17 December 2018

Jokowi Jangan Terpengaruh Bujukan Neolib untuk Naikkan Harga BBM Setelah Dilantik

KONFRONTASI-Salah satu yang harus dilakukan Jokowi-JK setelah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 adalah membenahi postur APBN yang telah dirancang pemerintahan sebelumnya. 

Diketahui, postur APBN 2015 menyisakan ruang fiskal yang sangat sempit bagi pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu opsi yang mengemuka untuk membenahi APBN ini adalah dengan menaikkan harga BBM.

Bahkan, Wapres Jusuf Kalla (JK) begitu gencar mendorong kenaikan harga BBM ini. Menurutnya, menaikkan harga BBM merupakan faktor utama untuk membenahi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut JK, sapaan Jusuf Kalla, reformasi subsidi (terutama BBM) adalah hal utama. "Itu aspek terbesar, karena menyangkut Rp 450 triliun. Aspek terbesar dalam hal APBN, yang lain baru penghematan, korupsi, dan birokrasi," paparnya dalam sebuah kesempatan di Jakarta.

Berbeda dengan JK, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai, pemerintah mempunyai banyak pilihan agar tidak harus menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. "Buruh Indonesia menolak keras rencana kenaikan harga BBM, karena seharusnya pemerintah sekarang atau pemerintah baru harus melakukan upaya dan kebijakan kreatif untuk menekan defisit APBN tanpa harus menaikkan harga BBM," kata Presiden KSPI Said Iqbal, di Jakarta, Senin (1/9).

Menurutnya, sejumlah upaya yang bisa dilakukan pemerintah sebagaimana yang disampaikan parpol tertentu setahun yang lalu, adalah dengan memanfaatkan sisa anggaran (silpa) yang berkisar Rp 30 trilyun per tahun.

Selain itu, menghemat anggaran kementerian, seperti biaya perjalanan dinas atau seminar di hotel mewah. Mengganti bahan bakar pembangkit listrik PLN dari solar ke batu bara atau gas karena subsidi BBM untuk PLN hampir 25% dari total subsidi BBM.

"Kemudian, merevisi kontrak harga jual gas tangguh ke Cina menjadi harga internasional, sehingga ada trilyunan rupiah akan masuk kas negara/APBN," tandasnya.

Tantangan soal BBM, kata Iqbal, merupakan momentum bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk membuktikan janjinya yang ditebar saat kampanye pilpres lalu, yakni pro rakyat dan bukan pro neolib, karena dalam hitungan buruh, bila harga BBM naik 20%-40%, maka daya beli buruh turun 50%, dari "near poor" menjadi "poor".

"KSPI akan mengorganisir mogok nasional pada Oktober atau November, diikuti lebih 2 juta buruh di seluruh Indonesia bila harga BBM naik, dan tuntutan lainnya, adalah naikan upah minimal 30%," tandas Iqbal.

Masih Ada Cara Lain

Terkait persoalan subsidi BBM, ada sejumlah langkah cerdas yang bisa ditempuh untuk menyelematkan APBN tanpa harus menaikkan harga BBM yang pasti menambah berat beban rakyat.

“RAPBN 2105 memang sepi dari stimulus apalagi terobosan. Pemerintah baru harus berani mengambil kebijakan terobosan. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal hilir. Soal upah buruh, subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM), misalnya, bisa diselesaikan dengan membenahi di sisi hulunya,” ujar ekonom senior Rizal Ramli.

Tentang subsidi BBM, Rizal Ramli melihat ada sejumlah solusi lain yang lebih cerdas ketimbang cuma menaikkan harga. Langkah itu antara lain, pertama, memberantas mafia migas yang telah merugikan negara minimal US$1 miliar tiap tahun.

Kedua, membangun tiga kilang baru masing-masing berkapasitas 200.000 barel. Cara ini bisa menghemat biaya pengadaan BBM hingga 50%. Ketiga, tambah Rizal Ramli, meningkatkan efisiensi produksi BBM dengan cara menekan cost recovery yang saat ini mencapai US$32 miliar/tahun. Tidak masuk akal lifting turun 40% tapi cost recovery justru naik hingga 200%. Dengan menekan 20% cost recoverysaja, berarti terjadi penghematan US$6,4 miliar/tahunatau setara dengan sekitar Rp72 triliun.

“Keempat, perbaiki iklim usaha di sektor migas, khususnya di bidang eksplorasi. Sudah banyak konsesi yang dibagi-bagi. Tapi sejauh ini tetap tidak relatif tidak ada kegiatan eksplorasi baru. Hal ini disebabkan belum apa-apa pengusaha sudah dikenai pajak. Seharusnya, pajak baru diberlakukan jika menghasilkan minyak. Tidak mengherankan bila iklim bisnis migas di Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia,” katanya.

Kelima, benahibirokrasi. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), BP Migas harus dibubarkan. Karena itu harusdibentuk badan baru yang transparan, efisien, dan bersih dari KKN.Keenam, dorong diversifikasi energi dari fosil ke sumber-sumber energi terbarukan. Antara lain gas, angin, hidro, geothermal, matahari, dan lainnya.

“Jika langkah-langkah terobosan itu dilakukan, saya yakin kita bisa banyak berhemat. Ditambah menghapus KKN dan inefisiensi di listrik, anggaran yang dihemat bisa mencapai Rp230 triliun. Kerjakan dulu pekerjaan rumah pemerintah, dong. Pemerintah jangan mau gampangnya saja. Setiap ada masalah di APBN, langsung menaikkan harganya. Cara-cara seperti itu hanya mengorbankan rakyat,” papar Rizal Ramli yang juga Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...