23 November 2019

Diduga Menerima Gratifikasi, Jokowi Diminta Coret Capim KPK Bermasalah

KONFRONTASI -   Koalisi kawal calon pimpinan (capim) KPK 2019-2023 yang terdiri dari tujuh kelompok masyarakat sipil meluncurkan petisi di laman change.org, agar Presiden Joko Widodo memerintahkan Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK tidak meloloskan orang yang tidak berintegritas.

"Melalui petisi ini, kami meminta Presiden Joko Widodo perintahkan Pansel KPK untuk tidak meloloskan calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas," ujar  peneliti ICW Kurnia Ramadhan, Minggu (25/8/2019).

Menurut Kurnia, lolosnya 20 calon pada tahapan kali ini tidak menggambarkan masa depan cerah bagi KPK. Dia pun menyarankan agar panitia seleksi capim KPK lebih peka dan responsif terhadap masukan dari masyarakat serta mencoret nama-nama capim KPK yang tidak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan rekam jejak bermasalah.

Ia mengemukaka,  pansel tidak mempertimbangkan isu rekam jejak dengan baik. Sebab, dari 20 nama yang lolos tersebut ada beberapa capim KPK yang memiliki rekam jejak tidak baik. Sehingga patut dicatat apabila calon-calon dengan rekam jejak bermasalah lolos, berarti Pansel KPK memiliki andilnya sendiri dalam lemahnya agenda pemberantasan korupsi ke depan.

"Paling nggak, para calon pimpinan KPK yang tidak melaporkan harta kekayaannya, punya konflik kepentingan, dan rekam jejak buruk di masa lalu tidak diloloskan dalam seleksi," ungkapnya.

Koalisi kawal capim KPK terdiri atas Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

Dua nama yang sempat disorot oleh koalisi adalah mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Firli yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan, diduga melakukan pertemuan dengan salah seorang kepala daerah padahal kepala daerah tersebut sedang diperiksa oleh KPK dalam sebuah kasus.

Sedangkan Wakabaresrkim Polri Brigjen Antam Novambar sempat diberitakan diduga melakukan intimidasi terhadap mantan Direktur Penyidikan KPK Endang Tarsa. Saat itu, diduga Antam meminta Direktur Penyidikan KPK bersaksi agar meringankan Budi Gunawan.

KPK telah menyampaikan data rekam jejak para capim kepada pansel. Data rekam jejak itu diolah berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, kemudian telah dicek ke lapangan, oleh tim KPK didukung dengan data penanganan perkara di KPK, hingga pelaporan LHKPN dan gratifikasi.

Siap Dicoret 

Anggota Panitia Seleksi calon pimpinan KPK Hendardi mengatakan, apabila temuan itu merupakan kebenaran dan berkekuatan hukum, pansel tidak akan mentolerir. Pansel akan langsung mencoretnya dari daftar peserta yang lolos. 

"Namun, jika itu belum merupakan kebenaran atau punya kepastian hukum, tentu pihak-pihak tersebut memiliki konsekuensi hukum dengan capim yang bersangkutan," tegasnya.

Hendardi menambahkan, siapapun boleh saja menyampaikan hasil rekam jejak seorang capim KPK secara terbuka, termasuk KPK. Apalagi, jika capim itu diindikasikan kuat juga melawan hukum. 

20 Capim 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan rekam jejak negatif dari 20 nama calon pimpinan (Capim) yang dinyatakan lolos Panita Seleksi (Pansel) Jumat (24/8/2019) kemarin. Rekam jejak negatif tersebut diduga melakukan pelanggaran seperti ketidakpatuhan dalam Laporan Harta Kekayaan Peneyelenggara Negara (LHKPN), dugaan penerimaan gratifikasi 
dan dugaan pernah menghambat kerja KPK.

"Data rekam jejak itu kami olah berdasarkan Informasi yang diterima dari masyarakat, kemudian kami cek ke lapangan, data penanganan perkara di KPK, hingga pelaporan LHKPN dan Gratifikasi," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, melalui pesan singkat, Minggu (25/8/2019).

Ancam Mundur

Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari mengancam akan mundur sebagai penasihat KPK periode 2017-2021 bila ada orang yang cacat etik terpilih sebagai pimpinan KPK 2019-2023.

"Bila orang-orang yang bermasalah terpilih sebagai komisioner KPK, Insya Allah saya akan mengundurkan diri sebagai penasihat KPK sebelum mereka dilantik," kata Tsani Annafari, di Jakarta, Minggu.

"Bagi saya, tidak mungkin saya bisa menasihati orang yang sudah saya nyatakan cacat secara etik dalam tugas KPK. Suara internal KPK penting didengar karena mereka ini yang akan merasakan langsung dampak kehadiran para pimpinan ini dalam pelaksanaan tugasnya, karena mereka akan menentukan keputusan etik," ujar Tsani.

Harus Dibuka

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendukung penuh jika oknum KPK and the Gang membuka data data bahwa ke 20 capim yang lolos itu bermasalah. Sebab oknum KPK and the Gang selalu menyebutkan bahwa "dari 20 nama yang lolos profile assessment, masih ada capim tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, dugaan penerimaan gratifikasi, dugaan perbuatan lain yang pernah menghambat kerja KPK, dugaan pelanggaran etik saat bekerja di KPK". 

"Kami berharap, mereka menyebutkan secara jelas, kapan sidang etik itu berlangsung dan apa isi keputusannya. Sebab dari penelusuran IPW, pelanggaran etik yang dituduhkan itu hanya "katanya.. katanya yang tanpa dasar dan tidak ada proses hukumnya"," ujar Neta di Jakarta, Minggu (25/8/2019).(Jft/Terbit)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...