16 December 2017

Jokowi Dicengkeram Politisi Busuk, Pebisnis Kotor dan Elite yang Korup! JK Ngapain?

KONFRONTASI- Jokowi dikelilingi politisi busuk, pebisnis kotor dan elite yang korup. Konflik Polri versus KPK sengaja diciptakan oleh para pebisnis busuk di sektor migas untuk melemahkan kedua lembaga hukum itu. Praktik kolaburasi jahat itu sekarang ini memaksa pemerintah agar mengeluarkan uang senilai Rp 197 trilyun untuk mendapatkan 825 ribu barel minyak per hari yang dihisap dari perut bumi pertiwi.  

Terciptanya konflik ulah pebisnis busuk sektor migas tersebut diungkap oleh Busyro Muqoddas. Tentu saja ini bukan sembarang keterangan sebagaimana diutarakan oleh mantan Wakil Ketua KPK ini di kompas.com, 19/02/2015. KPK, masih menurut Busyro, mulai masuk ke sektor migas tahun 2008.

Dua tahun kemudian KPK, melalui kajian yang matang, KPK menemukan sistem korupsi yang sangat terstruktur dan sistematis. Selain pebisnis busuk di sektor migas itu sendiri, pemain lainnya adalah birokrat, politisi dan pihak asing. Inilah kolaburator jahat praktik mafia migas. Tak cuma migas, ratusan dari berbagai jenis pertambangan di Indonesia bermuara ke kasus korupsi.

Praktik itu juga pernah dibahas mantan Wakil Ketua KPK lainnya, Muhammad Jasin, ketika bertemu saya pada Februari 2015. Menurutnya, korupsi migas di Tanah Air ini terjadi sejak sektor hulu sampai hilir; dari mulai proses menambang sampai hasil pengolahannya terjual ke masyarakat sebagai pengguna. Semuanya terdapat unsur korupsi.

Entah kebetulan atau tidak. Konflik KPK versus Polri ini meledak nyaris bersamaan dengan keputusan Komisi Energi dan Pertambangan DPR RI dengan SKK Migas yang menyepakati cost recovery migas dalam rapat dengar pendapat, Rabu,11/02/2015. Dua hari berselang, KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka setelah sehari sebelumnya DPR RI menyetujui jenderal bintang tiga itu sebagai Kapolri.

Yang membuat saya tidak habis pikir bukan soal jarak waktu tersebut. Tapi mengapa DPR dan SKK Migas bersikukuh membahas angka cost recovery lifting Indonesia berkisar US$ 14 milyar hingga US$ 16,5 milyar dalam tahun 2015 ini.

SKK Migas mengajukan ke DPR agar pemerintah Indonesia membayar sebesar US$ 16,5 itu, setara US$ 56,6 per barel. Ini artinya, pemerintah melalui APBN-nya harus mengeluarkan kocek senilai Rp 197 trilyun untuk mendapatkan 825 ribu barel per hari minyak yang dihisap dari perut bumi pertiwi ini.

Sungguh mengherankan. Sebab kalau dikalkulasikan, Indonesia hanya mendapatkan 297 juta barel setahun dengan biaya US$ 16,5 milyar seperti yang diusulkan SKK Migas. Padahal lifting cost di Amerika saja, baik off shore maupun on shore, tidak sampai US$ 13 per barel. Kanada malah hanya US$ 12,69 per barel.

Timur Tengah lifting cost-nya hanya US$ 9,89 per barel. Bahkan Afrika saja yang terkenal dengan tingginya angka korupsi, masih mematok lifting cost US$ 10,31 per barel. Lantas, mengapa SKK Migas dan DPR membahas lifting cost hingga US$ 56,6 per barel. Dari mana angka itu?

Kawan saya yang biasa bekerja di perusahaan minyak mengabarkan bahwa total biaya untuk produksi minyak mentah (costs for producing crude oil) paling tinggi hanya mencapai US$ 51,60 per barel. Terdiri dari lifting costfinding cost, sehingga menjadi upstream cost. Yang menjadi pertanyaan besar: apakah DPR dan SKK Migas bicara soal lifting costfinding cost, atau sudah mencapai upstreaming cost dalam per barel itu? Yang terbaca dan terdengar adalah SKK Migas dan DPR bicara soal cost recovery untuk lifting cost bagi perusahaan kontraktor minyak Indonesia.

Jika DPR dan SKK Migas sepakat untuk membicarakan lifting cost, maka seharusnya cukup sepakat pada angka tertinggi US$ 13/barel, sehingga keseluruhan cost recovery yang harus dibayar Pemerintah RI hanya sebesar US$ 3,9 milyar atau setara Rp 46 Trilyun kepada perusahaan kontraktor migas; bukan Rp 197 Trilyun seperti yang dibahas belakangan ini.

Tetapi kalau kemudian DPR dan SKK Migas sepakat membahas upstreaming cost-nya, maka harus dijelaskan kepada publik secara terbuka apa saja rinciannya. Dan sudah pasti tidak semahal yang diajukan SKK Migas tersebut.

Sayangnya Kejaksaan dan Polri tidak punya nyali untuk membuka tabir pekat ini. Bahkan KPK begitu selesai menangkap Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini tahun 2013, tak berlanjut ke persoalan cost recovery itu. Padahal di sinilah permainan yang sesungguhnya.

Dugaan berdasarkan fakta-fakta dari hasil wawancara bahwa permainan cost recovery ini sudah lama berlangsung. Hanya saja selama ini dapat berargumentasi dengan melihat harga minyak dunia tinggi. Begitu harga minyak dunia dibawah US$ 50 per barel seperti sekarang, maka argumentasi para pihak yang diduga turut bermain menjadi mentah.

Wajar bila kita patut bertanya yang mengeryitkan kening: apakah DPR dan birokrat migas sejak awal sudah berminat untuk maling? Sayang sekali, untuk membuktikan kebenarannya secara hukum, pertanyaan ini tetap akan menjadi “kuburan” selama KPK dilumpuhkan sebagaimana sekarang.

Saya sendiri sangsi jika Plt pimpinan KPK yang telah ditunjuk presiden Jokowi belakangan ini mampu mengungkapkan kejahatan terstruktur dan tersistematik itu di tahun 2015. Penunjukan itu nampak sebagai barter politik dan hukum untuk meredakan ketegangan yang ada. Kecuali bila KPK benar-benar mengusut tuntas kasus SKL BLBI, mafia migas, bank Century dan aneka mega kasus lainnya yang tertumpuk di KPK.

Tapi nampaknya memang tidak bakal kelar di tahun 2015, mengingat besarnya kasus-kasus tersebut dan sempitnya periode KPK sekarang yang akan berakhir pada Desember 2015.  Jangankan di tahun 2015. Sepanjang periode Jokowi-JK ini bahkan tidak ada jaminan hal itu akan terbongkar secara tuntas sampai akar-akarnya selama politik masih jadi panglima dan uang jadi dewa. ***

___________________________

DS Muftie, Analis IndonesianReview.com

 

Tags: 
Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Berita Terkait

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...