16 December 2017

Hikmah Kritik Rizal Ramli pada Pengembang: Belajarlah dari Kasus Reklamasi Jakarta

JAKARTA- Berbagai kritik dan koreksi dilontarkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli untuk membenahi reklamasi Teluk Jakarta. Sesuai arahan Presiden Jokowi, reklamasi itu harus memiliki amdal yang baik dan para pengembang tidak boleh serakah, tidak boleh semaunya demi bisnis belaka..

Rizal mengaku tidak ingin membuat konflik dengan pengembang properti di reklamasi Teluk Jakarta. Sebisa mungkin Rizal menghindari perselisihan dengan mereka melalui aturan yang telah dibuat pemerintah pusat dan pemprov DKI Jakarta.

Rizal memaparkan jika aturan sudah dibuat namun pengembang properti masih bandel, pemilik jurus 'Rajawali Kepret' tidak akan segan-segan menindak tegas lebih lanjut.

"Jadi saya senang yang sederhana aja, pengembang mau manut negara atau enggak? Kalau mau manut laksanakan, kalau tidak gue sikat lo," tegas Rizal di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kamis (30/6/2016).

Rizal pun mendukung pihak KPK dan aparat penegak hukum lainnya jika ingin investigasi terkait pelanggaran pidana yang terkait reklamasi Teluk Jakarta.
"Jadi silakan kalau KPK dan pihak hukum menindak siapapun yang terkait dengan patgulipat soal reklamasi, kami suporti," kata Rizal

Alasan Rizal tidak mau bertengkar dengan para pengembang properti, karena mereka bisa menyewa pengacara ternama. Bahkan kata Rizal, mereka bisa menyuap lembaga hukum baik di tingkat bawah sampai atas.

"Karena kalau proses hukum pengembang bisa dapat top lawyer, kaya-kaya, semua disogok dari atas ke bawah, hakim juga," ujar Rizal.

Rizal menegaskan tidak ingin mengandalkan jalur hukum menindak para pengembang properti yang nakal di Reklamasi Teluk Jakarta. Hal yang bisa dilakukan Rizal adalah membuat aturan sesuai kebutuhan masyarakat dan lingkungan hidup.

"Kita nggak mau hanya andalkan proses hukum saja," jelas Rizal.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta dua pulau di Teluk Jakarta hasil reklamasi, yakni pulau C dan D dibongkar ulang.

Hasil rapat Komite gabungan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta meneemukan banyak pelanggaran aturan di reklamasi kedua pulau.

Rizal memaparkan pengembang Pulau C dan D, yakni PT Kapuk Naga Indah milik anak perusahaan Agung Sedayu Group tidak membuat kanal untuk memisahkan kedua pulau.

Padahal dalam aturan reklamasi, harus membangun sebuah kanal yang memisahkan kedua pulau tersebut.

"Seharusnya, di antara Pulau C dan Pulau D seharusnya dipisah kanal selebar 100 meter dan sedalam 8 meter," ujar Rizal di kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (30/6/2016).

Rizal memaparkan tujuan adanya kanal selebar 100 meter yang memisahkan pulau di Teluk Jakarta, untuk mencegah adanya banjir. Sehingga saat air naik, langsung pindah dibawa ke laut.

"Tapi karena kerakusan berlebihan, mau untung, digabung aja pulaunya," kata Rizal.

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...