21 June 2019

Inalum Tak Dapat Deviden dari Freeeport selama dua tahun. Rizal Ramli: “Niki Pripun Pak De”

KONFRONTASI- Ekonom senior DR. Rizal Ramli  sejak awal prihatin dengan cara-cara yang ditempuh pemerintah untuk mendapatkan saham mayoritas Freeport Indonesia dan dia  tak dapat menyembunyikan rasa kagetnya mendengar PT Inalum tidak akan mendapatkan deviden selama dua tahun.

“Loh, gimana sih. Katanya kemarin sudah bisa mengambil alih,” ujar Rizal Ramli dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu.
“Niki pripun Pak De,” kata RR lagi bertanya.

Rizal Ramli termasuk dalam kelompok ekonom yang menilai pembelian saham Freeport Indonesia sebagai kejanggalan. Ada keanehan yang dibungkus jargon kebangsaan. Menurut hemat Rizal, sebenarnya Indonesia hanya perlu menunggu sampai Kontrak Karya berakhir 2021, dan kemudian memiliki perusahaan itu 100 persen.

PT Inalum pada pekan ketiga Desember lalu membeli 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Untuk bisa mendapatkan kebanggaan sebagai pemilik saham mayoritas, Inalum lebih dahulu menjual bond di pasar global senilai 4 miliar dolar AS pada November 2018.

Sementara 51 persen saham Freeport Indonesia itu dibeli senilai 3,85 miliar dolar AS.

Para analis dan kalangan civil society yang perduli Freeport bertanya: Kalau tahu begitu , kenapa tidak PT Inalum melakukan divestasi PI Rio Tinto dan Indocooper Investama dilakukan pada tahun 2021 ?  , sehingga kita tidak terlalu berat menanggung beban bunga pinjaman USD 4 miliar sejak awal tahun 2019.

Kenapa harus buru buru diselesaikan pada akhir 2018 ?

Sementara potensi PTFI baru akan memeroleh laba 51% dari  USD 2 miliar pada tahun 2022 itupun masih berupa proyeksi dengan asumsi harga emas , tembaga dan perak harganya bagus pada tajun 2022 dan aktifitas  menambang dibawah tanah berjalan sebagaimana mestinya tanpa gangguan bencana konstruksi , sehingga asumsi asumsi itu masih besar potensinya berubah alias deviden juga belum bisa dijamin dinikmati semuanya , selain harus menambah investasi bawah tanah sd tahun 2025 sebesar USD 10 miliar , dan harusmenyiapkan dana USD 3  miliar untuk bangun smelter dan pembangkit listrik.

Sehingga menjadi tanda tanya besar mengapa Menteri ESDM belum membuka kepublik apa maksud isi surat Menteri Pertambangan dan Energi IB Sujana tahun 1996 yang ditujukan kepada Freeport Mc Moran soal persetujuan PI Rio Tinto ?

Begitu juga mengapa sampai sekarang Menteri Keuangan Sri Mulyani belum membuka apa isi dan maksud surat Menkeu Ma`rie Muhammad pada April 2019 yang ikut menegaskan surat IB Sujana yang terlebih awal terbit soal posisi PI Rio Tinto di Freeport Mac Moran. Banyak pihak menyesalkan langkah pemerintah membeli saham Freeport itu.(ff)


 [dem]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...