20 November 2019

INDEF: Pengelolaan BUMN Harus Pertimbangkan Keberlangsungan Bangsa

KONFROTASI -   Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta sejumlah perusahan ‘plat merah’ yang telah go public untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi INDEF Bhima Yudhistira dalam sebuah diskusi bertema “Masa Depan BUMN Periode Kedua Pemerintahan Jokowi” yang digagas Kaukus Muda Indonesia (KMI) pada Kamis (1/8/2019), beharap agar pengelolaan BUMN ke depan harus mempertimbangkan keberlangsungan masa depan bangsa.

Pernyataan Bhima ini sangat beralasan, karena dirinya menilai bahwa perombakan direksi BUMN kerap dipenuhi unsur politis yang dilakukan oleh Rini Soemarno, sekaku Menteri BUMN. Hal ini karena sebagian besar kinerja BUMN tidak terkait dengan hal itu.

“BUMN jangan dicampuri unsur politik biar nggak rusak citranya,” kata dia yang menyesalkan BUMN hanya dipaksa dengan penugasan yang tidak rasional, seperti mengejar peresmian jalan tol dan kareta tanpa memikirkan uang yang ada di BUMN.

Menurut Bhima kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Rini Soemarno selama ini kurang tepat. Kenapa? Karena profesionalitas BUMN justru mengalami penurunan.

“Jadi Rini Soemarno salah satu menteri yang terancam posisinya. Pasalnya dalam beberapa terakhir banyak masalah yang ada di BUMN seperti kasus Garuda Indonesia dan Angkasa Pura,” bebernya.

Karena itu, Bhima menekankan agar dalam kabinet mendatang, untuk pos-pos kementerian di bidang ekonomi dan pos-pos strategis lainnya, Jokowi harus berani menempatkan menteri dari kalangan profesional.

“Kalau untuk menteri-menteri non ekonomi silakah kasih ke parpol, tapi khusus menteri ekonomi dan BUMN, harus datang dari profesional. Datang dari birokrat yang memahami masalah ekonomi. Jangan terlalu banyak dari parpol nanti jadi “sapi perah”, rusak BUMN,” katanya.

Dia mencontohkan saat ini yang berharap duduk di kabinet tidak hanya dari parpol koalisi, tapi juga dari oposisi.

“Ada yang minta jatah 10, 11, ada dua, dan empat. Ini baru bagi-bagi jatah menteri, belum jatah komisaris,” katanya.

Sebelumnya, Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengungkapkan lima perusahaan yang diminta menyelenggarakan RUPSLB, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

“Tujuan pertama adalah melihat kinerja laporan keuangan selama Semester I-2019. Kedua, perubahan susunan pengurus perseroan,” ujar Gatot dalam keterangan tertulisnya, belum lama ini.

Menurut Gatot, dalam RUPSLB itu manajemen bisa mengusulkan agenda tambahan untuk aksi korporasi yang perlu persetujuan pemegang saham, seperti akuisisi dan penerbitan obligasi.

“Proses-proses ini merupakan evaluasi kinerja BUMN yang setiap tahun dilakukan. Proses RUPSLB tersebut harus dilakukan sesuai aturan main pasar modal seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. (Jft/B.Buana)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...