18 November 2019

Geopolitik era Jokowi: Uni Eropa/AS Hadapi Ambisi China Xi Jinping di Indonesia

KONFRONTASI- AS/Uni Eropa dan Jepang sudah mencium dan mengetahui manuver politik Presiden China Xi Jinping sejak sekian tahun lalu, untuk menguasai Indonesia dan Asia Tenggara dengan pendekatan debt trap policy (memninjam istilah Prof Donald K Emmerson, yakni kebijakan dengan jebakan utang), membangun poros Beijing-Jakarta era Jokowi dan  berhasil menjadi kolonialisme baru di Indonesia dengan guyuran utang dan proyek OBOR-nya (One Belt One Road). Hal itu amat  menakutkan dan mencemaskan rakyat banyak karena memori kolektif atas pengkhianatan komunis  PKI Madiun 1948 dan PKI 1965 yang melibatkan China. Masuknya ribuan buruh/paramiliter China ke Indonesia sudah dalam radar pantauan AS/Uni Eropa dan Jepang yang sangat cemas dan khawatir pula atas ambisi aneksasi China terhadap Indonesia dan Asia Tenggara.

Demikian analisis politik dan strategis dari pengajar Universitas Paramadina Dr Herdi Sahrasad dan tokoh Persatuan Alumni GMNI Nehemia Lawalata

Para diplomat asing mengaku, dalam debat Pilpres pertama kemarin seluruh dunia, termasuk para Dubes Eropa,  menyaksikan Prabowo yang unggul dan pantas jadi presiden, sementara Jokowi jelas melihat contekan,  amat lemah, tidak punya visi, dan lugas menggunakan contekan. 

Nehemia Lawalata dan Herdi sahrasad mengaku, tak mengherankan kalau Markas besar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mendapat kunjungan dan dukungan simbolis dari para duta besar negara anggota Uni Eropa (UE) Jumat (18/1/2019) kemarin.  Rombongan para dubes itu dipimpin oleh Duta Besar Uni Eropa Vincent Guerend. Mereka diterima oleh Ketua BPN Prabowo-Sandi, Jenderal TNI (purn) Djoko Santoso. ‘’Makna dan pesannya jelas, Eropa/ AS dan sekutunya ingin Prabowo menang demi perubahan yang lebih baik, dan tak mendukung Jokowi yang sudah gagal ekonomi dan ngeblok ke China,’’ kata Lawalata.

Turut hadir dalam rombongan tersebut sejumlah dubes negara-negara UE seperti Rumania, Inggris, Slovakia, Belanda, Italia, Denmark, Hongaria, Belgia, Spanyol, Swedia, Republik Cheska, Prancis, Portugal, Jerman, Finlandia, dan Republik Irlandia. Pertemuan dengan para dubes Eropa tersebut membahas sejumlah isu, diantaranya terkait kebijakan ekonomi Prabowo-Sandi khususnya terkait dengan isu reformasi pajak dan perkembangan internasional hingga keterbukaan bagi dunia bisnis dan investasi.

Polemik daftar pemilih tetap (DPT) yang diterbitkan KPU juga dibahas dalam pertemuan ini. BPN Prabowo-Sandi menyampaikan adanya potensi kecurangan pemilu lantaran DPT Pilpres 2019 tidak akurat.  Kubu Prabowo telah mendorong Uni Eropa dan AS turut memantau jalannya pemilu 2019 agar berlangsung jujur dan adil demi kualitas demokrasi Indonesia yang lebih baik.

Civil society mendesak KPU/Bawaslu dan pemerintah harus jurdil dan bersih, karena Pilpres tidak boleh curang karena bakal ada People Power, perlawanan rakyat kalau sampai curang itu terjadi. ‘’Itulah  makna dan pesan simbolik para dubes Eropa itu merupakan sikap bersama menghadapi maneuver China era Presiden  Xi Jinping maupun penguasa China sebelumnya,  yang ambisius untuk menguasai  ekonomi-politik Indonesia, mengerahkan kebijakan jebakan utang dan modal ala China dengan pengerahan buruh/paramilternya di Maluku, Morowali, Sulawesi, Banten dan seterusnya,’’ imbuh Lawalata maupun Herdi yang tak ingin bangsa ini tercabik-cabik.

(berbagaisumber/FJ)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...