19 December 2018

Buntut Bubarkan IPDN: "Jangan-jangan Ahok Bubarkan NKRI", Ulas Djohermansyah Djohan

KONFRONTASI -  Permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membubarkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), membuat Ketua Umum IKAPTK (Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan) Djohermansyah Djohan meradang.

Namun, kemarahan Guru Besar IPDN ini masih wajar dan disampaikan dengan nada mendidik. Djo – sapaan Djohermansyah yang juga mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini menilai pernyataan Gubernur DKI Jakarta itu tanpa dasar.

Berikut petikan wawancara wartawan JPNN.com M Fathra Nazrul Islam, dengan Djohermansyah Djohan, saat ditemui di Jakarta, Rabu (9/9).

Siang Pak Djo, gimana tanggapannya soal permintaan Ahok ke Presiden Jokowi agar IPDN dibubarkan saja? Katanya masuknya saja tidak jelas?

Saya mau kasih posisi saya dulu. Satu saya sebagai ketua umum alumi, Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK). Kedua, saya sebagai guru besar di IPDN. Ketiga, saya pernah mengurusi Otonomi Daerah, pernah jadi Dirjen Otda dan Pj Gubernur Riau.

Jadi dikaitkan permintaan Gubernur Ahok, kita mungkin di negara demokrasi bisa saja berikan pernyataan, usulan. Hanya memang tentu harus dipikirkan dengan matang, dengan panjang, apakah sudah ada studi dan kajian. Policy riset namanya, jadi bukan cuma ingat di kepala ada kasus-kasus kemudian kita emosional mengusulkan IPDN dibubarkan.

Kalau itu yang kita lakukan maka tiap hari ada saja yang kita bubarkan di negara ini. Ahok ini kan usulkan juga bubarkan kecamatan, bubarkan juga IPDN,  dan jangan-jangan dia bubarkan NKRI, ya kan. Kalau cara begini, itu bisa ngawur. Itu yang terkait dengan cara dia mengusulkan.

Soal alasan rekruitmen yang disampaikan Ahok gimana tanggapan Pak Djo?

Soal rekuitmen apakah dia sudah ikuti perkembangan terakhir di IPDN yang libatkan KPK. Sekarang transparan, tes itu pakai metode CAT (Computer Assisted Test). Jadi begitu tidak lulus CAT itu langsung kelihatan di layar, dia tidak bisa diterima. Tidak bisa melanjutkan tes berikutnya.

Jadi rekruitmen kita sekarang, mulai tahun lalu dan tahun ini sudah tidak ada lagi cara-cara yang tidak fair. Saya membantahlah, bahwa secara rekruitmen tidak baik itu sudah tertutup dengan keterlibatan KPK. Kemudian cara pengelolaannya transparan dengan tes sistem CAT.

Artinya permintaan Ahok tanpa dasar?

Itu mentah. Ya kalau alasannya rekruitmen kita bantah. Jadi policy riset-nya tidak ada.

Minta klarifikasi Ahok?

Saya sudah minta Sekda DKI untuk mengatur waktu supaya ketemu dengan Ahok, saya sebagai ketua umum alumni. Saya ingin tahu apakah itu berita di media saja atau apa. Saya mau ketemu. Sedang diatur waktu, kalau bisa satu dua hari ini. Jangan isu ini berkembang tidak sehat.

Klarifikasi biasa atau ada permintaan supaya Ahok minta maaf?

Ya kita lihat, kalau memang ada fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, yang mencemarkan nama baik. Bisa saja kita minta Ahok minta maaf kalau dia memfitnah tanpa bukti. Kalau berkembang tidak baik kita juga bisa mempolisikan Ahok, dianggap pencemaran nama baik alumni dan institusi. Tapi kembali lebih baik kita bertemu, Sekda DKI jadwalkan segera.

Kalau dari kurikulum seperti apa di IPDN sekarang?

Kita ini kan sekolah yang mendidik kader pemerintahan yang siap pakai. Di perguruan tinggi juga diajarakn ilmu pemerintahan, tapi berbeda karena di sini S1 (Strata Satu, red). Pelajarannya lebih banyak pada ilmu pemerintahan terapan. Jadi mendidik bagaimana mengelola pemerintahan di wilayah, di daerah-daerah dengan praktis, itu kapasitas mereka (praja), jadi tidak teori-teori melulu.

Soal stigma bahwa IPDN regenerasi pejabat, yang bisa masuk anak-anak pejabat?

Itu sudah tidak ada lagi. jadi  anak petani, anak nelayan, anak wartawan bisa masuk. Jadi gak ada lagi hanya anak bupati, sekda, karena kaderisasi sudah terbuka, transparan.

Pesan untuk Ahok?

Saya kira, saya bilang begini saja, dia harus pelajari semua dengan matang. Kalau bisa buat kajian dengan baik baru bisa bikin pernyataan. (Juft/Jpnn)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...