26 March 2019

Jokowi dan Penuntasan kasus HAM Masa Lalu

JAKARTA-Penuntasan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu menjadi salah satu yang dijanjikan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2014 lalu. Bagaimana realisasi janji itu setelah tujuh bulan menjabat sebagai Presiden?

Berbagai janji Presiden Joko Widodo saat Pilpres 2014 lalu kini mulai ditagih oleh publik. Salah satu janji yang menjadi sorotan saat Pilpres lalu terkait pelanggaran HAM masa lalu. Saat itu, isu ini menjadi cukup seksi, lantaran seteru Jokowi yakni Prabowo Subianto dicitrakan sebagai sosok yang memiliki persoalan dengan masa lalunya.

Mantan Wakil Ketua Komnas HAM Zumrotin K Susilo menilai, Presiden Jokowi yang berasal dari kalangan sipil dan tidak memiliki ikatan dengan masa lalu, sehingga kondisi politik untuk penuntasan kasus HAM masa lalu jauh lebih terbuka. "Saat ini merupakan kesempatan terbaik. Karena kalau di masa depan berganti lagi (Presiden) yang memiliki relasi, (maka) akan susah," kata Zumrotin dalam diskusi di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Dia pun merinci sejumlah kasus yang dapat dilanjutkan proses hukumnya seperti kasus Talangsari, Kasus Semanggi I dan II melalui Pengadilan HAM. Sedangkan kasus 1965, Zumrotin mengatakan hal tersebut dapat paralel dengan proses hukum serta melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). "Tapi KKR mau kapan lagi? Belum ada UU-nya," ujar Zumrotin.

Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan posisi Presiden Jokowi yang tidak memiliki latar belakang militer dan pelanggaran HAM masa lalu satu sisi menjadi momentum untuk melakukan pengungkapan kejahatan HAM masa lalu. "Tetapi dengan tidak punya beban masa lalu, dia juga tidak punya sense. Jadi patut kira dorong bersama," ujar Nasir.

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Krisbiantoro mengatakan pihaknya keberatan dengan rencana pembentukan tim rekonsiliasi yang diusulkan oleh Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. "Ini maksudnya apa? Apakah komisi saling memaafkan atau apa?" cetus Krisbiantoro.

Menurut Krisbiantoro gagasan memafkan pelaku pelanggaran HAM merupakan langkah yang membingungkan oleh pemerintah. Menurut dia, ide rekonsiliasi jangan diarahkan keluarga korban memaafkan pelaku pelanggar HAM. "Kalau antara prajurit di lapangan dengan korban mungkin bisa. Tapi kalau merekonsiliasi orang yang mengeluarkan perintah itu menyalahi resolusi PBB dan UU," cetus Krisbiantoro.

Dalam kesempatan tersebut Krisbiantoro mengritik draft RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dinilai memiliki banyak kelemahan. Salah satunya terkait dengan mekanisme pengadilan HAM dan rekonsiliasi dipisah secara ekstrim. Di samping itu, RUU KKR juga tidak jelas mengatur tentang pelaku.

Hal senada ditegaskan Nasir Djamil yang tidak sependapat penyelesiaan HAM masa lalu melalui KKR. Menurut dia, penyelesaian pelanggaran HAM telah diatur dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. "Kalau Presiden punya keinginan,seharusnya dia bisa serius memerintahkan kepada jaksa," kata Nasir.

Sementara komisioner Komnas HAM Nur Khoiron mengatakan dalam merespons penyelesaian HAM masa lalu dapat dilakukan dua cara sekaligus yakni dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) atau melalui legislasi dengan membentuk UU. "Komnas HAM ingin terlibat menyelesaikan masalah, dengan berbagai jalur. bisa melalui Perpres atau lewat dukungan DPR jauh lebih kuat," ujar Nur.

Hanya saja Nur menggarisbawahi ada pemahaman yang tidak tepat bahwa seolah semua persoalan HAM masa lalu dibawa ke KKR. Padahal secara prinsip, kata Nur harus ada pengakuan kebenaran dan pengakuan negara atas kejadian masa lalu. "Ini Kan harus ada pengakuan kebenaran. Ini yang prinsip ingin kita kawal," tegas Nur. [mdr]
- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2209303/menagih-janji-jokowi-soal...

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Senin, 25 Mar 2019 - 21:18
Senin, 25 Mar 2019 - 20:59
Senin, 25 Mar 2019 - 20:58
Senin, 25 Mar 2019 - 20:57
Senin, 25 Mar 2019 - 20:57
Senin, 25 Mar 2019 - 20:56
Senin, 25 Mar 2019 - 20:55
Senin, 25 Mar 2019 - 19:59
Senin, 25 Mar 2019 - 19:58
Senin, 25 Mar 2019 - 19:57
Senin, 25 Mar 2019 - 19:56
Senin, 25 Mar 2019 - 19:55