28 January 2020

Buruh Melawan Penindasan di era Jokowi-JK. Kesenjangan Kaya-Miskin Kian Tajam

KONFRONTASI- Bahwa di era Jokowi-JK ini, penindasan terhadap kaum buruh telah menyebabkan kesenjangan ekonomi yang membuat kecemburuan sosial bertumpuk secara terus-menerus, dan berujung pada kerusuhan berdarah 1997. Sekarang pun, di tengah semaraknya pembangunan gedung-gedung pencakar langit dan perumahan mewah, kesenjangan tersebut masih tampak mencolok dimana-mana.

Mengharapkan kesenjangan tersebut segera berakhir tentu saja ibarat ‘si punguk merindukan bulan’. Apalagi mereka yang bernasib sangat baik juga tak mau mengalah. Sofyan Wanandi, sekarang kepala staf ahli wakil presiden RI, ketika masih menjadi ketua Apindo berulang kali menyatakan bahwa “upah buruh sebaiknya ditentukan oleh perusahaan,” dan tuntutan kenaikan upah menyebabkan investor lari ke luar negeri.”

Sikap Sofyan memang mudah dipahami karena para pengusaha seperti dia sudah terbiasa menghadapi buruh yang wajib pasrah pada kehendak para majikan. Apalagi di zaman Suharto, bermunculannya konglomerat dianggap sebagai simbol sukses pembangunan, dan mereka disanjung sebagai pahlawan ekonomi.

Ketika itu Suharto tampaknya tak ingin mengulangi kesalahan penjajah Belanda. Yakni membiarkan organisasi buruh tumbuh subur di tengah pesatnya industrialisasi di tanah jajahannya. Akibatnya, kaum kapitalis Belanda sering dibuat puyeng oleh gelombang pemogokan buruh yang ‘patah tumbuh hilang berganti’.

Bayangkan, menurut catatan pemerintah kolonial Belanda, pada tahun 1920 terdapat sekitar seratus serikat buruh dengan 100. 000 anggota. Serikat buruh pertama yang menyetarakan kaum pribumi dengan kulit putih adalah Vereeniging van Spooor-en Tramweg Personeel in Nederlandsch Indie (vstp). Serikat ini didirikan pada 1908 oleh para buruh kereta api.

Sama dengan Suharto, pemerintah kolonial Belanda selalu menuding aksi-aksi pemogokan buruh didalangi oleh kaum komunis. Oleh karena itu tak sedikit aktifis buruh yang dibuang ke negeri Belanda atau Boven Digul di Papua. Hanya saja, tak seperti Suharto, Belanda tak mengebiri gerakan buruh dengan hanya mengizinkan organisasi tunggal untuk mewakili semua kepentingan pekerja.

Tudingan Belanda soal keterlibatan komunis sebagai dalang gerakan buruh ditolak oleh seorang ilmuwan sosial Australia, Jon Ingleson. Dalam bukunya ‘Workers, Unions, and Politics. Indonesia in the 1920s and 1930s (Brill: Leiden and Boston, 2014), Ingleson melihat bahwa aksi-aksi buruh di Indonesia pada dasawarsa 1920 dan 1930-an, sesungguhnya dipicu oleh kemiskinan. Sebuah kemiskinan yang berhadapan langsung dengan kekayaan yang demikian mencolok mata.

Bila dikaitkan dengan situasi Indonesia masa kini, dimana mobil-mobil super mewah makin rajin mondar-mandir di jalan raya bersamaan dengan angkutan umum kelas kambing, merebaknya komplek-komplek perumahan mewah seiring dengan menjamurnya kawasan kumuh, dan berbagai paradox lain, kajian Ingleson tampak masih sangat relevan. Karenanya, para elit politik dan mereka yang bernasib emas sebaiknya bekerja sama secara serius agar kesenjangan ekonomi tak terus melebar, sehingga kecemburuan sosial tak terus bertumpuk.

Sayangnya, para penguasa politik dan para konglomerat yang menjadi penyandang dananya tampak lebih suka pamer kekayaan. Mereka seolah menunggu kerusuhan berdarah 1997 berulang!
- See more at: http://indonesianreview.com/gigin-praginanto/menunggu-kerusuhan-1997-ber...

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...