27 April 2017

Dirut Pelindo II Dituding Selalu Bersikeras dan Berbohong. Wajar DPR Sudutkan RJ Lino: Tak Transparan !

KONFRONTASI- Anggota Komisi VI, Nasril Bahar, meminta Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II RJ Lino untuk menunjukkan bukti dokumen perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada perusahaan asal Hongkong, Hutchison Port Holdings (HPH). Menurut Nasril, selama ini bukti dokumen perpanjangan kontrak tersebut tidak pernah diekspose ke publik, dan diduga ada kebohongan..

"Sepanjang Menteri Perhubungan menyetujui itu no problem, tapi masalah kami tidak dapatkan dokumen itu," kata Nasril dalam rapat dengar pendapat dengan PT Pelindo II di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (16/9/2015).

Nasril mengatakan, nantinya dokumen-dokumen tersebut akan dijadikan dasar analisis Komisi VI. Dengan dokumen itu, komisi yang membidangi BUMN itu dapat melihat apakah kebijakan perpanjangan konsesi yang diambil Pelindo II sudah tepat.

"Meskipun kerja sama dapat diperpanjang, tapi tidak serta-merta saham itu ada di perusahaan lain," kata dia.

Perpanjangan konsesi ke asing ini sebelumnya sempat menuai protes dari berbagai pihak, termasuk pekerja JICT sendiri. Ketua Serikat Pekerja (SP) JICT Nova Hakim meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli untuk meninjau ulang proses perpanjangan konsesi yang dinilai melanggar Undang-Undang Pelayaran dan proses perpanjangnya dinilai sebagai tidak transparan sehingga harga jualnya sangat murah. Sebab, kisruh yang terjadi dinilai bisa memengaruhi iklim kondusif di JICT sebagai gerbang ekonomi nasional.

"SP sangat menyayangkan Dirut Pelindo II selalu bersikeras perpanjangan konsesi tidak melanggar UU Pelayaran dan berbohong dengan mengatakan perpanjangan telah ditender," ujar Nova, Agustus lalu.

Komisi VI DPR menggelar rapat dengan Pelindo II membahas seluruh persoalan yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Salah satu dalam rapat Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino diberondong pertanyaan oleh anggota Komisi VI DPR. Salah satunya soal perpanjangan konsensi perusahan asal Hong Kong Hutchison Port Holdings.

"Tadi Pak Lino (Dirut Pelindo II) menjelaskan kinerja Pelindo, yang mengalami kenaikan luar biasa itu menurutnya. Kinerja bapak harusnya ditingkatkan," tandas anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo dalam rapat di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Senayan Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Dia juga menegaskan persolan di serikat pekerja PT Jakarta Container Terminal (SP JICT) yang dahulunya dibanggakan saat ini seperti dijatuhkan oleh PT Pelindo II.

"Sekarang bapak menjatuhkan JICT yang mintanya naik gaji terus, dulu bapak banggakan, ini saya jelaskan apa adanya," jelasnya.

Serangan lain, juga diungkapkan anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar. Ia meminta dokumen perpanjangan kontrak.

"Kita minta dokumen jual beli saham Pelindo, hal ini tidak terekspos selama ini, karena merujuk UU Pelayaran benar bahwa sepanjang menteri perhubungan menyetujui itu no problem, tapi masalah kami tidak dapatkan dokumen itu," katanya.

Dia menegaskan nantinya dokumen-dokumen tersebut akan dijadikan dasar analisa Komisi VI untuk melihat kebijakan yang diambil Pelindo II.

"Ini dokemen untuk jadi bahan analisa kebijakan yang bapak ambil. Meskipun kerjasama dapat diperpanjang tapi tidak sertamerta saham itu ada di perusahaan lain," tutupnya.

"Pimpinan saya ingin komitmen yang tegas di sini, silahkan ucapkan komitmen," tambah anggota Komisi VI lainnya.

Pantauan di lokasi, hingga saat ini rapat dengan pendapat PT Pelindo II dengan Komisi VI DPR masih berlangsung. Rapat sempat bersih tegang namun langsung bisa diredamkan kembali.[yha]

Category: 

loading...


News Feed

Berita Lainnya

loading...
Rabu, 26 Apr 2017 - 20:10
Rabu, 26 Apr 2017 - 20:00
Rabu, 26 Apr 2017 - 19:49
Rabu, 26 Apr 2017 - 19:30
Rabu, 26 Apr 2017 - 19:05
Rabu, 26 Apr 2017 - 19:00
Rabu, 26 Apr 2017 - 18:58
Rabu, 26 Apr 2017 - 18:47