23 January 2019

Istana Jokowi Malah Biarkan KPK Dihancurkan. Samad Dibidik, Jokowi Tak Bela, Ngapain Aja?

KONFRONTASI- Hanya karena melanggar etiik, bukan karena KKN, nasib Abraham Samad bisa tamat.  Artinya, pelumpuhan KPK makin nyata dan Jokowi diam saja dengan alasan tidak mau intervensi hukum. Di negeri ini, mana ada manusia bersih dan sempurna? Istana terbukti tidak membela KPK, malah membiarkan KPK dihancurkan dan binasa.

Sejauh ini Samad tinggal menunggu waktu saja. Sedikitnya dua perkara siap menanti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini. Satu kasus terkait pertemuan dengan elit PDI Perjuangan dan kasus lainnya terkait pemalsuan dokumen. Bagaimana nasib Abraham Samad?

Kasus terbaru yang disangkakan ke Abraham Samad terkait dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh seorang perempuan atas nama Feriyani Lim. Abraham dituding memalsukan KTP Feriyani Lim. Peristiwa tersebut terjadi pada 2007, jauh sebelum Abraham Samad (AS) menjadi Ketua KPK.

Menurut Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Rikwanto, Abraham Samad dilaporkan terkait hal tersebut. "Laporan dibuat seorang wanita bermana Feriyani Lim, terkait kasus pemalsuan dokumen yang diduga diurus AS dan UK," kata Rikwanto di Jakarta, Senin (2/2/2015).

Rikwanto menjelaskan, Feriyani melaporkan AS tertanggal 1 Februari 2015, kemarin. AS dilaporkan Feriyani dikarenakan diduga memalsukan dokumen berupa KTP dari satu daerah ke Makassar Sualwesi Selatan.

AS dan UK dituduh memalsukan surat/dokumen kepada instansi sesuai Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 telah diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan atau Pasal 263 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 264 KUHP.

Sebelumnya Abraham Samad juga dilaporkan kepada Mabes Polri terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 36 dan Pasal 65 UU No 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ia dilaporkan Ketua KPK Watch M Yusuf Sahide. Pelaporan tersebut terkait dengan pertemuan Abraham dengan sejumlah politisi PDI Perjuangan. Abraham diduga menjanjikan kemudahan perkara hukum yang tengah menjerat Emir Mhoeis.

Pasal 36 UU No 30 Tahun 2002 berisi larangan bagi pimpinan KPK untuk mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun.

Pimpinan KPK juga dilarang menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota KPK yang bersangkutan. Serta Pimpinan KPK dilarang menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organisasi yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan.

Terkait pelaporan ini, KPK telah memanggil sejumlah pihak untuk diperiksa sebagai saksi. Seperti pemilik apartemen The Capital Regency Supriyansyah alias Ncak yang mengaku sebagai kawan Abraham Samad yang juga berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan.

Mabes Polri juga berencana memanggil Hasto Kristiyanto Plt Sekjen PDI Perjuangan yang pertama kali mengungkapkan pertemuan pihak PDI Perjuangan dengan Abraham Samad terkait dengan lobi politik untuk mencari pendamping Joko Widodo.

Sejumlah kasus siap menanti Abraham Samad. Cepat atau lambat, status hukum Abraham Samad bakal ditentukan nasibnya oleh Mabes Polri. Baik dalam kasus terkait dengan pertemuan dalam perkara hukum Emir Moeis maupun terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen KTP.
Rakyat kecewa dam tak berdaya. Mungkin KPK tinggal tunggu waktu untuk dimusnahkan ! (kn/inilah/Kompas)
 

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...