24 July 2019

Darmin dan Sri Mul Sudah Mandul. Keuangan Adi Karya dan Waskita Karya sudah berdarah-darah?

KONFRONTASI- Keuangan negara sudah berdarah-darah untuk bangun infrastruktur dan program lainnya. Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  yang sudah mandul dan minus terobosan memang sebaiknya mundur. Tapi bukan karena  semata ketidakbecusan dalam memajukan perekonomian Indonesia.

"Kalau menurut saya lebih baik Darmin dan Sri Mulyani mundur saja dari pada nama besarnya sebagai ekonom terbaik hancur gara-gara Indonesia krisis moneter," jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra,  Arief Poyuono, (Jumat, 10/2).

Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu ini menegaskan kegagalan Pemerintah dalam peningkatan sektor perekonomian tak bisa dibebankan kepada kedua tokoh ekonom tersebut.

"Sangat jelas program tax amnesty bukan ide Sri Mulyani. Program pembangunan infrastruktur Rp 5.000 T juga bukan ide Darmin dan Sri Mulyani. Artinya tidak bisa kegagalan ekonomi disalahkan pada Darmin dan Sri Mulyani," sambungnya.

"Jelas kok akibat program ekonomi hayalan Joko Widodo, banyak yang dibatalkan dan dipotong anggarannya oleh Sri Mulyani. Karena APBN yang enggak kuat biayai," tandasnya.

Sebelumnya dia juga menjelaskan sebenarnya tak ada masalah dengan kemampuan Darmin dan Sri Mulyani dalam memanajemeni perekonomi nasional dan program-program pembangunan nasional. Tetapi lebih disebabkan mimpi Jokowi dalam program pembangunan ekonomi yang terlalu optimis dan tidak pakai metode perencanaan yang benar.

Akibatnya, dia menambahkan, program-program pembangunan yang dicanangkan Jokowi cuma di awang-awang atau lebih besar pasak dari tiang. "Disini terlihat Jokowi enggak pakai mikir membuat sebuah perencanaan asal gagah-gagahan saja akhirnya mangkrak," tegasnya.

Misalnya, pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang dan Cibubur (Jakarta) yang terancam mangkrak. Arief menjelaskan keuangan Adi Karya dan Waskita Karya sudah berdarah-darah untuk menalangin dana pembangunan proyek kereta api ringan tersebut.

Apalagi, belum ada kontrak kerja antara pihak owner (pemerintah) dengan pihak kontraktor.

"Akibatnya tidak dianggarkan biayanya di APBN. Sekalipun diangggarkan juga, negara enggak punya dana cukup," tandasnya (lf/kcm/RMOL)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...