19 November 2019

Dari Rasiame, Hoax, Asing Hingga Isis Di Papua

Oleh: Agustinus R Kambuaya

 

Mari kita telah kembali proses awalnya rasisme atau presekusi di Asrama Mahasiswa Papua di Jl.
Kalasan Surabaya Jawa Timur 16 Agustus 2019. Saat ini Kata Hoax menjadi trend, sebab Hoax bisa
berujung pindana. Kita lihat dan cermati proses yang kita bisa simpulkan masuk kategori Hoax..
Bahwa rasisme itu nyata kejadiannya di surabaya. Yang Hoax adalah bendera yang jatuh ke dalam
got lalu tuduhan kepada mahasiswa Papua yang tinggal di Asrama Papua Surabaya. Tanpa
penyelidikan atau penelusiran yang jelas soal jatuhnya bendera merah putih tersebut, tidak
diketahui dengan jelas siapa yang mencabut, mematahkan tiangnya lalu membuangnya ke Got,
kapan prosesnya. Tanpa infomasi yang jelas tuduhan langsung di alamatkan ke Asrama Mahasiswa
Papua. Mungkin karena asumsinya letak bendera itu di depan Asrama Mahasiswa Papua. Itu HOAX
pertama.


Sebagai respon atas jatuhnya bendera merah putih ke got/ parit datang TNI & POLISI berseragam
dengan ORMAS mendatangi Asrama Mahasiswa Papua sambil meneriakan kata-kata Rasis
(MONYET) , tidak hanya menerikan kata rasis atau monyet ORMAS dan masa mendatangi asrama
sambil menyorakan dan menyanyi nyanyian Usir-usir x3 Papua usir Papua sekarang juga. Sudahseperti suporter di stadion sepak bola. Video ujaran rasis dan nyanyian pengusiran itu beredar, bukti


cukup yang cukup jelas beredar dan terang benerang. Kalau kita pinjam istilah Prof. Hary Dosen
UGM yang jadi saksi Ahli di MK Pada saat sengketa Hasil Pilpres Bahwa fakta itu “INCRIMINALIBUS
PROBANTIONES ESSE LUCE CLARORES” Bukti dan kebenaran lebih terang dari cahaya lampu, maka
bukti rasisme di surabaya jelas dan terang, lebih terang dari cahaya lampu. Lalu dimana Hoaxnya.??
Puncak dari protes masyarakat Papua yang berujung tuntutan referendum dan merdeka mestinya di
jawab dengan penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Seadil-adilnya bagi Ormas, oknom aparat
TNI & POLRI. Status mereka masih jadi tersangka yang masih melalui pemeriksaan bertahap untuk
menetapkan statusnya selanjutnya. Sutu bentuk penegakan hukum yang lamban dan diskriminatif.
Berbeda dengan perlakuan hukum bagi masyarakat Papua Papua. Semua pengibar bendera bintang
kejora, maayarakat yang terlibat anarkis tanpa alur proses hukum, pemeriksaan, SOP yang jelas
langsung di Tangkap dan di tahan.


Masyarakat Papua Harusnya Di Layani Rasa Kemarahan, Kebatinan dan sakit hati Merek atas
pernyataan rasisme dengan bukti penegakan hukum, ehhh malah sebaliknya. Papua makin gaduh
lagi dengan Isu Baru. Negara dan Pemerintah mulai membangun narasi dan opini baru bahwa gaduh
itu Asing sedang menungangi, profokasi dan sponsori isu Papua melalui isu rasisme.
Isu asing kemudian menguat selama satu minggu lebih. Isu asing tidak diikuti dengan bukti dan
pembuktian bahwa Asing yang bermain itu Negara Mana, Kapan Dan Dimana Prosesnya, melalui
siapa ?? Tidak mampu di buktikan, hanya semacam alibi untuk mengkambing hitamkan asing untuk
menutupi kesalahan negara yang rasis di Surabaya.


Setelah tidak bisa membuktikan opini asing bermain di Surabaya. Kini isu baru mulai di Goreng lagi .
Benny Wenda Jadi aktor yang di tuduh sebagai profokator. ULMWP, KNPB Dan Veronica Comang,
Surya Anta Di Jadikan Tersangka. Belum selesai dengan tuduhan Asing, Benny Wenda, Veronica,
UlMWP, KNPB Saat ini muncul lagi isu baru ISIS Di Papua. Isu-isu baru terus di Produksi untuk Papua.
Apakah ini bentuk pengalihan dan mengaburkan isu pokok rasisme yang sudah mendunia. Entahlah,
yang jelas penyelesaian konflik yang tidak jujur, tegas dan benar dan hanya berusaha menghindar
adalah masalah atau kasar kita mengatakan bahaya laten.


