25 August 2019

BBM Melambung, Rakyat Limbung.Jokowi-JK Dinilai Ingkar Janji

KONFRONTASI- Krisis pangan dan energi mengancam Indonesia era Jokowi-JK yang ingkar janji. Harga pangan dan energi (bbm, gas,listrik) melambung. Rakyat geram dan terhuyung, rakyat menilai Jokowi-JK ingkar janji.. Di era demokrasi ini, melunasi utang kepada rakyat lebih penting dibandingkan kepada elit politik pendukungnya.

Namun masih banyak daftar utang Jokowi kepada rakyat yang tertunggak. Yang paling krusial adalah persoalan pangan. Padahal, sebagai hajat hidup rakyat, kedaulatan pangan merupakan salah satu tiang Nawa Cita paling diandalkan di masa pemerintahannya. Kedaulatan pangan juga menjadi salah satu mantraguna yang menyihir rakyat memilih Jokowi di masa Pilpres.

Sialnya, Jokowi kini kehilangan fokus. Pangan terasa menjadi urusan kesekian dalam pemerintahan Kabinet Kerja belakangan ini. Indikator paling menonjol berpuncak saat rupiah anjlok ke Rp 13.000 per dollar AS, dan kenaikan BBM untuk kedua kalinya. Harga pangan ikut terkerek, terutama beras sebagai makanan pokok. Padahal, sesuai dengan karakter ekonomi Indonesia, beras adalah faktor paling berpengaruh dalam inflasi di sektor pangan.   

Maka,  Jokowi pun menjilat ludah yang telah ia buang di masa kampanye, yaitu menghentikan impor beras. Akhir Maret lalu Jokowi menerbitkan Inpres Nomor 5/2015, yang membuka kembali keran impor beras. Padahal, ludah tidak akan impor beras juga telah ia buang pada akhir Februari, ketika Bulog menenangkan hatinya dengan melaporkan bahwa stok beras masih di level aman karena berjumlah 1,4 juta ton.

Bisikan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, turut mempertebal ikrar Jokowi menolak impor beras. Stok beras nasional, menurut Amran, akan berlimpah pada bulan Maret-April karena telah memasuki musim panen raya. Bahkan ketika Inpres izin impor beras telah dikeluarkan Jokowi,  pun Amran tetap mencoba meyakinkan publik bahwa pada April akan ada panen jutaan hektar di seluruh Indonesia. Dia juga sesumbar, swasembada pangan bakal tercapai sebelum tiga tahun lebih cepat dari target.

Data politik boleh saja menyenangkan semua pihak. Tapi fakta di lapangan tetap suci  alias tak bisa dimanipulasi. Kaum tani-lah yang paling tahu kondisi rill di lapangan. Panen raya memang tetap ada. Tapi banyak petani tidak happy dengan panen raya yang dimulai Maret lalu karena hasilnya tidak maksimal. Penyebabnya adalah persoalan klasik, yaitu hama, ketidak-stabilan iklim, dan modal cekak. 

Ambil contoh di Jawa sebagai lumbung padi nasional. Menjelang panen raya pada April, para petani di desa Sukorejo, Bangsalsari, Jember, resah karena ada sekitar 70-an hektar sawahnya diserang hama wereng. Petani terancam hanya mampu memanen 50 persen saja karena sisanya telah busuk dimakan hama. Masih di Jember, hama juga merusak puluhan hektar lahan tanaman padi di Desa Karang Duren dan Karang Semanding. Kejadian serupa juga menyerang ratusan hektar sawah di Cikidang, Sukabumi sejak awal Maret lalu. Di Serang, Banten, lebih dari tiga ribu lahan di 12 kecamatan rusak parah akibat teredam banjir pada Februari lalu.

Di Indonesia Timur juga demikian. Di Mataram, NTB, misalnya, ratusan hektar sawah terendam pasca banjir yang terjadi pada pekan kedua Maret lalu. Banjir  juga menggenangi sekitar 800 hektar sawah di Desa Samal dan Leawai, Seram Utara Timur Kobi, Maluku Tengah pada minggu ketiga Maret. Hampir semua tanaman padi di dua desa itu tidak bisa diselamatkan. Berdasarkan pengalaman sekali panen di dua desa tersebut, kurang lebih menghasilkan 6 ton gabah kering per hektar. Kalau ada 800 hektar gagal panen, berarti ada 4.500 lebih kekurangan pasokan gabah kering.

