28 February 2020

Banyak Menteri Titipan. Kabinet Jokowi Lembek, Jelek. Rombak Kabinet Secepatnya !

JAKARTA- Kabinet Jokowi tak efektif, lembek.  Banyak pihak usulkan ada perombakan kabinet secepatnya. Kinerja Kabinet Kerja hampir dua bulan lamanya kerap membuat kontroversi publik yang tidak perlu. Narasi besar yang semestinya muncul, menjadi bias disebabkan perkara sepele tapi menyita perhatian publik.

Sejumlah pembantu Presiden Joko Widodo dalam dua bulan terakhir tak dimungkiri berikhtiar untuk mewujudkan nawa cita yang menjadi narasi besar Jokowi dalam Pemilu Presiden 2014 lalu. Begitu logika umum para pembantu terhadap atasannya. Para menteri Kabinet Kerja dipastikan juga melakukan hal tersebut.

Namun sayang, Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi tidak sedikit membuat blunder di hadapan publik. Sederet perkara yang semestinya tak perlu muncul, menjadi duri dalam daging.

Sebut saja langkah Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan yang berencana mengganti Tata Tertib berdoa dalam Kegiatan Belajar mengajar (KBM) di sekolah negeri. "Sekolah negeri harus mempromosikan sikap ketuhanan YME bukan satu agama", kata Anies awal Desember itu.

Sontak saja, pernyataan Anies mendapat respons negatif dari berbagai pihak. Mulai dari anggota parrlemen hingga masyarakat luas termasuk kalangan agamawan. Anies justru dinilai anti-konstitusional. "Rencana tersebut justru kontra-konstitusional," sebut Reni Marlinawati anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP.

Masalah lain juga muncul saat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengeluarkan sejumlah Surat Edaran (SE) misalnya SE No 10 Tahun 2014 tentang Hidup Sederhana. Salah satu poin yang menimbulkan polemik soal batasan tamu acara pernikahan Aparatur Sipil Negara (ASN) maksimal 400 orang.

Tidak sekadar itu, Yuddy juga membuat larangan penggunaan hotel sebagai tempat acara pertemuan resmi kantor pemerintahan dari dari daerah hingga pusat. Resistensi muncul dari kalangan pengusaha hotel dan restoran. "Harusnya kooperatif melibatkan seluruh stakeholder yakni akademisi, birokrasi, dan komunitas. Jadi jangan hanya di level pemerintahan saja," kata Wakil Ketua DPR, mengkritik kebijakan Menteri Yuddy Chrisnandi.

Yang terbaru soal rencana penjualan Kantor Kementerian BUMN oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Penjualan tersebut karena bertujuan untuk efesiensi. Ini lantaran, pegawai Kementerian BUMN hanya 250 orang. "Kami cuma 250 orang, saya rasa kalau kita pakai 3-4 lantai saja sudah cukup sehingga ya dijual saja," kata Rini, Selasa (16/12/2014).

Tentu saja, gagasan menjual kantor BUMN atas nama efesiensi mendapat reaksi keras dari publik. Gagasan ini mengingatkan pada aksi penjualan Indosat saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri. KPK yang juga menempati gedung Kementerian BUMN tersebut pun bereaksi dengan rencana tersebut.

Ragam polemik yang semestinya tak perlu terjadi, namun justru muncul tak ubahnya upaya menggunting dalam lipatan pada Presiden Jokowi. Kerja dua bulan, namun surplus polemik tentu akan merugikan untuk jangka panjang pemerintahan ini.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...