22 September 2019

Dikhawatirkan Cuma Gosip: Ada Korupsi Besar mau Dibongkar KPK-Polri, Pelakunya Nama-Nama Besar. Siapa?

KONFRONTASI- Pelaksana tugas Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki datang ke kantor Bareskrim Mabes Polri untuk bertemu Komjen Budi Waseso (Buwas), melakukan pembahasan  terkait penanganan dua kasus korupsi besar yang melibatkan nama nama besar, dan telah diberitakan sebelumnya.

"Ini pertemuan di luar jam kantor. Beliau mampir ke sini karena sekalian pulang. Tadinya saya yang mau ke KPK tapi ternyata beliau yang kesini," kata Buwas saat ditemui di pelataran kantornya, Jumat (27/2/2015).

Adapun pembahasan dalam pertemuan antara Buwas dan Ruki terkait penanganan dua kasus korupsi besar yang telah diberitakan sebelumnya.

"Pertemuan Rabu itu membahas kalau saya mau menangani kasus korupsi besar dan saya belum sempat berkoordinasi dengan KPK," katanya.

Buwas menjelaskan Ruki bertanya kepadanya terkait kasus korupsi besar apa yang ingin ditangani. Jangan sampai bertabrakan dengan penanganan kasus-kasus korupsi lainnya yang sedang ditangani KPK.

Selain itu, Buwas membenarkan Ruki datang ke Mabes Polri pada pukul 19.20 WIB, masuk melalui pintu masuk belakang kantor Bareskrim Polri.

"Ya, hak beliau dong mau masuk lewat pintu depan atau belakang," katanya sambil tertawa.

Melalui pertemuan tersebut Budi menyampaikan kepada Ruki kalau dirinya selaku Bareskrim Mabes Polri belum bisa menyampaikan secara detil terkait dua kasus korupsi besar yang dimaksud.

"Saya bilang ke beliau kalau sementara ini belum bisa disampaikan detil kasusnya karena masih dalam tahap penyeldikan. Pokoknya pelakunya ini melibatkan beberapa nama besar," paparnya.

Selain Ruki, dua wakil ketua KPK lainnya yaitu Adnan Pandu Praja dan Indriyanto Seno Adji juga ikut serta dalam pertemuan malam hari tersebut.

Bareskrim Polri saat ini tengah mengusut dua kasus besar yang sebentar lagi akan diungkap. Hal ini diakui oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Ronny F. Sompie yang menyebutkan bahwa hingga kini kasus besar itu masih dalam penyelidikan.

"Ada dua kasus korupsi besar," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diterima INILAHCOM, menyebutkan Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan kasus korupsi pengadaan paspor di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun 2009-2014.

Tak hanya itu, dugaan korupsi juga terjadi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) biaya visa di seluruh Kedutaan Besar (Kedubes) RI yang berada di luar negeri. Diduga, biaya visa tersebut tidak langsung disetorkan ke kas negara, melainkan dimasukkan atau ditampung terlebih dulu ke rekening pribadi atas persetujuan pejabat tinggi di Kemenkumham.

Bahkan uang yang ditampung di rekening pribadi dari hasil perolehan bunga PNBP visa itu diduga mencapai Rp38 miliar yang tak segera disetor ke kas negara.

Namun hingga berita ini diturunkan, Kabareskrim Polri, Komjen Budi Waseso dan Kadiv Humas Polri, Irjen Ronny F. Sompie belum dapat dikonfirmasi mengenai informasi tersebut.

Sebelumnya, Anggota DPD RI, I Gede Pasek Suardika sempat melontarkan adanya permasalahan di Kemenkumham melalui akun Twitter miliknya @G_paseksuardika. Menurutnya, di Kemenkumham ada progam Simkim, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, dibalik itu ada dugaan patgulipat yang diduga melibatkan pejabat setempat yang dikenal tokoh antikorupsi, pakar hukum, dengan pengusaha top.

Fokus dari program bermasalah itu terkait penerapan Sistem Pelayanan Paspor Terpadu dengan modus membuat Payment Gateway (PG) yang melibatkan vendor bernama PT Berca Hadayaperkasa dalam pelayanan paspor tersebut.

Perbuatan pejabat tersebut karena telah memfasilitasi pihak vendor penyelenggara PG untuk menampung dana PNBP secara tidak sah.

Akibatnya, lanjut Pasek, Dirjen Imigrasi bergantung pada PT Berca Hadayaperkasa dalam pelaksanaan paspor. Posisi negara lemah amankan keuangan negara dari kebocoran. Menurut sumber, sang pendekar hukum itu tampaknya ingin membuat kebijakan untuk sangu menjelang pergantian kekuasaan. -[rok] -

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...