26 May 2019

Darmin-Sri Mulyani Gagal, Angka Kemiskinan Tetap Tinggi

JAKARTA- Peneliti ekonomi-politik Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, menyingkapkan bahwa kinerja tim perekonomian Presiden Jokowi  di bawah duet Menko Ekuin Darmin Nasution  dan Menkeu Sri Mulyani relative lemah dan lembek, miskin terobosan dan terkesan business as usual. Akibatnya,  masalah kemiskinan tetap akut dan angka golongan miskin di Indonesia masih sangat besar.

Upaya tim ekuin pemerintah terbukti gagal dalam hal penyediaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, mendorong aktivitas ekonomi guna menciptakan kesempatan kerja lebih luas, dan fokus menggenjot industri manufaktur yang didukung dengan perbaikan regulasi. ‘’Nyaris semuanya gagal,’’ kata Herdi. Termasuk gagal dalam perluasan pelayanan dasar, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif untuk memperbaiki efektivitas.

Akibatnya, tren tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan kesenjangan ekonomi justru melebar. Jika pada tahun 2000, gini ratio masih 0,30, maka pada tahun 2016 angkanya mencapai 0,40. ‘’Hal ini jadi bukti bahwa kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dinilai gagal,’’ kata Herdi Sahrasad, dosen Universitas Paramadina

Nampak jelas, katanya,  bahwa tantangan pembangunan sekarang ini adalah daya serap tenaga kerja yang lebih rendah, pertumbuhan ekonomi tidak tinggi seperti yang diharapkan, investasi tidak besar dan yang masuk padat modal tidak lagi padat karya sehingga kemiskinan turunnya melambat.

Kebijakan ekonomi neoliberal  ala Darmin-Sri Mulyani yang selama ini dianut pemerintah gagal dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat secara menyeluruh.

Menurut Herdi, ironis dan paradoks bahwa sudah lebih 70 tahun merdeka, angka kemiskinan di Indonesia, ternyata sangat tinggi. Badan Program Pembangunan di bawah PBB (United Nations Development Programme/UNDP) mencatat masih ada 140 juta penduduk Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp20 ribu per hari, dan 19,4 juta penduduk hidup kekurangan gizi. Merekalah golongan warga yang sangat miskin.

Dalam bidang kesehatan, masih ada dua juta anak di bawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap dan angka kematian ibu tercatat 305 per 100 ribu kelahiran hidup.

‘’Adapun untuk pendidikan, hampir lima juta anak tidak bersekolah, di mana jumlah tertinggi dengan anak-anak sekolah drop out berada di Papua,’’imbuh Herdi.

Meski Pusat Statistik (BPS) era Presiden Jokowi menyingkapkan bahwa angka kemiskinan menurun, namun pemerintah RI tetap dinilai semakin lambat dalam mengentaskan kemiskinan.

Pada tahun 2011, misalnya, jumlah penduduk miskin mencapai 30,01 juta orang. Sedangkan laporan BPS terbaru (3/1/2017) menyebutkan tingkat kemiskinan nasional pada September tahun 2016 mencapai 27,76 juta orang atau 10,7 persen dari jumlah penduduk. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 28,5 juta atau 11,3 persen dari total populasi. ‘’Kondisi ini sangat memprihatinkan.’’ tutur Herdi.

Gambar terkait

Dengan demikian,  imbuhnya, penduduk miskin dalam lima tahun terakhir, hanya turun 2,5 juta orang. Padahal, anggaran APBN yang secara khusus ditujukan untuk penanggulan kemiskinan sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 mencapai Rp 842 triliun.

Ini berarti dibutuhkan Rp 374 juta untuk mengentaskan satu orang miskin. Hal ini juga menunjukkan bahwa program-program penanggulan kemiskinan yang selama ini dijalankan pemerintah semakin tidak efektif, ujarnya.

 (berbagai sumber)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...