18 September 2019

Jokowi Harus Berani Pecat Jusuf Kalla kalau Campur Tangan soal Reshuffle Kabinet

KONFRONTASI- Kebiasaan buruk JK adalah usul orang ini orang itu untuk duduk di Kabinet Jokowi. Itulah tabiat buruk JK, usul orang-orangnya di Kabinet, dan Jokowi harus berani menolaknya, kalau perlu pecat JK  atau bongkar KKN-nya. Jangan-jangan, ada kekuatan besar yang mendorong-dorong  presiden untuk mengganti menteri-menterinya.

Di hari-hari belakangan ini, orang mulai ramai membicarakan reshuffle kabinet. Orang mulai menggunjingkan ihwal kocok ulang Kabinet Kerja, begitu tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai target. Bahkan, di kuartal II ini, pertumbuhan diprediksi kembali meleset dari perkiraan, kendati mengalami peningkatan dibanding kuartal I.

Nah, kalau sudah begini, siapa lagi yang patut dipersalahkan kalau bukan menteri-menteri yang membidangi ekonomi. Calon pengganti Sofyan Djalil - yang dianggap tidak bisa membangkitkan pertumbuhan memadai - telah mencuat ke permukaan. Ada nama Sri Mulyani di sana.

Sementara, untuk kursi Menteri Keuangan  muncul  nama Chatib Basri, dan Darmin Nasution. Ada lagi nama Emirsyah Satar yang akan menggantikan Rini Soemarno. Di samping itu, berseliweran nama-nama lain yang siap berkiprah di “Kabinet Kerja Perjuangan”.

Terlepas dari kebenaran isu yang beredar, muncul sebuah pertanyaan, benarkah  Jokowi akan melakukan reshuffle? Apakah kabinet yang baru bekerja delapan bulan itu benar-benar akan dirombak? Jawabnya, bisa jadi.

Persoalannya, siapa sebenarnya yang ingin melakukan kocok ulang? Jangan-jangan, ada kekuatan besar yang mendorong-dorong presiden untuk mengganti menteri-menterinya. Sebab, ketika terakhir ditanya oleh jurnalis, Jokowi malah menjawab,”Tanyakan saja (soal reshuffle) ke Pak JK.”

Ini sebuah jawaban yang aneh, yang menunculkan banyak tafsir. Orang bisa mengartikan bahwa sang wakil presidenlah yang sebenarnya menginginkan reshuffle. Dan, ia menyodok ke atas (PDI Perjuangan). Jokowi sendiri, sebagai petugas partai harus manut pada perintah ‘atasannya’.

Kalau benar memang begitu, lagi-lagi JK menelikung Jokowi. Ini untuk kesekian kalinya JK melakukan langkah ziz-zag. Yang masih hangat kedua pemimpin negara ini berbeda pandangan soal revisi UU KPK. Jokowi menolak revisi UU KPK, sebaliknya JK memandang perlunya UU KPK direvisi.

Perbedaan pandangan ini sampai membuat politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul jengkel. "Harusnya Jokowi gerah dengan wapresnya dia (JK). Kalau nanti periode berikutnya Pak Jokowi (maju) juga, enggak akan jadikan dia (JK) wapres lagi," kata Ruhut.

Publik mungkin masih ingat saat JK menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004-2009. Saat itu, JK bergerak sendiri tanpa berkoordinasi dengan SBY terlebih dahulu.

Itulah sebabnya, dulu banyak kalangan mengingatkan agar Jokowi menolak JK sebagai calon wapres mendampinginya. Tapi apa boleh buat, Jokowi tak punya kekuatan, karena partai pengusungnya tetap ngotot menghendaki JK. 

Jokowi dan JK memang punya kepentingan dan latar belakang berbeda. JK adalah politisi dan pengusaha yang memiliki banyak kepentingan politik. Sedangkan Jokowi orang baru di partai politik sehingga masih banyak diintervensi oleh partai pengusungnya.

Karena itu, tak salah kalau muncul kesan saat ini di publik bahwa isu reshuffle sengaja dihembuskan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan kelompoknya. Betul, reshuffle mendesak dilakukan karena melihat kondisi ekonomi yang morat-marit. Saat ini, Indonesia membutuhkan orang-orang yang mampu menggerakkan roda perekonomian negara. Tapi ingat, pemilihan orang-orang itu, sepenuhnya ada di tangan presiden, bukan yang lain.

Presiden boleh-boleh saja menerima masukan dari manapun, tapi keputusan tetap ada di tangannya. Gunakanlah hak prerogatif yang diamanatkan Undang Undang Dasar 1945.

Jangan ragu untuk mencopot menteri yang tak becus dan hanya membebani anggaran. Apalagi, kalau terbukti, menteri itu merupakan orang titipan. Dan yang tak kalah pentingnya, tak perlu malu untuk memanggil kembali orang-orang lama yang dianggap berhasil dan bersih dari KKN.

Jadi, tak harus penggantinya orang baru yang masih memerlukan pengalaman. Jangan trial and error alias coba-coba. Kondisi negeri ini sudah kritis, salah sedikit melangkah akibatnya akan fatal.

Lihat saja, harga rupiah saat ini sudah mencapai lebih dari Rp 13.300. Harga bahan-bahan pokok pun sudah mulai tak terkendali. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, bisa-bisa Jokowi kehilangan dukungannya.

Kalau itu terjadi, aksi kembali akan menyeruak di mana-mana tanpa penyelesaian yang jelas. Di saat itulah akan muncul kelompok kepentingan yang mengambil keuntungan. (konfrontasi/http://indonesianreview.com/)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...