20 January 2020

Isu Korupsi Menerjang Ahok. Jokowi Kena Imbas.

JAKARTA- Isu korupsi reklamasi dan kasus lain menerjang Ahok alias BAsuki Tjahaya Purnama, Gubernur DKI yang terus bermanuver. Akun Twitter @PejuangNKRI9 membongkar korupsi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Berikut penjelasannya:

  1. Korupsi ahok alias Zhang Wan Xie alias Basuki Indra alias Basuki Tjahja Purnama bertebaran di mana2 dan terbagi atas 3 fase /masa
  2. Fase I yaitu korupsi Ahok saat menjabat sebagai Bupati Belitung Timur (Beltim). Meski menjabat hanya 1.5 thn, Ahok banyak korupsi di sana.
  3. 3. 5 korupsi Ahok di Beltim: proyek puskesmas, pembebasan lahan pelabuhan PT Timah, pembangunan jalan, pengerukan muara, KKN proyek APBD
  4. Selain korupsi APBD Beltim, Ahok juga melakukan monopoli pengadaan obat2an yg dilakukan bersama ibunya sendiri
  5. Ahok juga meninggalkan utang besar kepada kabupaten Belitung selaku kab induk terkait program asuransi kesehatan warga Beltim yg gagal
  6. Sebelum menjabat Bupati Beltim, Basuki Indra alias Ahok pernah menjadi tersangka penambangan liar dan perambahan hutan lindung
  7. Ahok dilaporkan ke Polda Babel oleh Eko Maulana mantan Gub Babel yg mendadak meninggal dunia ketika status tersangka Ahok mencuat 2012 yl
  8. Fahrudin Victory dikabarkan hilang. Ada yg sebut dia telah meninggal dunia sehabis diundang ke Jakarta utk bantu bongkar korupsi Ahok
  9. Kejadian tragis ini hampir sama dgn kematian Lukminto pemilik PT Sritex Solo yg jadi saksi kunci korupsi Jokowi di Hotel Maliyawan Solo.
  10. Fase II adalah korupsi Ahok saat menjabat anggota DPR Komisi II yg mengurus masalah pertanahan, terkait dgn KKN dgn Sugar Grup Company
  11. SGC yang melanggar UU kepemilikan lahan di Lampung dan penggelapan pajak, pernah diusut korupsinya oleh Komisi II. Kasusnya mandek
  12. Macetnya pengusutan korupsi SGC ini diduga ada peran ahok yg menjadi anggota Pansus Komisi II – SGC
  13. Setelah mundur dari Bupati Beltim dan belum menjabat agta DPR, ahok jadi konsultan di Agung Podomoro Grup. Disini dia terlibat korupsi
  14. Pada saat itu Bos Agung Podomoro Grup Trihatma Haliman menempatkan Ahok jadi staf khusus Gub DKI Jakarta utk KKN kewajiban Fasum-Fasos
  15. Korupsi Fasum-Fasos Agung Podomoro Grup sebesar Rp700 miliar pada 2007 ini dimuluskan oleh Ahok selaku staf khusus Gub DKI Jakarta
  16. Kasus korupsi Fasum-Fasos hak Pemda DKI Jakarta oleh Agung Podomoro ini kemudian dikenal dgn nama Kasus Korupsi Taman BMW
  17. Jumlah korupsi Taman BMW yang dulu Rp 700 miliar skrg membengkak menjadi Rp2 triliun sesuai perkiraan hrga tanah di Sunter – Jakut
  18. Korupsi Ahok alias zhang wan xie di Taman BMW ini dibongkar dan dilaporkan ke @KPK_RI oleh mantan wagun Mayjen Prijanto. Heran KPK bisu
  19. Prijanto memang melaporkan ke @KPK_RI saat KPK dipimpin manusia bejat bernama Abraham Samad yg bertugas melindungi korupsi Jokowi Ahok

