22 August 2019

Inilah Belasan Kebijakan Rizal Ramli yang Membuka Mata Publik ketika jadi Menko Kemaritiman

Sejak dipercaya Presiden Joko Widodo bergabung di kabinet Kerja sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli sudah mengeluarkan banyak “kepretan” yang membuka mata publik terkait penyelenggaraan kebijakan negara selama ini.

Sampai saat ini, ada 13 langkah strategis yang sudah dikeluarkan Rizal Ramli mulai periode Agustus 2015 hingga Maret 2016. Ke-13 langkah strategis itu semua berada dalam jalur Nawacita sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengakui, “kepretan” Rizal Ramli telah membuka mata publik bahwa ada sisi-sisi lain dari kebijakan pemerintah yang selama ini tertutup. “Sisi bagus (kepretan Rizal Ramli, Red), kita publik jadi tercerahkan. Walaupun ada sisi yang lain di mana kepretan itu menimbulkan polemik. Tetapi semua itu sah-sah saja,” katanya di Jakarta, Kamis (14/4).

Dijelaskan, posisi Rizal Ramli sebagai Menko Maritim sangat membantu Presiden Jokowi untuk mengegolkan program pembangunan yang dicanangkannya. Ada banyak konsep yang ditawarkan Rizal Ramli, yang kemudian diambil oleh Presiden.“Kasus Blok Masela itu adalah konsep Rizal Ramli. Presiden welcome karena konsep itu untuk mengamankan Presiden Jokowi juga,” katanya.

Selain itu, kata profesor riset dari LIPI tersebut, Menko Rizal Ramli telah melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah, di mana aib penguasa dibuka ke publik. “Enggak pernah terjadi dalam sejarah, aib penguasa dibuka ke publik. Hanya seorang Rizal Ramli yang bisa lakukan dan publik pun tercerahkan,” katanya.

13 Kebijakan
Rizal Ramli ketika terpilih langsung melakukan beberapa gebrakan yang spektakuler. Pertama, Rizal Ramli langsung menggebrak kebijakan rencana pembelian 30 pesawat Airbus A 350 XWB untuk maskapai Garuda Indonesia. Menko Rizal saat itu menilai pesawat A350 XWB hanya cocok untuk penerbangan internasional jarak jauh. Menko Rizal menyatakan, Garuda punya pengalaman buruk saat pengadaan pesawat berbadan lebar yang dibiayai dari pinjaman Eropa. Pesawat itu juga melayani penerbangan internasional. Garuda sempat dinilai gagal bayar dan armadanya akan disita, namun langkah tersebut berhasil diselesaikan melalui program restrukturisasi.

Berkaitan dengan itu, Menko Rizal meminta Garuda mempertimbangkan ulang pembelian pesawat dan lebih memfokuskan juga memperkuat jalur penerbangan domestik dan regional.

Selanjutnya, kebijakan pembangunan listrik 35.000 Megawatt. Menurut Menko Rizal, setelah melakukan kajian yang matang, diketahui kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai 2019 adalah sebesar 74.525 MW. Pembangunan pembangkit listrik ke depan akan diutamakan menggunakan energi terbarukan, yang tidak hanya berasal dari gas atau solar.

Pemerintah juga akan mendorong desentralisasi listrik untuk pembangkit-pembangkit skala kecil, terutama di daerah. Program ini akan meningkatkan efesiensi listrik, khususnya dari sisi jaringan transmisinya.

Ketiga, kebijakan penurunan Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Priok. Perkembangan penurunan Dwelling Time hingga saat ini menunjukkan angka yang memuaskan sesuai target awal Presiden Jokowi, dan ditargetkan nantinya dwelling time hanya berlangsung dua hari.

Keempat, kebijakan Pengembangan Branding Pariwisata DKI Jakarta. DKI Jakarta akan dikemas menjadi lima jenis destinasi wisata meliputi business tourism, maritim tourism, culinary tourism, health tourism dan art and culture tourism. Pengembangan wisata maritim akan difokuskan di wilayah Kepulauan Seribu.

Kelima, kebijakan terhadap industri garam nasional. Rakor antara Menko Rizal, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan pada September 2015 membahas pembenahan tata niaga garam di Indonesia. Pembenahan importasi garam sebelumnya menggunakan sistem kuota, di mana peredaran garam impor hanya dikuasai oleh beberapa importir saja, diubah menjadi sistem tarif guna membuka peluang persaingan usaha yang lebih kompetitif di antara para importir garam. Penerapan sistem tarif ini lebih menguntungkan bagi pemerintah pada umumnya, maupun petani garam lokal pada khususnya.

Keenam, kebijakan COPC (Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit) untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit kecil. Rencana kerja tahun ini akan membentuk Green Economic Zone yang merupakan wilayah industri hilir sawit yang ramah lingkungan dan akan berlokasi di wilayah Indonesia.

Ketujuh, kebijakan revaluasi aset pada Paket Ekonomi ke VII. Kebijakan paket deregulasi yang ditetapkan pemerintah diperkuat dengan kebijakan revaluasi aset.

Kedelapan, kebijakan terhadap rencana perpanjangan kontrak karya Freeport. Cadangan emas Freeport diperkirakan masih 30 sampai 40 tahun. Menko Rizal dan Presiden Jokowi menginginkan kenaikan royalti naik hingga 5-7 persen, karena selama ini Freeport hanya membayar 1 persen royalti. Freeport juga harus mau mengurusi limbah. Lalu Freeport harus membangun smelter, dan CSR dari Freeport untuk sekitarnya.

Kesembilan, kebijakan penetapan kilang darat (onshore) Blok Masela. Hal ini diupayakan agar lahir kemakmuran bagi masyarakat Maluku dan sekitarnya karena kilang di darat akan banyak berdampak pada ekonomi setempat dibanding kilang dibangun di laut.

Kesepuluh, kebijakan bebas visa dan penetapan 10 destinasi Wisata Unggulan. Pemerintah memberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 84 negara di dunia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan turis dari negara-negara yang diberi bebas visa.

Kesebelas, kebijakan pembentukan Badan Otoritas Pariwisata. Sebagai uji coba, pertama penerapan Badan Otoritas Pariwisata di Danau Toba yang ditargetkan menjadi Monaco of Asia. Dengan pembentukan Badan Otoritas Pariwisata ini diharapkan target pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi US$ 20 juta pada tahun 2019.

Berikutnya, 9 Langkah Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Toba. Mulai dari perpanjangan Bandara Sibisa yang berjarak 20 Km dari kawasan wisata Danau Toba, pembangunan resor turis, pembangunan Tol Medan-Parapat, hingga penambahan wilayah wisata Danau Toba sebesar 500 hektare, yang akan digunakan untuk eco-tourism.

Ketigabelas, kebijakan Pembentukan Dewan Air Nasional. Latar belakang rencana pembentukan Dewan ini karena sebagian besar dari 386 Perusahaan Air Minum (PDAM) di Indonesia merugi dan tidak bankable serta tidak mampu menyediakan air minum dengan volume dan kualitas air yang memadai.

(Sumber2/Suara Pembaruan/KONF)
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...