21 February 2019

Gagasan Rizal Ramli Bangun Jalur Kereta Api ke Priok Direspon Positif Para Pelaku Usaha

KONFRONTASI-Kalangan pelaku usaha mengapresiasi rencana Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya membangun jalur kereta api dari Stasiun Pasoso ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi berharap rencana itu dapat terealisasi karena akan berdampak signifikan terhadap logistik nasional. “Realisasi jalur kereta pelabuhan itu akan berdampak positif pada peningkatan kelancaran arus barang tersebut, sehingga produktivitas pelabuhan (throughput) akan meningkat dan dwelling time akan turun,” katanya.

Dia mengemukakan walau kebutuhan jumlah truk berkurang, bakal terjadi peningkatan produktivitas armada pengangkutan barang karena peningkatan kelancaran di dalam dan sekitar wilayah pelabuhan. "Volume barang akan teralih dari truk ke kereta api".

Dia meyakini jalur kereta bakal menurunkan biaya transportasi akibat peningkatan kelancaran arus barang pelabuhan. Selanjutnya, penggunaan Terminal Peti Kemas (TPK) Gede Bage akan naik karena biaya pengiriman barang industri di wilayah Bandung dan sekitarnya juga menurun. “Ini juga berdampak signifikan pada peningkatan daya saing produk nasional".

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengumpulkan berbagai pejabat dari sejumlah kementerian dan lembaga untuk membahas masalah waktu inap barang di pelabuhan atau dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok.

Usai pertemuan itu, Rizal mengatakan bahwa salah satu penyebab lamanya peti kemas keluar dari pelabuhan adalah kondisi bahwa dua badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Pelindo II dan PT KAI, selalu berselisih.

Pelindo II, kata dia, menolak adanya jalur kereta api masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok, yang membuat kontainer tak bisa segera cepat keluar. Rizal mengatakan akan menindak tegas Pelindo II apabila terus menolak adanya jalur kereta yang direncanakan KAI itu.

"Dari dulu berantem antara Pelindo II dan PT KAI. Pelindo enggak mau ada jalur kereta api barang masuk pelabuhan, mungkin karena nanti bisnisnya akan berkurang. Oleh karena itu, kami mau tegas, kalau ada yang nolak, kita 'kepret'. Enggak tahu itu siapa, tetapi, esensinya, harus ada jalur kereta api barang ke pelabuhan," ujar Rizal, Selasa (25/8/2015).

Menurut Rizal, apabila jalur kereta api barang bisa masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok, maka sepertiga kemacetan arus keluar barang akan berkurang.

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengakui, masuknya jalur kereta api ke Pelabuhan Tanjung Priok akan membuat bisnis Pelindo II terganggu karena tidak lagi memperoleh pemasukan dari penyimpanan kontainer di pelabuhan. Meski begitu, Rizal tetap bersikukuh. Menurut dia, hak itu bisa dihilangkan untuk kepentingan yang lebih besar.

"Kalau ini dilakukan, maka sepertiga kemacetan akan berkurang. Memang ada yang dirugikan, tetapi ini dilakukan demi kepentingan nasional yang lebih besar," kata Rizal.

Pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyiapkan tujuh langkah pemangkas masa tunggu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembenahan itu meliputi perbaikan arus barang, sistem teknologi informasi, hingga pemberantasan mafia yang selama ini bermain, kata Rizal Ramli melalui rilis yang diterima di Jakarta, Senin 24 Agustus 2015.

"Saya dan tim sudah mempelajari masalah yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Masalahnya memang cukup rumit. Terlalu banyak pihak yang berkepentingan. Insya Allah pekan depan kami mulai benahi. Dengan izin Allah dan kerja keras kita semua, Tanjung Priok bisa kita benahi hingga menjadi pelabuhan internasional yang efisien dan berdaya saing tinggi," katta Rizal Ramli.(baca:Rizal Ramli: Saya Akan Sikat Mafia di Pelabuhan  )

Rizal menuturkan, langkah pembenahan itu yakni memperbanyak jalur hijau bagi barang-barang ekspor impor yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk jalur merah bagi barang yang dicurigai bermasalah, kata Rizal Ramli, akan ditekan sampai pada tingkat paling minimal.

Rizal Ramli mengatakan kementeriannya akan menjalin koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. "Kedua, yaitu dengan meningkatkan biaya denda bagi kontainer yang telah melewati masa simpan di pelabuhan," kata Rizal Ramli.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...