Mengapa bahaya laten..? Bukan semata soal penegakan hukum tentang pasal-pasal atau ayata-ayat
hukum. Ini soal rasa keadilan di hati orang Papua. Rasa keadilan itulah yang akan melahirkan
kepercayaan rakyat kepada negara. Kepercayaan akan melahirkan rasa cinta dan memiliki negara.
Tidak terpenuhinya rasa keadilan lalu hanya memaksakan persatuan, perdamaian hanya akan
menjadi duri dalam daging di NKRI. Masalah presekusi adalah masalah serius bangsa yang berkaitan
dengan ujian atas kekuatan kebinekaan atau perbedaan dan keberagaman di Indonesia. Oleh karena
itu pendekatan hukum yang tegas, jelas dan transfaran di publikasikan secara luas agar menjadi
pelajaran dan pendidikan bersama.Pendekatan Penyelesain Konflik Presekusi
Pendekatan Hukum


Jika kita cermati ada dua pendekatan yang saat ini digunakan oleh negara dalam menagani kasus
presekusi di yang terjadi di Surabaya 16 Agustus 2019 lalu. Pendekatan hukum dan sosial budaya.
Pendekatan hukum atas kasus ini lamban dari proses dan hasilnya. Proses penegakan hukum
berlarut-larut bahkan lebih dari 13 hari. Lambannya penegakan hukum berujung sementara gejolak
batin orang Papua terus meningkat bahkan merembet ke Isu Papua merdeka. Proses yang lambat
tetapi juga hasilnya mengecewakan. Tri susanti di tetapkan sebagai tersangka membutuhkan 2
Minggu lebih. Oknom anggota TNI Juga belum jelas apakah di tahan, apa bentuk sangsinya. ? Hasil
penegakan hukum atas kasua presekusi belum tegas dan jelas. Sementara di Papua korban
berjatuhan “ yang di ributkan negara soal kerugiatan materil atau ekonomi, sementara korban
meninggal dunia di Deyai 8 orang, kematian tragis Maikel Kareth di Jayapura akibat konflik
horizontal tidak di persoaljan” Proses hukum dan hasil penegakan hukum tidak memenuhi rasa
keadilan.


Pendekatan Sosial Dan Budaya


Selain pendekatan hukum ada pendekatan sosial juga dilakikan pemerintah melalui berbagai tahap
dan cara. Ada gelar Carfreeday dan yospan, pendekatan yang cukup keliru. Ditengah duka dan lara
malah menari kegirangan. Salah alamat, pertama. Gelar deklarasi damai yang mayoritas diikuti oleh
unsur muspida, para tokoh agama, adat dan gereja yang justru selama ini menjadi bagian seolah
menjadi bagian yang melekat dari pemerintah (Humas Pemerintah). Bukan aktor yang berkonflik
atau yang menjadi korban langsung dari konflik yang terjadi. Siapa yang berkonflik dan siapa yang
berdamai..?


Masalah presekusi yang isunya mendunia, mengakibatkan korban jiwa 8 orang di Deyai, 1 orang di
Jayapura, 30 Lebih Orang luka-luka, 78 orang di Tahan dengan tuduhan anarkis dan makar.
Semuanya itu di tutup dengan anjuran untuk memaafkan, bakar batu, jalan-jalan dengan kapal
prang, atau solusi evalusi otsus, penambahan anggaran otsus dan masih banyak lagi. Rasa keadilan
yang tidak tetpenuhi secara hukum akan terus menjadi pergolakan batin, mengendap menjadi
memorial pasionis, inggatan buruk, distrus kepada nregara. Penegakan hukum yang adil kepada
pelaku presekusi secara transfaran di umumkan.


Catatan Penting


Bahwa di masa Gusdur Bendera Bintang Kora Di Persilahkan untuk dikibarkan, bahkan menyumbang
1 miliar anggaran kepada Kongres Rakyat Papua Ke 2 Di Jayapura Untuk Merumuskan Langkah Politik
Orang Papua. Dimana hasilnya 100 orang yang di namakan tim 100 bertemu gusdur meminta PAPUA
MERDEKA yang kemudian di jawab dengan win-win solution Otsus. Diera itu Gusdur tidak terlalu
paranoid. Bendera dibiarkan berkibar, masyarakat Papua mengiringi pengibaran bendera dengan
riang gembira. Tanpa ada yang di tembak, di tangkap dan di tahan. Bahkan dengan tuduhan makar.
Berebda dengan rezim setelah Gusdur, pasal makar, separatis, dan berbagai stertype ala orde baru
kembali hidup bahkan lebih menakutkan lagi bagi orang Papua. Papua adalah Provinsi yang menjadi
Katalisator Di Inndonesia. Jika salah mengelola Papua dengan cara-cara kekerasan, militer akan ada
penyesalan di kemudian hari.


Agustinus R. Kambuaya - Forum Study Noken Ilmu.(jft/Redaksi)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...