22 July 2019

Gebrakan Rizal Ramli: Diduga ada Mafia Listrik, Token Pulsa Listrik ternyata Lebih Mahal. Basmi Mafia Listrik !

KONFRONTASI- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli (RR) meminta penerapan sistem token pulsa listrik dikaji lantaran ketersediaan yang minim dan harga yang lebih mahal karena biaya administrasi.

Rizal dalam rapat koordinasi tentang listrik di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin, mencontohkan ada banyak keluarga yang masih memiliki anak yang harus belajar pukul 20.00 tapi pulsa listrik habis tiba-tiba dan kesulitan mencari pulsa tersebut.

"Masalah kedua, saat mereka beli pulsa Rp100.000, listriknya hanya Rp73.000. Kejam sekali itu 27 persen disedot oleh 'provider' yang setengah mafia," katanya.

Menurut Rizal, dibandingkan dengan pulsa telepon yang sudah tersedia di mana-mana dan biaya administrasi yang tidak mahal, pulsa listrik dinilai benar-benar telah dimonopoli. Diduga ada mafianya dan itu harus dibasmi.

"Kalau pulsa telepon, kita beli Rp100.000, kita bayar Rp95.000, itu uang muka kita istilahnya," katanya.

Menurut Rizal, rakyat diwajibkan menggunakan token pulsa listrik lantaran ada monopoli di perusahaan listrik itu di masa lalu. Oleh karena itu, ia meminta agar tidak boleh ada lagi monopoli sistem tarif listrik. Ia juga meminta agar biaya administrasi pulsa listrik maksimal hanya Rp5.000 sehingga tidak memberatkan rakyat.

"Kami minta, pertama tidak boleh ada monopoli, jadi rakyat harus punya dua pilihan yaitu mau ikut meteran atau pulsa. Kedua, kalau pulsa Rp100.000, maksimal biaya (administrasi) adalah Rp5.000 sehingga dia membayar listrik Rp95.000. Kami mohon ini segera dilakukan," katanya.

Menanggapi permintaan Rizal, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basyir mengatakan pihaknya akan mengkaji penerapan sistem token pulsa untuk pembelian listrik itu.

Menurut dia, masyarakat miskin yang membeli token pulsa listrik memang lebih banyak kena biaya administrasi ketimbang listriknya sendiri.

"Masyarakat yang miskin sekali ini, untuk bayar yang Rp100.000, mereka bisa bayar dua tiga kali. Misalnya dia beli Rp30.000, beli lagi Rp20.000 sehingga kadang-kadang harga pulsa sendiri termakan dengan biaya administrasi," katanya.

Atas pertimbangan tersebut, Sofyan mengatakan pihaknya akan mengkaji penerapan sistem token pulsa listrik.

"Kami akan lakukan kajian dengan Menteri ESDM (Sudirman Said) juga dan saya pikir ini hal yang sangat 'urgent' (darurat) untuk kita antisipasi. Beban masyarakat akan semakin lebih ringan," katanya.

enteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Sofyan Djalil enggan mengomentari pemikiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menyebut proyek 35.000 megawatt (MW) tak realistis dikerjakan selama lima tahun ke depan.

(baca: Rizal Ramli: Proyek Listrik 35.000 Megawatt Rugikan PLN)

“Masa saya yang mengomentari. Tanya sama Pak Rizal (alasannya apa),” kata Sofyan ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tetap enggan dimintai pendapat pemerintah atas pernyataan Rizal. “Saya enggak usah komentar lagi dong,” kata Sofyan singkat.

Begitu pula ketika ditanyakan kemungkinan respon investor atas pernyataan Rizal. Bukan tidak mungkin investor menjadi ragu. Soal ini pun Sofyan enggan berpolemik. “Tanya sama Pak Rizal. Jangan tanya sama saya,” kata Sofyan.

Namun begitu, Sofyan tidak yakin apakah rencana 35.000 MW tersebut akan terus berjalan sesuai rencana semua, atau akan dirapatkan kembali. “Belum tahu,” kata dia.

Sebelumnya, Rizal Ramli menyebut target yang realistis untuk diselesaikan dalam lima tahun ke depan hanya sekitar 16.000 MW. Apabila dipaksakan 35.000 MW, kata Rizal, PLN justru mengalami kesulitan finansial lantaran adanya excess power sebesar 21.000 MW. [tar]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...