15 December 2019

Jokowi-JK Gagal Sejahterakan Rakyat. Indonesia Dalam Krisis

KONFRONTASI- Indonesia dalam krisis di era Jokowi-JK yang baru 3 bulan. Melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok membuat rakyat semakin terdesak. Kondisi ini membuat peran pemerintahan Jokowi-JK dipertanyakan. Pemerintah diminta melakukan langkah cepat agar nasib petani, buruh dan nelayan tidak semakin terjepit.
 
Sekjen Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI), Adhi Wibowo menyatakan, negara telah ga­gal menjalankan fungsinya dalam mensejahterakan rakyat. Hal ini karena polemik politik kekuasaan telah menghilangkan prioritas negara dalam menye­lenggarakan kekuasaannya. 

"Rakyat seolah tidak punya hak untuk menentukan arah dan tujuan negara. Namun, selalu diperton­tonkan aksi sandiwara perebutan kekuasaan yang tak kunjung usai," katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin.

Adhi menuturkan, saat ini harga beras sudah mencapai Rp 15.000 per liter, biaya pen­didikan semakin mahal, belum lagi kelangkaan gas bersubsidi. "Negara telah gagal memberi­kan prioritas dan kesejahteraan rakyat semakin terabaikan," kecamnya. 

PPI, lanjutnya, meminta pe­merintah dan DPR untuk segera kembali meletakkan prioritas da­lam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraannya, khususnya un­tuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya melalui penghapusan seluruh peraturan dan perundang-undangan yang antirakyat, menolak agenda lib­eralisasi dan pasar bebas. 

"Menurunkan harga bahan pokok, pendidikan dan keseha­tan gratis dan berkualitas untuk rakyat, berikan subsidi tanpa ke­cuali kepada rakyat. Lalu, tang­kap dan sita asset koruptor dan buka demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat," tandasnya.

Di tempat terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera (KSBSI), Mudhofir mengingatkan, kenaikan har­ga beras di beberapa kota di Tanah Air sudah sangat mem­prihatinkan dan memberatkan rakyat Indonesia, terutama kaum buruh yang baru saja mulai menikmati kenaikan UMP pada bulan Februari ini. 

"Setelah sempat tergerus aki­bat kenaikan harga BBM be­berapa waktu lalu, kali ini beban berat kembali menimpa kaum buruh akibat kenaikan harga beras," ujarnya.

Mudhofir mengaku kenaikan UMP dan UMKyang diper­juangkan oleh buruh setiap tahunnya menjadi semakin kecil nilai manfaatnya akibat kenai­kan harga-harga kebutuhan. Dia menerangkan, kenaikan harga beras mencapai 15 sampai 20 persen akan berdampak terhadap kenaikan biaya konsumsi buruh dan keluarganya sebesar 30 persen dari upah. "Artinya ke­naikan harga beras akan menu­runkan upah riil buruh secara signifikan," katanya.

Dia mengkritisi peran pemerin­tah, khususnya Bulog, dalam men­jaga stabilitas harga beras yang tidak maksimal. "Pemerintah, khususnya Bulog, seharusnya dapat mempersiapkan segala ke­mungkinan dalam upaya menjaga stabilitas harga beras, apapun situasinya, baik musim penghu­jan, ataupun bekerja sama dengan aparat terkait dalam menindak spekulan dan importir beras yang nakal," desaknya.

Mudhofir memperkirakan, jika kondisi ini tidak segera diakhiri, maka nasib rakyat kecil akan semakin teraniaya. "Keadaan lapar tentunya akan membuat orang mudah marah dan akan berdampak pada gangguan sta­bilitas nasional," tandasnya. 

Sementara itu, pemerintah mengklaim cadangan beras Bulog cukup menanggungali masalah kelangkaan beras di pasar. Menteri Kordinator Perekonomian, Sofyan Djalil me­nyatakan, Bulog masih memiliki 1,4 juta ton beras, dan jumlah itu cukup selain untuk menang­gulangi kelangkaan, juga untuk menyuplai para penerima Beras Miskin (raskin) yang selama ini belum menerima.

Pemerintah sudah mengu­curkan 300 ribu ton beras dari gudang Bulog. Jika memang di­anggap kurang, pemerintah siap mengucurkan beras tambahan dari gudang Bulog. "Pemerintah akanall out mengeluarkan se­luruh 1,4 juta ton beras. Kalau perlu, tidak ada batas untuk mensuplai pasar. Berapapun yang diminta pasar, kita suplai," katanya.

Dia juga mengaku tidak kha­watir karena bulan depan su­dah masuk masa panen raya, tentunya selain hal itu bisa menyudahi kelangkaan beras di pasaran dan menstabilkan harga, cadangan beras Bulog juga akan bertambah.

Menurutnya, kelangkaan be­ras yang terjadi saat ini dikarenakan kesalahan administrasi dalam pendistribusian raskin. Masyarakat yang seharusnya tidak menerima, justru menerima beras tersebut. "Sebaliknya, masyarakat yang harusnya menerima, justru tidak menerima sesuai jatah, atau bahkan tidak menerima sama sekali," ujarnya. ***

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...