21 Saat itu kita ketahui bersama, @KPK_RI dikooptasi PDIP Cs yg menjanjikan Samad jadi Cawapres Jokowi jk KPK sukses menjalankan misi PDIP

  1. Samad sdh mengkhianati misi @KPK_RI dan amanah rakyat Indonesia, menghancurkan tokoh2 Islam dan citra Islam demi kemenangan Jokowi/PDIP
  2. Meski Samad sdh jadi budak PDIP Cs namun samad gagal jd cawapres Jokowi krna diselip @Pak_JK. Harusnya KPK segera usut korupsi Ahok-Jkwi
  3. Entah apa yg ditunggu @KPK_RI hingga enggan sidik korupsi2 ahok (dan jokowi) padahal nilai kerugian negaranya triliunan rupiah !
  4. Jika @KPK_RI mau usut korupsi ahok yang baru alias teranyar dapat menggunakan laporan BPK dimana ada min 12 korupsi Ahok sbg Gub DKI
  5. Rakyat lama2 bisa marah besar kepada @KPK_RI yg terbukti tebang pilih. Korupsi recehan sigap diusut, korupsi ahok triliunan didiamkan
  6. Korupsi Ahok itu membentang dari dinas ke dinas. Dari UPT ke UPT. Dari dana APBD hingga konsesi dan izin proyek non APBD. Komplit !
  7. Korupsi di Pemda DKI makin marak sejak Jokowi kemudian Ahok jadi Gubernur DKI. Sayang hny korupsi recehan yg sdh diusut kejaksaan
  8. Di samping maraknya korupsi dan KKN di Pemda DKI selama ahok jd Gub DKI, kinerja Ahok pun hancur berantakan. Ekonomi DKI anjlok dratis
  9. Korupsi Ahok di Pemda DKI yang meliputi korupsi proyek, mark up, proyek fiktif, nepotisme, konsesi dan izin ilegal dll menghancurkan DKI
  10. Khusus Nepotisme Ahok, ia menunjuk figur non Islam Non betawi menjadi pejabat2 teras di DKI Jakarta. Gila2an nepotismenya
  11. Jabatan kepala dinas strategis seperti Kadis PU, Kadispenda, Kadis Pendidikan dll diserahkan Ahok kepada non pejabat muslim
  12. Dari 6 jabatan Direktur RSUD, 5 posisi diberikan Ahok kepada pejabat non muslim. Ahok raja nepotisme sejak di Beltim dulu
  13. Demikian juga jabatan strategis lain seperti Direktur BUMD di Lingkungan Pemda DKI Jakarta, mayoritas non muslim. Itulah KKN ahok
  14. Untuk konsesi dan izin2 proyek strategis non APBD semua diserahkan ahok kepada konglo2 cina utamanya afiliasi Agung Podomoro Grup
  15. Penduduk DKI Jakarta yang mayoritas muslim dan warga betawi selaku penduduk asli jakarta hanya jadi keset dan paria. Manyun deh !
  16. Sejak pilkada DKI 2012 dulu kami sampaikan ahok ini bajingan tengik. Musang berbulu ayam. Srigala berbulu domba. Ga percaya sih ! Rasain
  17. Itulah nasib ibukota RI dan warga Jakarta yg bodoh dan lalai dlm memilih pemimpin. Tokoh2 pribumi mudah disuap. Ga peduli nasib rakyat
  18. Kini BPK sdh terbitkan laporan kinerja Pemda DKI yg WDP alias banyak catatan hitam/korupsinya. Tggu apalagi @KPK_RI, kejaksaan, DPRD??!

ANGGOTA KELUARGA

Tersangka kasus dugaan korupsi Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (R2ZWP3) di DKI Jakarta, dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis (KS) Pantai di Jakarta Utara (Pantura), Mohamad Sanusi, mengatakan, ada keterlibatan anggota keluarga Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Hal tersebut, dikatakan oleh Kuasa Hukum Sanusi, Krisna Murti. Ketika dikonfirmasi, Selasa (5/4/2016).

