11 December 2018

Jokowi, Harga Beras yang Melonjak dan Politik yang Sengak

KONFRONTASI- Politik makin pengap dan sengak dengan adanya kriminalisasi KPK oleh polisi dan naiknya harga sembako yang membuat rakyat makin loyo. Situasi ini berbahaya bagi Jokowi sendiri, sebab kehidupan sosial-ekonomi rakyat kian mampat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak boleh menganggap remeh gejolak harga beras, sebab bisa membuat politik bergolak.

"Beras oh beras.. Jangan anggap enteng ketersediaan dan gejolak harganya.. Ini sensitif bagi stabilitas Negara, kata Yusril Ihza Mahendra, Mantan Mensesneg, dalam siulannya di Twitter beberapa hari lalu.

Para analis melihat, penimbunan beras yang menyebabkan harganya melambung tinggi, amat rawan terjadi karena pasar komoditas beras sudah sejak lama cenderung oligopolistik .

Belakangan ini, harga segala macam jenis beras di Pasar Induk Cipinang kini naik rata rata 30 persen. Kenaikan harga beras yang spektatuler ini harus sungguh sungguh menjadi perhatian pemerintah. Kalau kenaikan harga beras ini tidak bisa dikendalikan hingga Juni-Juli keadaan akan sangat serius. Pada bulan itu musim kemarau akan tiba bersamaan dengan bulan puasa. Kalau bulan-bulan ini beras langka, harga kian membubung

"Kalau beras langka dan harganya tidak terjangkau lagi oleh rakyat, kita tak dapat membayangkan apa yang terjadi di negeri ini," tambah Yusril yang juga pakar hukum dan politik UI.

Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani, menyebutkan, ada sekitar 5-8 pedagang beras berskala besar yang mampu mempengaruhi harga beras nasional.

Bayangkan, kalau pemain beras berskala besar ini berkolusi dan menahan distribusi beras ke masyarakat, otomatis pasar akan terpengaruh. Harganya bisa naik signifikan dan menimbulkan keresahan social.

Memang, pemerintah belum perlu melakukan impor beras karena stok beras di Bulog cukup untuk menstabilkan harga di pasar. Apalagi, impor komoditas beras akan merugikan harga di tingkat petani dan memperlemah daya saing beras lokal.

Kalaupun mesti mendatangkan beras dari luar negeri, sebaiknya beras yang diimpor hanya untuk keperluan tertentu dan jenis produknya tidak bisa dihasilkan di dalam negeri.

Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, menuding ada mafia beras yang menyebabkan harga beras melonjak hingga 30 persen di Jakarta.

Namun, pernyataan Gobel soal mafia beras itu dibantah oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), yang menegaskan tidak ada mafia beras. Yang ada menurut JK hanya pedagang biasa yang menimbun persediaan beras. Jadi pendapat Gobel atau JK yang benar? Yang pasti, harga beras melonjak dan politik era Jokowi terancam gejolak. [ K)

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...