13 December 2019

Freeport, Amerika, sinetron Antar-Geng dan Reshuffle Kabinet

KONFRONTASI- Negara Indonesia masih terlalu besar untuk diremehkan dengan ancaman arbitrasi internasional jika tidak ada kejelasan kontrak renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia.

"Kenapa harus takut? Tidak seheboh yang ada, tidak mungkin sampai menggoyahkan negara hanya karena perusahaan, kita bangsa yang besar dan tidak bodoh," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio di Jakarta, Minggu (6/12/2015).

Ia menjelaskan Presiden Joko Widodo tidak sekonyol itu membiarkan Indonesia diserang negara asing nantinya terkait Freeport. "Bisa saja ini isu yang terlalu dibesarkan, dengan ancaman katanya Amerika siap menyerang Indonesia jika kontrak diputus. Itu konyol, bukan begitu caranya," katanya.

Menurut dia, salah satu cara paling elegan bagi presiden jika memang beranggapan Freeport merugikan bangsa adalah dengan tidak memperpanjang kontraknya pada 2020, tapi bukan memutus kontrak.

Sebagai pemimpin negara, kata dia, presiden bersama pemerintah berhak membuat regulasi tentang perusahaan asing, jadi tidak ada hubugannya secara langsung dengan satu perusahaan. "Jika tidak memperpanjang kontrak itu kan sah, lain hal kalau memutus kontrak," katanya.

Ia juga mengatakan, jika Indonesia terkena sanksi pada arbitrase internasional namun memiliki tambang emas Papua, Indonesia secara hitungan materi tetap akan diuntungkan karena kandungan mineral tambang emas dan uranium di daerah tersebut masih tersimpan banyak.

Dalam transkrip rekaman, Presiden Direktur PTFI Maroef Sjamsuddin mengancam akan menggugat Indonesia ke badan arbitrase internasional jika pemerintah tidak kunjung memberi kejelasan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia Presiden Joko Widodo diminta turun "gelanggang" untuk menyatukan sikap pemerintah terkait kasus pencatutan nama dan usaha mencari keuntungan dari PT Freeport Indonesia yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Sejauh ini, ada beberapa menteri yang silang pendapat dan rentan memicu kegaduhan publik. "Sudah waktunya Presiden turun gelanggang dan berkoordinasi dengan menteri-menterinya," kata pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (6/12/2015).

Hendri mengungkapkan, sejak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan menindaklanjuti laporan Menteri ESDM Sudirman Said terhadap Setya, ada beberapa menteri dan pimpinan lembaga negara yang terindikasi memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingan politik. Misalnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berulang kali meminta dipanggil MKD.

Adapun yang lainnya ialah Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang memastikan jalannya proses penyelidikan pada kasus tersebut dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang menilai sidang MKD seperti sinetron dan ada kelompok yang berebut "kue" dari lahan Freeport. Hendri menduga kasus pencatutan nama dijadikan momentum untuk unjuk gigi oleh menteri dan pimpinan lembaga negara. Motivasi besarnya, kata Hendri, adalah agar terhindar dari isu reshuffle. "Ini akan jadi penilaian saat Presiden melakukan reshuffle. Namun, karena Presiden memilih berada di luar gelanggang, akhirnya mereka bermanuver sendiri," ucap Hendri.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...