional.

Situasi demikian tak menguntungkan masyarakat kita. Apalagi, ungkap Siswono Yudohusodo, masyarakat kita kian berorientasi jangka pendek, pragmatis, dan transaksional oleh komersialisasi berlebihan; hedonis; individualistis karena persaingan hidup yang berat; berkembang eksklusivisme, primordialisme, bahkan sebagian sangat radikal dan ekstrem. Meruaknya gejala aksi begal dan kriminal adalah fakta yang kasat mata.

Dalam kaitan ini, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengungkapkan melemahnya rupiah juga tak bisa dilepaskan dari perkembangan luar negeri, terutama mendinginnya perekonomian China, yang juga merupakan pasar terbesar komoditas ekspor Indonesia. Menurut catatan BPS, sampai tahun lalu Cina merupakan negara tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia, yaitu US$ 16,5 miliar. Angka ini turun 22,7% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai US$ 21,3 miliar.

Apapun persoalannya, Jokowi-JK harus mampu menstabilkan kembali rupiah, agar tidak jadi masalah yang parah. Kepercayaan publik dan pasar hanya bisa dibangkitkan dengan stabilitas rupiah.

Untuk itu, kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif harus diupayakan seoptimal mungkin. Pemerintah harus berusaha agar menaikkan ekspor, serta lebih banyak arus modal yang masuk, apakah itu barang modal maupun bahan baku. Harapan publik, semakin tingginya investasi khususnya FDI, akan lebih bisa menstabilkan rupiah dalam jangka pendek dan menengah. Presiden Jokowi sudah 'berkoar' di forum APEC dan G-20 yang lalu bahwa pemerintah akan memperbaiki iklim usaha, pembangunan infrastruktur dan kepastian hukum.

Sekali lagi, rupiah yang stabil dan kuat adalah refleksi pemerintahan yang bekerja dan kreatif. Sebaliknya, rupiah yang terpuruk, adalah cerminan pemerintahan yang tak mampu bekerja dengan baik, meski sudah banyak blsukan, hiburan dan liburan. Masih ada waktu bagi Jokowi- JK untuk memperbaiki keadaan, dan tak ada lagi waktu untuk berpangku tangan. [Subandi, jurnalis warga]

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...