22 October 2019

Ini Penjelasan Rizal Ramli Soal Kronologi Terjadinya Mega Skandal BLBI

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perekonomian, Rizal Ramli, dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terkait pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK memanggil Rizal pada 17 April 2017 lalu.

" Rizal Ramli saat itu tidak hadir, jadi akan dijadwalkan ulang," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/4/2017) malam.

 

"Akan dilakukan pemanggilan kembali," kata Febri.

KPK juga telah memeriksa mantan Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie, sebagai saksi.

Febri mengatakan, selama penyelidikan, KPK telah meminta keterangan 32 orang.

Mereka antara lain berasal dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Sekretariat Negara.

"Minggu depan kami panggil saksi, termasuk yang belum dateng kemarin," kata Febri.

Febri mengatakan, penyidikan ini fokus pada implementasi kebijakan penerbitan SKL dalam BLBI.

Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah mantan Kepala BPPN, Syafruddin Temenggung. Saat ini, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Syafruddin mengeluarkan SKL untuk Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004.

Pada tahun 2002, Syafrudin selaku Kepala BPPN mengusulkan untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Kemudian, terjadi perubahan proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor sebesar Rp 4,8 triliun.

Hasilnya, restrukturisasi aset Sjamsul Nursalim sebesar Rp 1,1 triliun. Sementara, Rp 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi.

Seharusnya masih ada kewajiban obligor sebesar Rp 3,7 triliun yang masih belum ditagihkan.

Namun, meski terjadi kekurangan tagihan, Syafrudin pada April 2004 mengeluarkan SKL terhadap Sjamsul Nursalim atas semua kewajibannya pada BPPN.

Penjelasan Rizal Ramli Soal BLBI

Rizal Ramli dalam sebuah wawancara dengan CNN Indonesia, mengungkapkan bahwa kasus BLBI berkaitan erat dengan krisis ekonomi 1997-1998.

Menurut Rizal, krisis ekonomi yang bergolak di Indonesia kala itu bertambah parah lantaran pemerintah mengundang IMF yang justeru makin membuat ekonomi Indonesia semakin anjlok dari rata-rata 6 persen menjadi hampir minus 13 persen.

IMF, kata Rizal, memaksa pemerintah menaikkan tingkat bunga dari rata-rata 18 persen menjadi 80 persen. Alhasil, banyak perusahaan yang sehat menjadi bangkrut karena tingkat bunga yang sangat tinggi.

Persoalan utamanya, kata Rizal, atas saran IMF, private debt diubah jadi public debt.

Sehingga buntutnya menjadi bail out bank paling mahal di dunia hingga USD80 miliar.

Rizal menilai IMF telah menghancurkan ekonomi Indonesia bekerjasama dengan teknokrat komprador di antaranya melalui:

1. Kenaikan tingkat bunga dari 16% jadi 80% tahun 1998, yang mendorong kebangkrutan dunia usaha besar-besaran

2. Kenaikan BBM pada 1 May 1998, premium 74% dan minyak tanah 40%. Kenaikan itu memicu demo besar-besaran dan kerusuhan massal di Makasar, Medan, Solo dan Jakarta.

3. Penutupan 16 Bank yang memicu rush (penarikan uang secara besar-besaran) dan kebangkrutan semua bank besar di Indonesia, seperti BCA, Danamon dll

4. Anjloknya nilai tukar dari Rp 2200/USD menjadi Rp15.000/USD.

Akibat kebijakan IMF yang ugal-ugalan inilah, kata Rizal, yang dilaksanakan dengan patuh oleh para menteri ekonomi komprador, hampir semua bank-bank besar di Indonesia nyaris bangkrut, sehingga harus ditolong dengan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) hingga mencapai USD80 miliar.

Untuk lebih lengkapnya, berikut rekaman video wawancara Rizal Ramli dengan CNN Indonesia yang diunggah di Youtube:

[mr/kcm/cnn]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...