21 August 2019

Jokowi, Amerika dan Bahaya China

KONFRONTASI- Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kerjasama antara Indonesia dengan China International Fund (CIF) menuai kecurigaan, terutama kecurigaan masyarakat madani RI, AS/Eropa dan sekutunya. MoU tersebut disinyalir dilakukan diam-diam dalam pertemuan Senin (3/11) di Jakarta. MoU itu melibatkan Kementerian BUMN, PLN, PT KAI dan CIF. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais mengatakan, dari informasi yang diterimanya, pertemuan dan penandatanganan MoU itu dihadiri Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Dirut PT PLN Nur Pamudji dan disaksikan oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil.

Hanafi yang juga putra sulung mantan Ketua MPRRI Amien Rais itu curiga MoU itu merupakan bagian dari rancangan besar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan pemerintah Tiongkok untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi. Hanya saja, yang harus disadari adalah implikasinya pada pekerjaan di bidang politik, terutama reaksi Amerika Serikat dan sekutunya. Hanafi melihat kebijakan pemerintahan Jokowi yang mulai menggandeng Tiongkok akan menabrak politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif Hari hari ini, Perayaan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) memang sudah selesai. Namun, aroma kemesraan Indonesia dan Cina masih tercium wanginya. Banyak orang tak bisa melupakan begitu saja bagaimana mesranya Presiden RI Jokowi dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping selama KAA berlangsung di Jakarta dan Bandung. Dalam berbagai acara KAA, kedua pemimpin ini tak pernah jauh. Bahkan, saat historical walk di perayaan KAA di Bandung, Jinping berada di samping Jokowi. Perhatikan saja saat Presiden Jokowi membuka KAA. Dalam pidatonya, Jokowi mengkritik keras tiga lembaga donor internasional, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Namun, Jokowi tak sedikit pun menyingungg soal Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Padahal, peran lembaga donor bentukan Cina itu sama seperti ketiga donor yang dikritik, yakni sebagai sumber utang. Keyakinan bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi-JK berkiblat ke Cina semakin bertambah dari hasil KAA, yang menyepakati beberapa hal. Antara lain, Cina akan menggarap berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Misalnya, pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1.000 km, pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW).

Tak hanya itu, Cina juga akan terlibat dalam pembangunan jalur kereta supercepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya. Pendek kata, hampir semua proyek infrastruktur berskala besar disapu bersih oleh Cina. Cina ingin membangun kesan bahwa mereka adalah penyelamat negara-negara berkembang, khususnya Asia. Misalnya, Cina menawarkan negara-negara sedang berkembang di Asia untuk membangun AIIB. Untuk menyukseskan program ini, Pemerintah Cina telah berjanji akan menyediakan separuh dari modal pertama yang bernilai US$ 50 miliar. Pemerintah Cina juga telah berjanji akan menyediakan US$ 40 miliar untuk Silk Road Fund (SRF). Dana ini akan dipakai untuk membangun infrastruktur transportasi darat-laut, dan perdagangan yang akan menghubungkan Cina dengan kawasan Asia Tengah dan Selatan, Timur-Tengah, dan Eropa. Cina tak pernah membantah kecurigaan bahwa AIIB dan SRF sengaja dibangun untuk menggusur Bank Dunia, IMF, dan ADB sebagai kreditur paling berpengaruh di Asia. Namun di balik semua tawaran menggiurkan itu, Negeri Tirai Bambu ini sebenarnya sedang mengincar pasar besar di kawasan ini. Kawasan ASEAN, misalnya. Dengan jumlah penduduk hampir 650 juta jiwa dan sumber daya alam yang sangat berlimpah—Indonesia terbesar-- ASEAN bakal menjadi penentu bagi masa depan Asia Timur dalam menggeser hegemoni ekonomi dunia. ASEAN juga akan menjadi pendukung ekonomi negara-negara industri Asia, seperti China, India, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Bagi Cina, misalnya, negara-negara ASEAN selama ini menjadi pemasok berbagai kebutuhan energi dan bahan baku. Sebaliknya bagi ASEAN, Cina juga pasar penting bagi ekspor mereka. Jika pada akhir tahun ini Masyarakat Ekonomi ASEAN terwujud, kawasan ini akan menjadi pasar tunggal raksasa dan basis produksi.

Integrasi ekonomi ASEAN berarti dihapuskannya semua hambatan investasi dan perdagangan, baik tarif maupun nontarif. Sejak beberapa tahun ini Indonesia sudah menjadi lahan empuk beragam barang Cina, mulai dari peniti hingga mesin modal. Apalagi sejak diberlakukannya Perjanjian Perdagangan Bebas Cina-ASEAN (ASEAN-Cina Free Trade Agreement/ACFTA) 1 Januari 2010 lalu. Dengan bea masuk 0%, barang-barang Cina leluasa masuk ke Indonesia. Selain ACFTA, Cina juga merangkul negara-negara anggota ASEAN untuk mendirikan ASEAN-Cina Centre (ACC). Untuk mendirikan ACC, Cina rela menjadi penyumbang terbesar hingga 90%, sementara sisanya dibagi rata 11 negara anggota ASEAN. Cina bakal mendominasi ekonomi RI. dan AS bakal marah besar ke Indonesia. Namun demikian, Pemerintahan Jokowi harus mewaspadai rencana Pemerintah China ini. Sebab, jika rencana tersebut menjadi kenyataan, ‘bom’ dahsyat bisa meledak di negeri ini. (*konfrontasi/indonesianreview/berbagai sumber) ==

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Selasa, 20 Aug 2019 - 21:39
Selasa, 20 Aug 2019 - 21:33
Selasa, 20 Aug 2019 - 21:29
Selasa, 20 Aug 2019 - 21:26
Selasa, 20 Aug 2019 - 21:22
Selasa, 20 Aug 2019 - 21:14
Selasa, 20 Aug 2019 - 21:06
Selasa, 20 Aug 2019 - 21:00
Selasa, 20 Aug 2019 - 20:51
Selasa, 20 Aug 2019 - 20:16
Selasa, 20 Aug 2019 - 20:08
Selasa, 20 Aug 2019 - 20:05