23 November 2017

Buni Yani Tersangka, Din: Reaksi Masyarakat Bukan Karena Postingannya, Tapi Pada Penistaan Agama

KONFRONTASI-Terkait penetapan Buni Yani sebagai tersangka, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyuarakan ketidaksetujuannya. Ia menilai reaksi masyarakat bukan lantaran tayangan video melainkan tindakan penistaan agama.

"Tentang Buni Yani, pengamatan saya reaksi masyarakat jutaan itu termasuk di daerah bukan karena menyaksikan video yang dia posting yang videonya dan translate-nya yang menghilangkan kata pakai, tapi sudah melihat video asli," kata Din seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (23/11) malam.

Din menampik memberikan pembelaan terhadap Buni Yani. Ia pun menghormati proses hukum yang dilakukan penyidik kepolisian.

"Selama ada fakta kekuatan hukum dengan alasan yang bisa dibenarkan dan ada deliknya. Siapa pun, Ahok (Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama) maupun Buni Yani siapa pun tidak kebal hukum," ujarnya.

Ia pun meminta kepada pihak kepolisian agar berlaku adil.

"Dan jangan pula akibatnya para demonstran ditahan dan dijadikan tersangka, itu merupakan bentuk ketidakadilan," ucapnya.

Dalam berita sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan Buni Yani sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian.

Buni Yani diperiksa untuk pertama kali dalam kapasitas sebagai terlapor atas laporan yang dibuat oleh Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Rabu. Ia diperiksa sejak pukul 10.30 WIB hingga pukul 20.00 WIB.

"Hasil pemeriksaan konstruksi hukum pengumpulan alat bukti dari penyidik, pada pukul 20.00 WIB, dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono.

Awi menjelaskan, Buni Yani disangkakan melanggar Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 45 Ayat 2 UU 11/2008 tentang ITE.

"Pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda Rp1 miliar," jelas Awi.[mr/micom]

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...