Masih ada di beberapa titik lahan sawah di Indonesia yang terancam gagal panen bila dirunut satu persatu. Padahal ancaman gagal panen dengan berbagai penyebabnya telah terjadi berulang kali sejak ratusan tahun lalu. Namun pemerintah sampai sekarang selalu mengantisipasinya secara reaktif dan berjangka pendek, bukan preventif berjangka panjang.

Kini apa boleh buat, impor beras terpaksa ditempuh Jokowi. Sementara itu, antisipasi pemerintah dengan mengganti benih dan pupuk untuk area sawah yang rusak akibat tergenang banjir tak banyak membantu. Begitu pula bantuan cuma-cuma berupa pestisida dan insektisida untuk menghabisi hama. Penyebab utamanya adalah kenyataan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak merata, sedangkan hamanya sudah kebal terhadap pestisidan dan insektisida.   

Lebih celaka lagi, harga harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras yang ditetapkan melalui Inpres No. 5/2015 ternyata terlalu murah dibandingkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Kalaupun ada keuntungan, nilainya sangat tipis akibat kenaikan harga BBM yang membuat biaya hidup dan produksi makin mahal.

Semua masalah tersebut sesungguhnya sudah tampak sejak Jokowi dilantik jadi presiden.  Pemerintah tidak memilih-memilah program apa yang mesti dinomor-satukan untuk meniti jalan swasembada pangan dalam waktu cepat. Seakan semua hal yang mempercepat swasembada ingin dilahap sekaligus, namun tidak menyentuh subtansi taktis jangka pendek yang buntutnya bakal memperlambat kedaulatan pangan itu sendiri.

Lihat saja pada suntikan dana subsidi BBM sebesar Rp 15 triliun untuk menutupi kekurangan alokasi APBN 2015 di sektor pertanian. Alokasi dana kompensasi BBM berkutat di sektor hulu. Antara lain: perbaikan aksesibilitas ke sentra pertanian yang sudah tidak memadai; perbaikan jaringan irigasi yang tidak pernah disentuh masa sebelumnya; penambahan 5-7 bendungan untuk menjamin ketersediaan irigasi; pengadaan alat dan mesin pertanian modern; hingga memberikan insentif berupa royalti kepada para peneliti agar makin produktif dalam menemukan terobosan pertanian.

Pemberian prioritas pada sektor hilir dengan menganak-tirikan yang di hulu, inilah penyebab panen raya tahun ini tak maksimal. Pemerintah seolah tak peduli bahwa berbagai masalah di hulu sangat membutuhkan tindakan cepat agar petani tak terperangkap dalam jeratan para tengkulak, lintah darat, hama, rantai distribusi yang panjang, dan buruknya penanganan pasca panen. Dengan kata lain, pembenahan sektor hulu tak kalah penting dibandingkan hilir dalam upaya mencapai swasembada pangan. Di antara sektor hulu yang paling pokok adalah perbaikan kualitas lahan selain mutu benih.

Dalam kajian Prof. Dr. Tualar Simarmata beserta tim Fakultas Pertanian Unpad, ada sekitar 73 % lahan sawah Indonesia yang sudah terdegrasi; dan ada 90 % lahan kering terdegrasi berat sehingga termasuk dalam kategori lahan sakit (sick soils) karena memiliki kandungan C-organik yang rendah atau kurang dari 2 %. Rusaknya lahan belum terhitung dari ancaman alih fungsi lahan produktif pertanian ke sektor industri, properti, perkebunan korporasi, dan polusi bahan kimia berbahaya. 

Rendahnya kandungan C-organik dan polusi bahan kimia membuat lahan tidak responsif terhadap pupuk, dan malah bisa meningkatkan organisme pengganggu tanaman (OPT). Ibarat manusia, bagaimana mungkin produktif  jika fisik  menderita sakit. Lahan pertanian juga demikian. Tak mungkin bisa meningkatkan produksi dan menumbuhkan tanaman pangan berkualitas baik . Citra Jokowi-JK kian rusak dan tercabik. (kn/Indonesian review)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...