31 March 2020

Deddy Mizwar Ungkap: Sejak Awal Meikarta Proyek Ngga Beres

KONFRONTASI - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar menyatakan, sejak awal rencana pembangunan Meikarta yang merupakan unit usaha Lippo Group tidak beres.

Ketidakberesan itu, kata Deddy, dari rencana tata ruang pembangunan perumahan mewah rintisan pengusaha James Riandy tersebut.

Hal itu dikatakan Deddy sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu (12/12).

"Ya sejak awal kan saya yang mengatakan bahwa ada yang kurang beres dalam masalah rencana pembangunan Meikarta," ujar Deddy.

Deddy menuturkan, proyek itu hanya diberikan rekomendasi oleh Pemprov dengan lahan 84,6 hektar pada 2017.

Hal itu sesuai dengan permintaan  bupati kepada provinsi itu dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Tahun 1993.

Namun, Deddy mengatakan, pihak pengembang yang merupakan anak usaha Lippo Group itu memberikan pengumuman ke media lahan yang akan dibangun adalah 500 hektar.

Namun, ia tidak tahu apakah itu sudah seizin Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin ataukah belum.

"Selama ini ada tidak ada perubahan, makanya segera dikeluarkan yang 84,6 hektar bukan yang 500 hektar ya," kata Deddy.

Neneng sendiri pernah bertemu dengan James Riandy ketika Neneng melahirkan di rumah sakit.

Deddy sendiri menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka petinggi Lippo Group Billy Sindoro yang merupakan bawahan James.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan para kepala dinas di Pemkab Bekasi diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group. Saat dilakukan operasi tangkap tangan, menurut KPK, baru terjadi penyerahan uang sebesar Rp7 miliar.

Pemberian uang itu terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selain Neneng, KPK juga menetapkan tiga kepala dinas dan satu pejabat sebagai tersangka.

Masing-masing yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor. Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati.

Kemudian, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.

Sementara, dari pihak yang diduga pemberi suap, KPK menetapkan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. Kemudian, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, serta Henry Jasmen.(Jft/sKALA)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...