25 January 2017

Jimly: Posisi Jokowi Lebih Kuat Daripada MPR-DPR

Konfrontasi – Kabar burung mengenai upaya penjegalan pada langkah presiden terpilih Joko Widodo dianggap mustahil. Pakar hukum Jimly Asshiddiqie menilai pemakzulan presiden lebih rumit daripada mengubah UUD 1945.

Sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly menegaskan pemakzulan mustahil terwujud apabila tuduhan tidak disertaibukti pelanggaran hukum dan korupsi. Dia meminta masyarakat tidak merespon isu perseteruan antara MPR-DPR dengan Presiden. Posisi Presiden sebagai sisi eksekutif lebih kuat dimata rakyat daripada para legislatif.

"Membutuhkan persetujuan tiga per empat anggota MPR untuk melakukannya, sulit dibayangkan pemakzulan terjadi di Indonesia," papar Jimly, Kamis (9/10).

Sebagai contoh, Jokowi memiliki hak veto untuk menolak rancangan undang-undang. Hak tersebut bahkan tidak dimiliki pemimpin AS, Barack Obama.

"Biarlah fungsi pemerintah, fungsi MPR, fungsi DPR bekerja dan berlomba-lomba untuk mengabdi kepada rakyat," lanjutnya.

"Semua pihak harus membuka diri. Kuncinya, inklusifisme di semua bidang. Jangan mengedepankan ego masing-masing, karena akal sehat akan menuntun kita pada kebenaran," tutup Jimly.

Category: 

 


loading...
loading...

BACA JUGA:      

Loading...