22 March 2019

Bank Dunia Memukul Pemerintahan Jokowi

KONFRONTASI -  Kritik Bank Dunia yang sempat menyebut bahwasanya infrastruktur di Indonesia berkualitas rendah, tak terencana matang, bahkan tak memiliki kesiapan, kerap menuai kontroversi di berbagai kalangan.


Menanggapi hal itu, Pengamat Infrastruktur Indonesia Wibisono, mengatakan polemik pernyataan Bank Dunia tentang pembangunan Infrastruktur Indonesia tentunya sangat memukul pemerintahan Jokowi yang selama ini membangga-banggakan keberhasilannya.

Menurutnya, pasca dokumen siluman World Bank beredar pada akhir tahun lalu yang berjudul Indonesia’s Infrastructure Planning & Budgeting Processes, kini publik kembali digegerkan oleh beredarnya dokumen yang berisi kritik lembaga yang menjadi bagian dari The Bretton Woods Institutions tersebut terhadap pembangunan infrastruktur pemerintahan presiden Joko Widodo.

Laporan setebal 344 halaman tersebut berisi pandangan Bank Dunia terhadap proses perencanaan, pembiayaan, maupun pembangunan infrastruktur pada era Jokowi.

Secara vulgar, World Bank atau Bank Dunia menyoroti beberapa poin di antaranya mengkritisi kualitas proyek infrastruktur yang rendah, pembangunan infrastruktur yang didominasi BUMN, hingga koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan tidak berjalan baik.

''Tentu saja laporan tersebut mengundang tanggapan beragam. Kalangan pengusaha, misalnya, mengamini kritik Bank Dunia yang menyebut bahwa banyaknya penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di proyek infrastruktur memupus peluang mereka untuk berkontribusi di dalamnya,'' ujar pria yang akrab disapa Wibi di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Wibi menambahkan, kiprah Bank Dunia dalam konteks politik dan pembangunan di Indonesia memang tidak perlu diragukan lagi. Sebagai salah satu lembaga keuangan dunia, otoritasnya untuk memberikan penilaian dan rancangan pembangunan di suatu negara juga cukup krusial.

Namun menjelang Pilpres 2019, hal yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa World Bank muncul dengan laporan-laporan pedasnya terhadap pemerintah.

''Dalam konteks Pilpres 2019, bisa saja ada yang menganggap World Bank tengah berusaha kembali mencoba terlibat aktif politik melalui laporan kritik infrastruktur tersebut. Mengingat bahwa haluan pembangunan Indonesia yang bisa dibilang sudah tidak western-centric lagi dan mungkin saja cukup mengganggu eksistensi World Bank di Indonesia,'' jelasnya.

Sikap kritis Bank Dunia ini sendiri muncul di waktu yang tergolong amat krusial dalam politik Indonesia. Laporan dari lembaga ini muncul di detik-detik pertarungan Pilpres 2019 mulai menghangat.

''Munculnya dokumen Bank Dunia itu dalam kadar tertentu memberikan angin segar kepada pasangan penantang petahana yaitu Pasangan Prabowo- Sandy, atau apakah ini sinyal dari AS bahwa pasangan ini udah mendapat dukungan politik dari pemerintahan Donald Trump,'' pungkas Wibisono.

Tak Tepat Sasaran

Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Muhammad Taufik menyebut bahwa pembangunan infrastruktur era Presiden Joko Widodo tidak tepat sasaran. Bahkan menurutnya, sejumlah peresmian proyek infrasturktur hanya seremonial.

"Seolah-olah hanya Jokowi yang membangun infrastruktur publik. Kalau kita menyaksikan setiap peresmian ternyata jalannya belum selesai semua. Mungkin setiap 2 kilometer diresmikan," jelas Politikus Partai Gerindra ini di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Tidak hanya itu, Taufik yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menilai gencarnya pembangunan infrastruktur tidak banyak memberi dampak pada perbaikan ekonomi rakyat.


"Apakah uangnya ditumpahkan untuk infrastruktur yang menurut kami juga tidak seberapa yang membuat kemudian daya beli masyarakat turun," lanjutnya.

Nawacita

Pengamat transportasi dan kebijakan publik Agus Pambagio, menuturkan, pembangunan infrastruktur tentunya harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara lebih merata, khususnya di luar Jawa. Hal ini menurutnya, sesuai dengan Nawacita.

Karenanya, Agus berharap pemerintah memegang teguh Nawacita. Pembangunan daerah harus diutamakan daripada membangun kawasan yang sudah berkembang.

"Salah satu contohnya, Jepang, Tiongkok itu bangun infrastruktur dasar dulu, baru bangun kereta cepat. Kita juga harus seperti itu, jangan lompat. Daerah lain belum dibangun, sudah bangun kereta cepat," pungkas Agus,(Jft/Hanter)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Jumat, 22 Mar 2019 - 16:03
Jumat, 22 Mar 2019 - 15:57
Jumat, 22 Mar 2019 - 15:53
Jumat, 22 Mar 2019 - 15:50
Jumat, 22 Mar 2019 - 15:46
Jumat, 22 Mar 2019 - 15:43
Jumat, 22 Mar 2019 - 15:38
Jumat, 22 Mar 2019 - 15:26
Jumat, 22 Mar 2019 - 15:21
Jumat, 22 Mar 2019 - 15:19
Jumat, 22 Mar 2019 - 15:12
Jumat, 22 Mar 2019 - 15:06