23 January 2018

Indonesia Membusuk di bawah Jokowi-JK, Menuju Kehancuran. Mengapa TNI, BIN, dan Civil Society Diam Saja?

KONFRONTASI- Kehidupan rakyat makin sulit. Utang swasta menggunung, sampai lebih Rp3000 trilyun dan rezim devisa bebas membuat rakyat makin melarat. Korupsi merajalela. Indonesia membusuk dan menjadi negara yang paling rawan menuju hancur lebur di Asia. Dengan kondisi ekonomi yang makin terhimpit, rakyat, buruh, nelayan bersatu dengan para mahasiswa melawan pemerintahan Jokowi-JK yang gagal. Baru enam bulan memerintah, banyak kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang dianggap membebani rakyat. Kenaikan harga BBM, listrik, gas, kereta api, angkutan umum, tarif tol, dan berbagai harga kebutuhan pokok lainnya adalah contoh gamblang. Indonesia membusuk, menuju Kehancuran di era Jokowi-JK. Namun mengapa TNI, BIN, dan Civil Society diam saja?

Di tengah beban seperti itu, Presiden Jokowi malah memberikan subsidi kepada pejabat negara dengan menaikkan uang muka pembelian kendaraan dinas. Meskipun kebijakan itu sudah ditarik kembali, toh publik sudah terlanjur mencap Jokowi tidak pro penderitaan rakyat. Padahal, saat Pilpres 2014 pasangan Jokowi-JK mengusung konsep Nawacita. Konsep Nawacita yang ingin dibangun Jokowi-JK bertujuan agar masyarakat Indonesia hidupnya lebih sejahtera, adil dan makmur. Namun apa yang terjadi selama enam bulan pemerintahan Jokowi-JK? Tak ada tanda-tanda ke arah sana. Sebaliknya, selama enam bulan ini banyak masalah bermunculan, mulai dari krisis energi, krisis pangan, krisis hukum, dan krisis politik tanpa ada komitmen untuk diselesaikan oleh Jokowi. Kondisi ini mulai menyadarkan masyarakat dan mahasiswa bahwa perlawanan harus dilakukan terhadap pemerintah. Contoh gampang yang mudah terlihat adalah saat para nelayan di kawasan Pantai Utara daerah Batang menentang kebijakan larangan nelayan untuk memakai alat tertentu dari Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti.

Setelah perlawanan nelayan daerah Batang, bukan tak mungkin hal ini merembet ke daerah-daerah. Menurut pengamat politik Muslim Arbi, gerakan nelayan tersebut jangan dianggap enteng oleh pemerintahan Jokowi –JK. Dengan kondisi ekonomi yang makin terhimpit, bukan tidak mungkin rakyat, buruh, nelayan bersatu dengan para mahasiswa melakukan gerakan melawan pemerintahan Jokowi-JK.

“Mereka ini kekuatan nyata dibandingkan dengan kelas menengah yang hanya mengandalkan pada media sosial,” kata Muslim Arbi. Saat ini, rakyat sudah muak dengan berbagai macam pencitraan yang ditampilkan Jokowi, seperti membagi buku, sembako, alat pertanian, yang konon, kabarnya sebagian dikembalikan lagi ke gudang pabriknya. Termasuk janji-janji investor asing akan masuk ke Indonesia. “Rakyat kini tidak bisa lagi diberi pencitraan dan bagi-bagi sembako ala Jokowi. Yang dibutuhkan sekarang ini kebijakan yang membela petani, nelayan, buruh dan rakyat kecil,” papar aktivis ITB era 80-an ini. Perlawanan lain yang akan muncul dari rakyat adalah mengenai kebijakan pemerintah yang menutup sejumlah situs Islam. Selain banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya, penutupan tanpa melewati prosedur hukum bisa memantik gerakan masyarakat Islam melawan pemerintah.

Banyak kalangan menilai, kasus ini mirip apa yang terjadi pada rezim Soeharto sebelum lengser ketika menutup majalah Tempo, Editor, dan tabloid Detik tahun 1994. Isu yang berkembang di lapangan mengungkapkan bahwa akan ada gerakan beberapa komponen masyarakat pada 20 Mei 2015. Mereka akan bergerak mulai dari kampus-kampus di seluruh Indonesia ke pusat-pusat pemerintahan. Tuntutannya hanya satu: Jokowi-JK mundur. Mereka menganggap pemerintahan Jokowi-JK sudah tak peka terhadap penderitaan rakyat, bahkan terkesan ingin menindas rakyat. Karena itu, perlawanan harus dilakukan.(Konf/Indonesian review)

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...