"Jadi ada orang dekat DKI1. Bukan staf khusus atau staf ahli, tapi dia itu masih keluarganya. Adik ipar dia itu," kata Krisna.

Nama yang disebut tersebut, berinisial ST. Dimana, keterlibatannya sebagai pihak yang menjembatani eksekutif, pengusaha, dan DPRD DKI, Jakarta terkait penetapan Raperda tersebut.

"Jadi kaitannya, dari gambaran BAP-nya Sanusi, saya bisa menyimpulkan, jadi kelihatannya tuh antara eksekutif atau pihak Pemda membahas Raperda dengan pengusaha itu sepertinya si ST ini yang atur, dia yang mangakselerasikan. Dia juga yang masuk ke DPRD. Semacam koordinator lapangannya lah," jelasnya.

Bahkan, ST-lah, lanjut Krisna, yang mengatur pertemuan antara pihak APL dengan Sanusi.

Yaitu, kapasitas ST mewakili dari pada DKI1.

Ahok telah menandatangani Keputusan Gubernur 1731/2015 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Rumah Susun beserta fasilitasnya di kelurahan Cengkareng Barat yang intinya menyetujui pembelian lahan tersebut. Keputusan Gubernur Ahok mengakibatkan raibnya uang negara sebesar Rp 668 miliar. Harga pembebasan lahan tersebut pun jauh lebih mahal, yaitu seharga 14,1 juta per meter, sedangkan nilai NJOP yang berlaku hanya sebesar 6,2 juta per meter, dua kali lipat lebih perbedaanya.

Entah disengaja atau karena kebetulan saja,  proses pembelian lahan tersebut memiliki pola yang mirip dengan proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, yaitu tanpa melalui tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Luas lahan tersebut masuk dalam kategori lahan skala kecil, yaitu dibawah 5 hektar seperti yang diatur dalam Perpres No 40 tahun 2014. Sistem pembayarannya pun kembali tidak wajar, yaitu menggunakan cek tunai, namun kali ini lembar cek yang di terbitkan oleh pemprov jauh lebih banyak yaitu 4 lembar.

Ketika masalah ini mencuat berkat keberhasilan temuan dari tim audit BPK, Ahok terkesan panik dan dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa ia sudah berkoordinasi dengan KPK maupun Kepolisian untuk mengusutnya.

Ahok barangkali sedang berupaya memberikan kesan kepada masyarakat bahwa ia tidak mengetahui sama sekali terjadinya Kongkalikong antara oknum di Pemprov dengan pihak penjual lahan. Atas kejadian tersebut, Ahok pun akhirnya memecat anak buahnya yaitu seorang Kepala Bidang yang merupakan Pimpinan Tim Pembelian Lahan. Dalih Ahok, Kepala Bidang telah mencoba memberikan uang sebesar 10 milyar ke Kepala Dinas Perumahan DKI Ike Lestari Adji sebagai bentuk ucapan terima kasih dari penjual.

Dua hasil temuan BPK yaitu Kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus Pembelian Lahan Cengkareng Barat, semakin meyakinkan masyarakat, bahwa ternyata pembelian lahan yang dilakukan oleh Gubenur Ahok, atas lahan-lahan yang luasnya dibawah 5 hektar, terbukti telah terjadi korupsi.

Kongkalikong antara pemprov dengan penjual lahan bisa terjadi karena Pemprov tidak menggunakan mekanisme sebagaimana mestinya, seperti yang tercantum dalam Perpres 71 tahun 2012, celakanya dalam kasus sumber waras KPK malahan membenarkan pemprov melanggar Perpres tersebut.

Untung masih ada BPK, lembaga tinggi negara ini, telah terbukti mampu menyelamatkan uang negara dari kelakuan para koruptor yang tidak pernah jera merampok uang negara dari berbagai macam celah peraturan perundang-undangan yang ada. [***]

Sumber: suaranasional.com/29/01/2016

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...