19 October 2019

Jokowi Dikritik The Economist, Apa Saja Poinnya?

KONFRONTASI -  Media ekonomi berskala internasional yang berbasis di London, The Economist, mengkritik tajam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengedepankan geliat investasi menarik investor.

Kritik itu terungkap dalam artikel The Economist yang mengungkapkan beberapa faktor pendorong dan penekan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

Majalah yang didirikan pada 1843 oleh James Wilson itu menyebutkan salah satu faktor yang mampu membantu laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, ialah investasi. Inilah yang hingga saat ini masih terus diupayakan pemerintah Indonesia.
 
"Ketika Jokowi menjabat, Bank Dunia menghitung bahwa tingkat pertumbuhan potensial Indonesia adalah 5,5%. Cara terbaik untuk meningkatkan jumlah itu adalah dengan menghidupkan kembali sektor manufaktur, meniru negara-negara Asia lainnya dengan menjadi bagian dari rantai pasokan global," demikian isi artikel The Economist, Kamis (25/1/2019).Namun, dalam artikel majalah milik The Economist Groups itu dijelaskan, kalau para investor merasa ragu untuk berinvestasi di Indonesia.

Keraguan itu bukan tanpa alasan, ada beberapa alasan yang diungkap, dan alasan-alasan tersebut seakan menuntut Indonesia untuk berkaca diri dan terus berusaha menjadi lebih baik.

Pertama, saat ini merupakan tahun politik dan para investor masih menahan untuk berinvestasi sembari menunggu siapa presiden terpilih dan apa kebijakan ekonominya.

Selain itu, jika Jokowi kembali terpilih, The Economist menegaskan bahwa banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki ekonomi.

"Kerentanan terbesar Jokowi adalah ekonomi, di mana pengembalian belum sesuai dengan janjinya. Selama kampanye 2014, Jokowi berjanji untuk memberikan pertumbuhan PDB sebesar 7% per tahun pada akhir masa jabatan pertamanya. Realisasinya sekitar 5% sejak ia menjabat."

"Prospek untuk 2019 terlihat tidak lebih baik, terutama karena bank sentral telah menaikkan suku bunga enam kali dalam sembilan bulan terakhir untuk menahan penurunan yang mengkhawatirkan dalam mata uang."

Kedua, untuk menarik investasi, pembangunan infrastruktur sudah menjadi kunci. Beberapa tahun masa jabatannya, fokus Jokowi adalah menyelesaikan pembangunan yang tertunda dari pemerintahan sebelumnya, dan membangun apa yang belum ada.

Namun dalam anggaran tahun lalu, The Economist menilai, Jokowi telah "berubah arah". Fokusnya terbagi sehingga membuat anggaran belanja modal untuk infrastruktur justru menurun, digantikan dengan belanja subsidi.

Alasan ketiga, berkaitan dengan regulasi pemerintah yang terkesan "maju-mundur".

Memang selama ini, pemerintah telah menawarkan sejumlah instentif dan menjanjikan kemudahan dari sisi perizinan, namun The Economist menyebut pemerintah "setengah hati". Ketegasan pemerintah pun sangat diperlukan agar regulasi yang ada bisa benar-benar optimal manfaatnya.

"Untuk merayu investor, pemerintah telah mengurangi batasan kepemilikan asing, tetapi hanya dengan setengah hati. Setiap kali peraturan dilonggarkan, kaum nasionalis melolong, jadi pembatasan tetap keras, membuat para investor kecil hati."

Alasan berikutnya berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia. The Economist menuliskan bahwa tenaga kerja Indonesia kurang terampil.

SDM di Indonesia juga selalu menuntut upah yang tinggi. Upah tenaga kerja Indonesia bahkan mencapai 45% lebih tinggi dari tenaga kerja Vietnam. Adapun Vietnam selama ini disebut-sebut menjadi saingan terberat pemerintah Indonesia dalam menarik hati investor China yang terdampak perang dagang. 

"Sayangnya, tenaga kerja Indonesia tidak memiliki kualifikasi yang baik atau harga yang seharusnya. Para pemimpin bisnis mengeluh tentang kurangnya pekerja terampil. Standar pendidikan rendah, meskipun ada hukum yang memaksa pemerintah membelanjakan seperlima dari anggarannya untuk sekolah."

Di akhir artikel, The Economist kembali mengingatkan agar pemerintah serius dalam melihat potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia.

Apakah itu dari sumber daya alamnya, bonus demografinya, sehingga dalam menentukan regulasi pun bisa tepat objek dan sasaran. Terutama jika Jokowi yang kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia periode 2019-2024.


"Jika upaya pemerintah dalam keterbukaan ekonomi lemah, pertumbuhan 7% akan tetap di luar jangkauan. Jika pada April Jokowi kembali memenangkan pemilihan, dia memiliki mandat untuk melakukan perubahan besar yang dibutuhkan Indonesia," tulis The Economist.

"Dia harus berani mengambil risiko lebih besar untuk menuai hasil yang telah dijanjikannya."(Jft/CNBC)
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...