17 September 2019

Benarkah Pertamina Ditipu dan Dibodohi Penguasa Era SBY?

Pejabat definitif Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina harus segera ditetapkan oleh Menteri BUMN. Hal ini penting karena Plt Dirut Pertamina saat ini tidak dapat mengambil keputusan korporasi yang strategis. Jika terlalu lama tidak ditetapkan maka akan banyak aksi-aksi korporasi Pertamina yang menguntungkan, tidak dapat berjalan.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Besartu FX Arief Poyuono SE dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Menurut Arief, penetapan Dirut Pertamina adalah sangat penting karena program Transformasi di Pertamina sejak tahun 2007 harus dilanjutkan, sebab sejak dipimpin Karen Agustiawan program tersebut tidak berjalan, seperti pembangunan refinery untuk mendukung ketahanan energi.

Apalagi, lanjutnya, menurut Plt Dirut Pertamina bahwa selama ini banyak kampanye yang membodohi serta menipu rakyat dan negara dengan pendapat-pendapat dan penelitian yang dipalsukan oleh penguasa terdahulu dan pengamat tentang cadangan minyak Indonesia yang hanya tinggal 11 tahun lagi. Padahal menurut Plt Dirut pertamina, cadangan kita madih banyak sekali.

“Karena penetapan direksi Pertamina untuk posisi direktur utama harus segera di tetapkan oleh Menteri BUMN agar Pertamina bisa cepat bekerja untuk menaikkan produksi minyak nasional,” ungkap Ketua Umum FSP BUMN Bersatu.

Untuk memilih dan menetapkan direksi Pertamina yang baru, menurutnya, FSP BUMN Bersatu mendesak agar Menteri BUMN meminta masukan juga dari Serikat Pekerja Pertamina terkait personel yang akan menempati direksi Pertamina. Hal ini penting agar terjadi sinergi antara pekerja dan direksi untuk menuntaskan program transformasi di Pertamina yang gagal dilakukan Karen Agustiawan.

“Ada baiknya direksi pertamina diambil dari internal pertamina dan bukn droping dari luar apalagi titipan parpol terbukti Pertmina dipimpin orang luar Pertamina selama reformasi syarat dengan kepentingan politik penguasa untuk memperkaya para mafia migas yang akhirnya Pertamina gagal melakukan Transformasi,” tegas Arief.

Ia memaparkan, efek negatif jika direksi dari luar Pertamina adalah mereka tidak punya loyalitas dan hanya mengeruk aset Pertamina saja dengan menjual BBM bersubsidi ke sektor Industri yang merugikan negara ratusan miliar jumlahnya, karena mereka tidak merasa membangun Pertamina.

Oleh karena itu, tandas Arief, diharapkan Direksi Pertamina yang baru nanti bisa menciptakan swadaya energi dan menjadikan Pertamina sebagai Perusahaan kelas dunia yang profesional dan bersih dari mafia migas serta melakukan audit terhadap Petral. “Diharapkan juga pemerintahan Jokowi bisa memberikan privelege pada Pertamina dalam mengelolah cadangan Migas di Indonesia,” tambahnya. (ari)

\

 

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...