21 August 2019

BPK Diisi Politisi, Dijamin Tak Bisa Lagi Ikut Berantas Korupsi

KONFRONTASI -  Direktur eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Skya Khadafi pesimin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa lagi diandalkan sebagai lembaga yang berpartisipasi ikut memberantas korupsi, jika diisi para politisi. Menurut dia, lembaga ini tidak akan bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga lainnya.

“Padahal yang kita inginkan itu, masa depan BPK yang lebih baik. Dengan kekuatan sumber dayanya itu, maka BPK bisa mengatasi masalah,” kata Uchok Khadafi dalam diskusi “BPK Diantara Tarikan Politik dan Profesionalisme” bersama Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni dan anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Jadi, kata Uchok, BPK itu mestinya bukan diisi para politisi, apalagi caleg gagal dan para mantan pejabat atau birokrat. Lembaga ini akan menjadi lembaga politis, karena untuk kepentingan golongan dan banyak kepentingan.

“Lihat saja itu, yang akan terjadi, ketika melihat uji fit and proper tesy yang dilakukan DPR hari ini,” tambahnya.

Lebih jauh Uchok memberikan analogi, seperti yang terjadi saat pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mayoritas dari kepisian. Kalau besok polisi menjadi pimpinan KPK, itu lembaga menjadi tua.

“Jadi tinggal kenangan saja, sama seperti BPK. Kalau politisi yang mimpin,  maka tetap saja tidak bisa diandalkan untuk melakukan pemberantasan korupsi untuk mengaudit yang benar,” terangnya. 

Sementara itu Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tartosunaryo menilai tugas BPK saat ini sangat berat, sehingga dibutuhkan orang-orang yang profesional dan bertanggungjawab.

“Apalagi bicara audit LK (lembaga/kementerian), maka asosiasi profesi yang membidangi auditor laporan keuangan adalah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI,” katanya.

Sehingga keterwakilan seorang auditor yang memegang sertifikasi CPA (Certified Public Accountant) menjadi salah satu simbol komitmen bagi para pimpinan BPK dalam menerapkan profesionalisme dan menjamin kualitas pemeriksaan.

“Kami percaya Komisi XI DPR, telah berupaya menghasilkan yang terbaik dalam proses seleksi ini. Namun dalam rangka menjaga komitmen untuk menjamin kualitas hasil audit, profeslionalisme dan kesinambungan upaya penguatan kompetensi auditor, seharusnya penyempurnaan atas hasil seleksi administrasi dengan memasukkan para pemegang CPA untuk mengikuti tahapan berikutnya,” pungkas Tartosunaryo. (Jft/B.Buana0

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...